"Pemerintah Indonesia harus menolak CAFTA dengan menarik diri dari perjanjian dagang tersebut," ujar Sekjen Komando Buruh Revolusioner (Kobar) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu (27/1).
Karena itu, ia mengharapkan, pemerintah harus meminta maaf kepada buruh atas ketidaksiapan Indonesia memasuki perdagangan CAFTA. "Pemerintah Indonesia harus melibatkan seluruh kekuatan Serikat Buruh dalam perundingan-perundingan yang terkait dengan perdagangan bebas," imbuhnya.
Dijelaskan Syahganda, pemerintah Indonesia juga harus melakukan langkah-langkah terukur. Itu terkait antisipasi ketidakpastian hidup kaum buruh karena perdagangan bebas melalui penguatan sitem jaminan sosial tenaga kerja Indonesia.
"Pemerintah perlu mereformasi rezim ekonomi neoliberal yang bercokol dalam kekuasaan akibat ketidakbecusan kerja mereka dalam mempersiapkan era perdagangan bebas. Serta mengutamakan kepentingan kaum buruh dalam pembangunan ekonomi nasional," tandas Syahganda.
CAFTA adalah suatu perjanjian dagang yang ditandatangani menteri-menteri negara Asean dan China pada 2004. Usulan CAFTA ini dimulai dengan proposal yang ditawarkan Hujianto (PM CHINA) pada tahun 2001 dan ditandatangani dua tahun kemudian (2004) dalam Asean Summit ke-10 di Vientiane, Lao PDR.
Dengan berlakunya CAFTA maka CEFT yang mengatur tariff masuk barang-barang ke Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapore dan sebaliknya dibebaskan dari pungutan taif, pada Januari 2010 dan untuk 5 anggota Asean lainnya berlaku pada 2015. [jib]
Sumber : INILAH.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar