Pemberlakuan Sekolah Bertaraf Internasional Bisa Diuji di Mahkamah Konstitusi

Sekolah bertaraf internasional (SBI) dinilai melanggar konstitusi karena sistem tersebut sudah di luar satu sistem pendidikan nasional. Namun untuk membuktikannya, ketentuan yang mengatur SBI dalam UU Sisdiknas harus diuji terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada penafsiran seperti itu (SBI melanggar konstitusi), itu bagus, tapi harus diuji dulu ke Mahkamah Konstitusi apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Minggu (30/5).

Jimly mengatakan SBI yang diselenggarakan pemerintah saat ini berlebihan sehingga pada praktiknya menjadi diskriminatif. Sekolah-sekolah negeri yang dijadikan SBI tidak benar-benar sekolah bertaraf internasional, tapi hanya berlabel internasional seperti iklan saja.

"Ini yang menimbulkan masalah karena ada sekolah negeri yang berbahasa Inggris dan ada yang tidak. Karena itu, pemerintah cukup menyelenggarakan pendidikan nasional saja. Sedangkan untuk sekolah bertaraf internasional, pemerintah cukup sebagai pemberi izin peran serta masyarakat dengan mengembangkan sekolah swasta internasional. Jadi Pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk sekolah bertaraf internasional tersebut, karena itu di luar sistem pendidikan nasional," kata Jimly yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) itu.

Jimly mengatakan sekolah internasional yang perlu dikembangkan Pemerintah adalah sekolah bagi orang asing yang belajar di Indonesia. "Sekolah khusus internasional seperti ini untuk orang asing, tapi kurikulumnya tetap nasional. Jadi bedakan antara sistem pendidikan nasional dan partisipasi masyarakat yang mengembangkan sekolah internasional sesuai kebutuhan pasar," ujarnya.

Kennorton Hutasoit, MediaIndonesia.com

SUMBER : MK Online