Rabu, 22 April 2009 | 03:10 WIB
Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait temuan dugaan korupsi dalam pengadaan logistik, terutama teknologi informasi, kotak suara, surat suara, formulir, dan tinta.
Selain itu, ada dugaan penyimpangan dalam anggaran pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B).
Koalisi lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Independent Monitoring Organization itu akan melaporkan ke KPK, Kamis besok. Mereka juga akan membawa dokumen dan bukti yang ditemukan di lapangan.
Menurut anggota IMO, Arif Nur Alam, Selasa (21/4) di Jakarta, organisasi itu beranggotakan sejumlah LSM yang peduli dengan pencegahan korupsi dan pemilu.
Dugaan korupsi di KPU kian diperkuat dengan tidak adanya upaya KPU untuk melakukan inventarisasi dan audit aset logistik, baik pada Pemilu 2004 maupun pada pemilihan kepala daerah, serta pengadaannya yang tertutup. Sesuai catatan IMO, ada sejumlah penggunaan dana KPU yang tidak jelas, termasuk dalam pengadaan TI dan logistik lain.
Arif juga menambahkan, terkait pengadaan tinta dalam Pemilu 2009, dikhawatirkan tak sesuai persyaratan. Hal itu karena mereka menemukan tinta tersebut di sejumlah daerah mudah sekali luntur.
KPK akan selidiki
Secara terpisah, Selasa di Jakarta, Ketua KPK Antasari Azhar menyatakan, KPK akan menyelidiki pengadaan TI yang digunakan dalam pusat tabulasi nasional Pemilu 2009 oleh KPU. KPK ingin tahu adakah indikasi korupsi dalam pengadaan TI itu.
"Saya menugaskan jajaran pencegahan, yang dikoordinasi Haryono (Wakil Ketua KPK). Awalnya masuk pencegahan dulu, untuk melakukan pengumpulan data dan evaluasi terhadap pengadaan TI KPU," ujarnya.
Menurut Antasari, langkah itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian KPK terhadap proses tabulasi nasional yang kini sudah dihentikan. Seperti diberitakan (Kompas 21/4), hingga ditutup, sekitar 13 juta suara saja yang selesai dihitung.
Dikatakan Antasari, KPK akan membuktikan kredibilitas rekanan KPU dalam pengadaan peralatan TI. "Kami akan buktikan kredibilitas itu, kok ada yang seperti sekarang," ujarnya.
KPK belum berencana memanggil Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Saat ditanya wartawan, Antasari menjawab, "Jangan dikonotasikan panggil-memanggil. Yang penting sistem kami mengecek data. Semoga hanya masalah teknis." Dia juga mempertanyakan ketidaksiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan peralatan TI di KPU itu. (vin/ana)
Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/22/03104435/kpu.diadukan..terkait.logistik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar