NUR ARIFAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012.

2011-07-06T22:17:00.002+07:00

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Indikasi Kecurangan CPNS Diadukan ke BKN

2011-05-06T08:44:00.001+07:00

Kamis, 05 Mei 2011

BKN: Bila Terbukti, Hasil CPNS Dibatalkan

SIBOLGA-DPP LSM Citizen Advocatie For Democratie Kota Sibolga membuat laporan pengaduan ke ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Selasa (3/5). Hal ini terkait indikasi dan bukti-bukti berbagai dugaan kecurangan dalam penerimaan CPNS Kota Sibolga Tahun 2010.
Berkas laporan pengaduannya diterima langsung oleh Kabag Humas BKN Pusat, Tumpak Hutabarat dan Direktur Pengendalian Kepegawaian I BKN, Bosman Sitinjak.
Ketua DPP LSM Citizen Advocatie For Democratie yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga H Yusran Pasaribu kepada METRO via ponselnya, Rabu (4/5) menerangkan, dalam berkas tersebut, ada tiga indikasi permasalahan yang kita titik beratkan, yakni penggunaan ijazah palsu, percaloan dan calon pelamar lulus yang sudah melewati batas usia yang telah ditentukan dalam undang-undang.
“Dengan ketiga indikasi ini disertai bukti-bukti yang kami miliki dan telah kami serahkan, kami berharap BKN Pusat mau meninjau ulang atau bahkan membatalkan hasil CPNS Kota Sibolga tahun 2010 lalu. Ini kami lakukan demi Kota Sibolga, agar pada tahun-tahun yang akan datang, penerimaan CPNS di Kota Sibolga bisa berlangsung fair. Calon pelamar yang memiliki nilai tertinggilah yang pantas lulus, tanpa ada embel-embel apapun juga,” tandasnya.
Kepala Bagian Humas BKN Pusat, Tumpak Hutabarat yang coba dikonfirmasi METRO terkait pernyataan Yusran Pasaribu ini melalui ponselnya, Rabu (4/5) tidak berhasil dikonfirmasi. Walaupun ponselnya aktif, namun tidak diangkat, padahal sudah di SMS.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kepegawaian I BKN, Bosman Sitinjak yang dikonfirmasi METRO via ponselnya, Rabu (4/5) membenarkan dirinya sudah menerima laporan pengaduan tersebut.
“Benar bahwa saya kemarin sudah bertemu dengan Yusran Pasaribu dan telah menerima berkas laporan pengaduan mereka terkait penerimaan CPNS di Kota Sibolga. Saat itu saya menyarankan, agar hendaknya LSM Citizen Advocatie For Demokratie Kota Sibolga terlebih dahulu melakukan cross cek kepada Universitas Padjajaran yang ditunjuk oleh Pemko Sibolga sebagai penyelenggara ujian CPNS Kota Sibolga, apakah benar daftar peringkat nilai peserta yang ada di sana dan yang seharusnya lulus, sama dengan daftar pelamar yang diumumkan lolos oleh panitia di Pemko Sibolga. Nah, kalau ternyata berbeda, temuan ini baru layak diserahkan kepada kami sebagai bukti agar dapat kami tindak lanjuti. Bila ini terbukti, BKN bisa saja membatalkan hasil CPNS Kota Sibolga tahun 2010 tersebut, seperti BKN membatalkan seluruh hasil penerimaan CPNS di Provinsi Jambi,” terangnya.
Kemudian saat ditanya METRO tentang adanya beberapa orang calon CPNS yang dinyatakan lolos seleksi CPNS Kota Sibolga tahun 2010, namun terindikasi bermasalah, yakni dua orang terindikasi menggunakan ijazah palsu dan 1 orang lainnya diduga sudah melewati batas umur yang ditetapkan dalam undang-undang yakni maksimal 35 tahun, Bosman Sitinjak mengatakan bahwa untuk para calon CPNS yang sudah dinyatakan lolos seleksi namun diduga bermasalah, BKN akan menunda pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP) pada orang-orang tersebut.
“Kita akan menunda pemberian NIP pada mereka. Bila terbukti memang bermasalah, kemungkinan nama mereka akan dicoret. Dari Kota Sibolga, kita sudah menerima nama 3 orang calon CPNS yang dinyatakan lolos seleksi, namun tersangkut mengenai penggunaan ijazah palsu dan calon yang lolos padahal umurnya sudah melewati batas, yakni Sakila Holdo, Milda Sartika Nasution dan Syofyan Shauri Nasution. Sakila Haldo dan Milda Sartika Nasution diindikasikan tidak pernah tercatat dalam daftar Mahasiswa Setia Budi Mandiri (USBM) sesuai dengan Surat Kopertis Wilayah- I Aceh-Sumatera Utara dengan nomor Surat 005/L1.3.1/AK/2011. Sementara, Syofyan Shauri Nasution diduga telah melewati batasan umur yang sudah ditentukan yakni 35 tahun. Untuk ketiga orang ini, BKN sudah memerintahkan BKN Regional Sumatera Utara untuk menunda sementara pemberian NIP kepada mereka, hingga penyelidikan selesai,” tegasnya.
Bosman juga mengatakan, pihaknya selalu siap menerima laporan pengaduan masyarakat terkait persoalan penerimaan CPNS, khususnya persoalan adanya indikasi penggunaan ijazah palsu, calon yang telah melewati batas umur dan adanya praktek suap menyuap. (ahu/muh)

Info Kemendagri : Hasil Evaluasi Kinerja Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga, peringkatnya masih jauh dibawah

2011-04-26T19:35:00.002+07:00

JAKARTA-Kinerja kabupaten/kota di wilayah Sumut mengecewakan. Untuk tingkat kabupaten misalnya, dari 344 kabupaten se-Indonesia, tidak satu pun kabupaten di Sumut yang masuk 10 besar.
Terbaik di Sumut adalah Taput yang menduduki peringkat 48 dengan skor 2,5876. Menyusul kemudian Serdang Bedagai 63 (2,5639), Langkat 103 (2,4669), Samosir peringkat 107 (skor 2,4592), Deli Serdang 110 (2,4445), Dairi 120 (2,4157), dan Tapteng peringkat 135 (2,3898).
Selanjutnya Madina peringkat 172 (skor 2,3230), Simalungun 174 (2,3172), Tobasa 184 (2,2958), Humbahas 185 (2,2936), Tapsel 205 (2,2407), Karo 219 (2,1852), Asahan peringkat 228 (skor 2,1578).
Sementara, Labuhan Batu peringkat 230 (2,1500), Pakpak Bharat 249 (2,0932), Nias 259 (2,0582), dan Nisel 280 (1,9416).
Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah i ni disusun berdasarkan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2009. Pengumuman dibacakan di peringatan hari otonomi daerah di Bogor, Senin (25/4). “Ini hanya pengumumannya saja. Pemberian penghargaan saat 17 Agustus oleh presiden di Istana,” terang Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan. Untuk tingkat kabupaten ini, peringkat pertama Kabupaten Jombang, Jatim. Sedang terburuk Kabupaten Seram Bagian Timur. Aspek yang dinilai adalah kesejahteraan masyarakat, good governance, pelayanan publik, dan daya saing.
Sementara, untuk tingkat Kota, dari 86 Kota, tak satu pun Kota di Sumut yang masuk 10 besar. Tertinggi dari Sumut Kota Tanjang Balai yang menduduki peringkat 17 dengan skor 2,6423, disusul Kota Binjai 39 (2,5111), Kota Medan 51 (2,4635), Kota Tebing Tinggi 58 (2,4004), Kota Padangsidempuan 66 (2,3493), Kota Sibolga 74 (2,2351), dan Kota Pematangsiantar peringkat 77 dengan skor 2,1919. Untuk tingkat Kota, peringkat pertama Kota Surakarta dan terburuk Kota Kupang.
Yang lumayan untuk tingkat provinsi. Dari 33 provinsi, Pemprov Sumut menduduki peringkat 10. “Penaialain kabupaten/kota terpisah dengan provinsi. Bisa provinsinya baik, kabupatennya jelek, atau sebaliknya,” kata Djohermansyah.
Ditanya apakah suatu daerah yang kepala daerahnya tersangkut hukum mempengaruhi penilaian? “Ya, karena menyangkut ketaatan terhadap UU, transparansi pengelolaan keuangan,” jawab Djohermansyah. Sekedar diketahui, Syamsul tersangkut perkara korupsi. Hanya saja, kasusnya terjadi saat dia masih menjadi bupati Langkat.
Untuk kinerja kabupaten daerah hasil pemekaran sejak 1999-2009, masih lumayan. Kabupaten Samosir menduduki peringkat ketiga dari 164 kabupaten hasil pemekaran yang dievaluasi. Disusul Serdang Bedagai di peringkat 5, Humbahas 49, Batubara 62, Pakpak Bharat 64, Padang Lawas 65, Labuhanbatu Utara 78, Labuhanbatu Selatan 92, Nias Selatan 105, Padang Lawas Utara 146, Nias Barat 148, dan Nias Utara peringkat 161. Untuk peringkat pertama kabupaten hasil pemekaran diduduki Dharmas Raya, Sumbar.
Sedang untuk Kota hasil pemekaran, Kota Padangsidimpuan peringkat 22 dari 34 Kota. Sedang Kota Gunungsitoli berada di nomor buncit, yakni 34.
Ditanya sanksi bagi daerah yang kinerjanya merah, Djohermansyah mengatakan, tidak akan disiapkan sanski. “Tapi akan ada pembinaan,” ujarnya.
Dijelaskan, rata-rata daerah masih kurang dalam penciptaan good governance, khususnya pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Dikatakan, untuk kinerja pemda tahun 2010 juga akan dievaluasi. (sam/muh)

Sumber : Metro Tapanuli Online

Partai Baru Muncul

2011-04-24T18:24:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Tiga tahun menjelang pemilihan umum 2014 partai politik baru bermunculan. Selain untuk mengikuti pemilu, partai politik baru dibentuk sebagai wadah penampung aspirasi rakyat yang selama ini diabaikan oleh partai-partai di parlemen.

Salah satu partai politik (parpol) baru yang akan dibentuk adalah Partai Nasional Republik. Hari Jumat (22/4) lalu Partai Nasional Republik menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pertama di Jakarta. ”Ini rakornas pertama. Dihadiri wakil dari 33 provinsi, dan ada juga dari kabupaten/kota,” kata Sumarjo, salah seorang penggagas Partai Nasional Republik.

Edi Waluyo, penggagas lain, menjelaskan, rakornas bertujuan membulatkan tekad dalam membentuk parpol baru. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada parpol di parlemen menjadi landasan pembentukan Partai Nasional Republik.

Parpol yang juga digagas oleh anak mantan Presiden Suharto, Hutama Mandala Putra, itu rencananya akan dideklarasikan pada pertengahan tahun ini. Penggagas optimistis bisa mengikuti pemilu dan lolos ambang batas parlemen karena pembentukan berasal dari akar rumput.

Parpol baru lain yang muncul adalah Partai Persatuan Nasional (PPN). PPN merupakan gabungan dari 10 parpol yang tak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2009. Kesepuluh parpol itu adalah Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Islam Sejahtera, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dan Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Kesepuluh parpol itu sudah menandatangani nota kesepahaman untuk bergabung pada akhir Februari. ”Kami sudah tanda tangani MOU (memorandum of understanding) di Singapura,” kata Sekjen PPD Ratna Ester Lumbantobing.

Menurut Ratna, saat ini pihaknya sudah membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Partai Peserta Pemilu 2014. Panitia bertugas melakukan sosialisasi ke daerah serta menyiapkan kepengurusan di pusat.

Pengurus tingkat pusat ditargetkan sudah terbentuk pada pertengahan Mei sehingga deklarasi bisa dilakukan pada awal Juni. Rencananya PPN akan mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM pada 22 Agustus mendatang.

Ratna optimistis PPN dapat lolos verifikasi karena memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. PPN optimistis dapat melampaui ambang batas parlemen karena sudah mengantongi 4,42 persen suara pada Pemilu 2009.

Optimistis juga disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa versi Gus Dur, Yenny Wahid, yang sedang menyiapkan partainya untuk mengikuti pemilu 2014 untuk menampung aspirasi masyarakat yang tak tertampung dalam parpol sekarang ini.

Untuk itu, PKB Gus Dur sedang membangun komunikasi dengan beberapa partai lain, seperti PKNU dan PBB. Ketiga partai tersebut terus berusaha membuat kerja sama agar memungkinkan ikut pemilu. Namun, belum dipastikan, apakah mereka akan bergabung dengan PKB Gus Dur atau membentuk kerja sama lain. (NTA/IAM)

Sumber : Kompas Online

Walikota Sibolga : Tekan Pertumbuhan Penduduk

2011-04-22T20:16:00.002+07:00

Kamis, 21 April 2011
SIBOLGA- Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk membuka pencanangan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia atau IBI-KB-Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2011 di Puskesmas Sambas, Jalan Tongkol, Rabu (20/4). Bulan bhakti itu ditujukan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk.

Pencanangan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, didampingi Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang, Kepala Badan Keluarga Berencara dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Sibolga Osman Maraden Batubara, beserta unsur Muspida kota Sibolga lainnya. Syarfi Hutauruk menegaskan, kegiatan Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan sangat penting dalam rangka melindungi masyarakat Kota Sibolga dari berbagai dampak negatif ledakan populasi penduduk. Selain itu juga sebagai salah satu kegiatan pendukung program Keluarga Berencana (KB) yang akhir-akhir ini kian digalakkan. “Tidak dapat dipungkiri, kependudukan memiliki implikasi yang sangat luas terhadap sektor pembangunan, terutama sekali berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, lingkungan hidup, perumahan dan sebagainya,” ungkap walikota.

Selain itu, lanjut Syarfi, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak sementara keberadaan lahan untuk pemukiman

yang semakin terbatas akan berakibat munculnya pemukiman-pemukiman liar (squater) dengan kondisi lingkungan kumuh dan nilai-nilai kesehatan yang rendah. “Sehingga dengan kondisi yang demikian sangat rentan terhadap penyebaran penyakit menular, gejala gizi buruk serta penurunan tingkat intelijensi anak-anak terutama yang berada dalam masa pertumbuhan,” pungkas wali kota. Menurut wali kota, program KB memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera sesuai visi program KB Nasional yakni ‘Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015’. Sehingga pelaksanaan program KB sangat perlu ditingkatkan. “Program ini bukan hanya tanggung jawab institusi terkait, melainkan tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama berkomitmen untuk menekan angka kelahiran. Apalagi untuk tahun 2011, Provinsi Sumatera Utara menetapkan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) untuk Kota Sibolga sebesar 1.877 Akseptor baru atau sekitar 40 persen dari PPM tahunan Kota Sibolga,” terang wali kota.

Masih menurut wali kota, program KB di Sibolga masih sangat perlu mendapat perhatian karena TFR (Total Fertility Rate) atau angka Kelahiran Total yang masih tinggi yakni 3,5 persen. “Kondisi ini belum menggembirakan karena masyarakat Sibolga belum sepenuhnya menggunakan fasilitas dan tenaga kesehatan yang sudah disediakan. Masyarakat beklum disiplin dalam pengaturan kelahiran sehingga dapat meningkatkan jumlah penduduk dan penyebab kematian bayi dan ibu hamil,” tandasnya, seraya berharap segala usaha yang telah dilakukan masih memerlukan upaya konkrit serta kerja keras yang lebih baik.

Sementara Ketua Panitia Pencanangan IBI-KB-Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2011 Nurmala Togatorop, dalam laporannya mengatakan, serangkaian kegiatan yang akan mereka lakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan KB dan pelayanan ibu dan anak. Kemudian menekan angka kelahiran serta mencapai target perekrutan peserta KB baru dari Perkiraan Permintaan Masyarakat sebanyak 1.877 peserta atau 40 persen dari PPM tahunan Kota Sibolga.

Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah pimpinan SKPD Kota Sibolga, mewakili unsur muspida Kota Sibolga, Camat, Lurah, Pimpinan Puskesmas, pengurus TP PKK Dharma Wanita Persatuan, Anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Kader KB se-Kota Sibolga. (tob/dro)

Sumut hanya Layak Tambah 1 Provinsi, Kabupaten/Kota Tambah 2

2011-04-22T19:59:00.001+07:00

JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merilis desain besar penataan daerah tahun 2010-2025 yang akan menjadi acuan pemekaran daerah. Dalam desain disebutkan, Provinsi Sumut hanya layak tambah satu provinsi lagi. Itu pun, penambahan jumlah provinsi itu baru bisa dilakukan pada kurun 2016-2020.
Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, agar desain besar penataan daerah ini nanti bisa diimplementasikan, maka akan dimasukkan ke dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan dijabarkan lagi ke peraturan pemerintah (PP).
“Dengan demikian, bila revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah disahkan, maka pembentukan derah otonom akan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Gamawan Fauzi saat membuka seminar khusus membedah desain besar penataan daerah di Jakarta, kemarin (20/4).
Buku berisi desain besar ini disusun sejumlah pakar, antara lain Prof DR Sadu Wasistomo, Prof DR Pratikno, Prof DR Muchlis Hamdi, Prof DR Syafrizal, dan sejumlah profesor ahli pemerintahan daerah lainnya, termasuk Mayjen TNI (Purn) Dadi Susanto.
Kelayakan Sumut hanya bisa mekar tambah satu provinsi saja itu berdasarkan pertimbangan sejumlah aspek. Berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal, Sumut dinyatakan tidak layak dimekarkan lagi. Kapasitas fiskal merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Sumut.
Kemampuan fiskal ini menyangkut kemampuan keuangan Pemprov Sumut membiayai tugas pokok pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di luar kebutuhan untuk gaji aparatur daerah.
Dari segi kemampuan fiskal, hanya 11 provinsi yang dinyatakan layak dimekarkan lagi yakni NAD, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Maluku Utara.
Hanya saja, jika dipadukan dengan pertimbangan kerapatan penduduk dan letak geografis sebagai daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, Sumut layak dimekarkan. Tingkat kerapatan penduduk Sumut masuk kategori sedang, yakni antara 101-200 jiwa per KM2, dan berhadapan dengan negara Malaysia.
Hanya saja, desain besar tidak mengkaitkan dengan aspirasi pembentukan provinsi baru yang muncul di Sumut belakangan ini. Sama sekali tidak disinggung, apakah satu provinsi yang layak untuk dibentuk itu Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Bagian Selatan, ataukah provinsi yang sempat digagas mencakup wilayah kepulauan Nias.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menyebutkan, hasil evaluasi terhadap tujuh provinsi baru yang dibentuk sejak 1999 menunjukkan kinerjanya ‘tinggi’. (sam)

Sumber : Metro Tapanuli

MK Perintahkan KPU Tapteng Lakukan Verifikasi dan Klarifikasi Empat Bakal Pasangan Calon

2011-04-12T08:13:00.001+07:00

Jakarta, Mkonline - Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap empat bakal pasangan calon Pemilukada Kab. Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik. Keempat bakal pasangan calon tersebut adalah pasangan Dina Riana Samosir dan Hikmal Batubara; pasangan Albiner Sitompul dan Steven P.B. Simanungkalit; pasangan Muhammad Armand Effendy Pohan dan Hotbaen Bonar Gultom; dan pasangan Raja Bonaran Situmeang dan Sukran Jamilan Tanjung.

Demikian dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan nomor perkara 31/PHPU.D-IX/2011, yang dibacakan pada Senin (11/4) di ruang sidang Pleno MK. Dalam hal ini Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon, yakni bakal pasangan calon Albiner Sitompul dan Steven P.B. Simanungkalit.

Menurut Mahkamah, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapteng, terbukti tidak melakukan verifikasi faktual menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenannya, lanjut Mahkamah, sudah cukup alasan untuk memerintahkan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi faktual terkait dengan syarat-syarat administrasi yang telah diterima Termohon dari keempat bakal pasangan calon yang didukung/diusung partai politik.

Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (right to be candidate) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilukada oleh Termohon.

“Hal tersebut dikuatkan juga oleh Bukti PT-11a yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa ‘Analisis dan Pendapat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara tentang Permasalahan Kepengurusan/Pencalonan Ganda dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2011-2016’, yang pada pokoknya menerangkan ada 15 (lima belas) partai politik yang dianggap bermasalah, karena bersifat ganda baik dari aspek kepengurusan maupun dalam hal pencalonan,” ujar Hakim Konstitusi Harjono saat membacakan putusan.

Selain itu, Mahkamah juga mendasarkan putusannya pada keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebelumnya, pada sidang pembuktian, Rabu (30/3) Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, telah mengungkapkan bahwa Termohon patut diduga sudah bertindak tidak berdasarkan kewenangan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke instansi yang berwenang terkait kejanggalan dan permasalahan yang ditemukan.

Senada dengan hal itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dalam putusannya, No. 01/G/2011/PTUN-MDN, bertanggal 10 Maret 2011, menyatakan hal yang sama. Dalam salah satu pertimbangannya, PTUN pada intinya berpendapat, Tergugat (KPU) telah nyata dan tegas tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi baik kepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Politik yang bersangkutan, ataupun klarifikasi Kepengurusan partai Politik ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Mahkamah pun menilai, Termohon tidak membantah secara tegas dalil Pemohon. Dan, Termohon juga tidak dapat membuktikan dirinya telah melakukan penelitian keabsahan pengurus partai politik dan klarifikasi secara faktual sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. “Sedangkan Pemohon mampu membuktikan adanya partai politik yang tidak diverifikasi,” tulis Mahkamah.

Dengan demikian, Mahkamah memutuskan untuk menunda dijatuhkannya putusan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, bertanggal 17 Maret 2011 sampai dengan adanya laporan Termohon terkait hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut. “Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini diucapkan,” tegas Ketua MK Moh. Mahfud MD.

Sementara itu Mahkamah menegaskan, putusan sela tersebut berlaku pula terhadap perkara No. 32/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Dina Riana Samosir dan Hikmal Batubara. “Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah Nomor 31/PHPU.D-IX/2011,” ujar Mahfud. (Dodi/mh)

Daerah Pemilihan Dipersempit

2011-04-11T10:38:00.000+07:00

Jakarta, 3 Januari 2011

Kompas - Selain peningkatan ambang batas parlemen, jumlah daerah pemilihan juga diusulkan untuk ditambah. Penambahan itu merupakan konsekuensi atas penyempitan jangkauan daerah pemilihan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan konstituen.
Usulan penambahan daerah pemilihan (dapil) dalam RUU Pemilihan Umum salah satunya muncul dari Partai Demokrat. Seperti diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Minggu (2/1), partainya mengusulkan agar jangkauan dapil dipersempit.
Selain itu, jumlah kursi di tiap-tiap dapil juga diusulkan dikurangi. Dari 3-10 kursi, menjadi 3-8 kursi per dapil. Dengan demikian, secara otomatis jumlah dapil akan bertambah. ”Konsekuensi atas penyempitan itu ya jumlah dapil akan bertambah,” katanya.
Saan menjelaskan, ada dua hal yang menjadi dasar penetapan dapil, di antaranya persebaran penduduk dan jangkauan wilayah. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi memungkinkan untuk ditambah dapilnya. ”Misalnya di Jawa Barat. Sekarang kan ada 11 dapil, itu masih bisa ditambah menjadi 15 dapil. Bogor yang sekarang padat bisa dipecah menjadi dua dapil,” ujarnya.
Begitu pula daerah yang memiliki wilayah luas. Meski kepadatan penduduk rendah, jumlah dapil bisa ditambah karena alasan jangkauan wilayah. Provinsi Kalimantan Timur yang pada pemilu lalu hanya satu dapil, misalnya, bisa dipecah menjadi beberapa dapil karena cakupan wilayahnya yang luas.
Gagasan penyempitan dapil itu muncul karena selama ini banyak kalangan mengeluhkan kurangnya fungsi representasi yang dilakukan para wakil rakyat. Dengan penyempitan jangkauan dapil, diharapkan para wakil rakyat lebih dekat dengan konstituen. Mereka juga akan lebih mudah menyerap aspirasi konstituen.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin pun sependapat jika jangkauan dapil dipersempit. Bahkan, menurut dia, jumlah kursi perlu dikurangi 3-6 kursi per dapil. Menurut rencana, gagasan penyempitan dapil itu akan diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR yang tengah menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
Secara terpisah, Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar di Baleg Taufiq Hidayat membenarkan munculnya wacana penambahan dapil. Menurut dia, ada kemungkinan daerah-daerah berpenduduk padat akan dijadikan dapil tersendiri. Dapil khusus itu ditetapkan tanpa melihat struktur administratif.
(NTA)

cetak.kompas.com dalam website cetro

PERBANDINGAN DAU KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA BEKAS KERESIDENAN TAPANULI

2011-03-26T17:14:00.005+07:00

KLIK GAMBAR UNTUK MEMBANDINGKAN PEROLEHAN DAU BEKAS TAPSEL, TAPUT DENGAN TAPTENG. BUPATI TAPTENG, APA KERJANYA SELAMA 10 TAHUN BERLALU ???

Syamsul sidang, pejabat Sumut gawat

2011-03-09T13:45:00.000+07:00

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, tidak lama lagi akan menjalani persidangan dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat TA 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar. Karena, berkas pemeriksaannya sudah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Informasi persidangan itu membuat sejumlah pejabat di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mulai ketar-ketir, karena rasa takut akan dipanggil sebagai saksi terkait pengembalian uang sebesar Rp62 miliar ke kas Pemkab Langkat.

Informasi Waspada Online, hari ini, menyebutkan uang Rp62 miliar yang dikembalikan itu adalah uang yang berasal dari beberapa orang yang saat ini menjabat sebagai SKPD dan Direktur BUMD di Pemprovsu. “Itu sebagai bargening jabatan yang saat ini diembannya. Dan uang itu dikabarkan berasal dari APBD Sumut,” kata sumber.

Sumber menyebutkan, sejumlah pejabat yang menduduki posisi strategis di kantor gubernur saat ini sudah ketakutan jika dipanggil sebagai saksi.

Diketahui, Syamsul Arifin dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini saat menjabat sebagai Bupati Langkat. Dia ditahan di Rutan Salemba Jakarta sejak 22 Oktober 2010 lalu. KPK telah memeriksa sebanyak 268 orang saksi menyidik kasus ini.

Kasus orang nomor satu di Sumut itu segera disidangkan, karena sejak Jumat (4/3) kemarin berkasnya sudah ke Pengadilan Tipikor.
Sumber : Waspada Online

Editor: SATRIADI TANJUNG

17 Gubernur dan 158 Bupati/Wali Kota Tersandung Dugaan Korupsi

2011-03-08T18:45:00.000+07:00

Selasa, 08 Maret 2011 16:43 WIB

17 Gubernur dan 158 BupatiWali Kota Tersandung Dugaan Korupsi

Abdullah Hehamahua--MI/M.Irfan/ip
BANJARMASIN--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sedikitnya 17 gubernur dan 158 orang bupati/wali kota.

Menurut Penasehat KPK Abdullah Hehamahua lebih dari 90% kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut, terkait proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan total anggaran yang diduga dikorupsi Rp1,9 triliun.

"Sampai sekarang jumlah kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota, yang telah menjalani pemeriksaan di KPK sebanyak 17 gubernur dan 158 bupati/wali kota," katanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (8/3).

Menurutnya, untuk memberi efek jera, hukuman yang tepat bagi para koruptor adalah hukuman pancung. Karena hukuman penjara ternyata tidak mampu memberikan efek jera. Contohnya, banyak pelaku korupsi malah dapat hidup nyaman selama di penjara, seperti Gayus dan Artalita.

Di sisi lain, maraknya kasus para pejabat atau birokrat yang terlibat tindak pidana korupsi membuat kapasitas penjara bakal tidak mampu menampung mereka. Jika hukuman pancung sulit diwujudkan, ujarnya, maka hukuman di luar penjara seperti kerja rodi atau membersihkan got dan sebagainya dapat menjadi alternatif.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, mengatakan tingkat kebocoran anggaran pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa sangat tinggi. Berdasarkan hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia pada 2001, tingkat kebocoran anggaran pemerintah dalam proyek pengadaan barang dan jasa sekitar 10% sampai 50%. (DY/OL-01)

Sumber : MICOM-Denny Susanto

PHPU Minahasa Utara: Saksi Tidak Diberi Form C1, MK Perintahkan Coblos Ulang di Kec. Wori

2010-09-06T09:33:00.001+07:00

Jakarta, MK Online - Fransisca M. Tuwaidan-Willy EC Kumentas, cabup-cawabup Minahasa Utara, masih punya peluang memimpin kabupaten ini karena MK mengabulkan permohonan mereka. Pada Kamis (2/9/2010), putusan setebal 61 halaman yang dibaca Majelis Hakim secara bergantian tersebut memutuskan pemungutan suara ulang di Kecamatan Wori.

Pihak Termohon adalah Sompie SF Singal-Yulisa Baramuli. Eksepsi pasangan ini ditolak majelis hakim karena dalilnya yang menuduh permohonan Pemohon cacat formil, tidak beralasan hukum.

Perkara No. 145 /PHPU.D-VIII/2010 ini menyoal tidak diberikannya salinan formulir model C-1 di TPS-TPS yang tersebar di Kec. Wori. Padahal, seharusnya seluruh saksi yang hadir di TPS setelah selesai mengikuti pemungutan dan penghitungan suara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku KPPS wajib menyerahkan formulir C-1 dan para saksi berhak untuk mendapatkan formulir model C-1.

Di samping itu, ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh Petugas KPPS yang telah dicoblos dan berada dalam kotak suara serta adanya pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi Pemohon di Desa Nain. Dalil lain adalah adanya keputusan No. 152/2010 yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait (bupati incumbent) tentang pembentukan tim koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilukada Minahasa Utara 2010 yang bertentangan dengan asas Pemilu luber dan jurdil karena pada saat yang bersamaan KPU telah mengeluarkan keputusan tentang penetapan cabup-cawabup.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK mencermati memang ada beberapa saksi yang tidak menerima formulir C1 KWK di beberapa TPS, karena itu dalil Pemohon pun terbukti menurut hukum. Lalu, fakta dibukanya kotak suara tanpa sepengetahuan saksi adalah pelanggaran hukum. Sementara itu, dalil tentang keputusan No. 152/2010 dipandang MK tidak bermasalah karena hanya untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilukada.

Pelanggaran Signifikan
Mahkamah berpendapat bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Wori supaya diadakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kec. Wori sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kec. Wori dan bukan hanya di satu TPS saja.

Bahwa mengenai pemungutan suara ulang sudah diatur dalam Pasal 104 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (1) menyatakan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”. Ayat (2) berbunyi “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Dalam konklusinya, MK berkesimpulan terjadi pelanggaran di Kecamatan Wori yang cukup signifikan mempengaruhi peringkat suara seluruh pasangan calon. “Demi keabsahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Kec. Wori,” tegas Mahfud.

“Amar putusan, sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kec. Wori dan melaporkan kepada MK selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan dibacakan,” lanjutnya. (Yazid/mh)

Sumber : MK Online

Pemerintah Susun Standar Jumlah PNS di Daerah

2010-09-01T10:08:00.001+07:00

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Untuk menciptakan jumlah aparatur ideal di pemerintah daerah, pemerintah berupaya agar ada standar yang sama mengenai jumlah PNS di seluruh Indonesia. Standar itu diharapkan dapat menciptakan rasio ideal antara aparatur dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, usai mengikuti Rapat Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (6/8). ''Sekarang di rata-rata nasional 2,1 persen PNS, sementara negara-negara tetangga kita ada yang mencapai 2,4-2,5 persen, daerah itu beragam ada yang aparaturnya sangat besar mencapai 6 persen tapi ada yang sangat kecil di bawah 2 persen,'' jelas Gamawan didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana.

Gamawan mengatakan, aturan tentang itu belum dirumuskan. ''Selama ini aturan belum pernah dirumuskan, belum pernah diberikan rujukan untuk daerah,'' ujarnya.

Hal itulah yang menjadi dasar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merumuskan kembali jumlah yang tepat untuk pegawai di daerah. ''Yang penting tugas dapat dilaksanakan dengan baik, secara optimal,'' ucap Presiden di tempat yang sama ketika memberikan arahan.

Sumber : Republika Online
Red: Budi Raharjo

Rep: M Ikhsan Shiddieqy

OPINI : Takut Menjadi Mantan

2010-08-22T11:00:00.002+07:00

Kata mantan itu kata baru. maksudnya baru digunakan sekitar sepuluhan tahun belakangan ini. Sebelumnya digunakan kata bekas, eks. misalnya kalimat, bekas bupati itu koruptor besar, eks tapol pki dibebaskan dari penjara.

Mungkin saja, kata mantan lebih halus dari kata bekas dan eks. Bayangkan saja kalau seorang presiden disebut pula sebagai bekas presiden, memangnya barang sampai pakai disebut bekas ?

Tapi negeri tetangga kita (malaysia) menyebut veteran dengan laskar tak berguna, masih sedikit halus sebutan bekas dibandingkan dengan laskar tak berguna.

Katanya ada penyakit tertentu, "Post Power Syndrome". Seseorang yang hendak pensiun kemudian menjadi sangat ketakutan. Takut nggak ada jabatan lagi, takut tidak mendapat fasilitas negara lagi, takut tidak menerima gaji (kecuali pensiun), takut penghargaan dari masyarakat berkurang.

Saya pernah mengenal seorang pejabat, setahun sebelum pensiun, dia kesana kemari berusaha agar masa pensiunnya ditunda, malahan dia berusaha mengincar jabatan lebih tinggi, menjadi SEKAB. Nampak sekali kekwatirannya menjadi mantan.

Soalnya, menjadi pejabat memang enak sekali. semua ditanggung negara. jalan-jalan perjalanan dinas ditanggung negara. walau ada rumah pribadi tetap juga diberikan rumah dinas. kalau nggak tinggal dirumah dinas, diganti pula uang kontrak rumah. telpon ditanggung. listrik ditanggung. mobil ditanggung. hanya nyawa saja yang nggak ditanggung.

Saya pikir, pantas saja gubernur sulawesi tengah yang terganjal aturan tidak boleh menjabat untuk periode ketiga, sekarang mengajukan gugatan ke MK soal aturan gubernur hanya boleh dua periode, bahkan ada desas desus, bahwa si guberbur itu akan mencalonkan sebagai wakil gubernur, nah kan ? ada saja jalannya. walau menurunkan diri, jabatan lebih rendah, asalkan tetap ada jabatan. dari pada nggak ada jabatan sama sekali.

SBY nanti 2014 tak boleh mencalonkan diri lagi, kemudian ada usul dari ruhut agar undang-undang di amandemen. mungkin saja sby tidak mau mencalonkan diri lagi, taat pada aturan dan komitmen demokrasi yang sudah disepakati. tapi lain hal pula dengan pengeliling kekuasaan yang mungkin saja sudah keenakan. Ya mereka akan bersusaha agar bosnya lama menjabat, kalau boleh seumur hidup. Alasannya banyaklah : masih mampu menjabat, masih ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, masih ada program yang sempat terselesaikan. Namanya saja alasan, bukan soal sulit. Cuma modal ludah saja, apa susah menyampaikan alasan.

Nah, bayangkan saja, sedangkan hanya pengeliling kekuasaan yang mendapatkab jipratan nikmat kekuasaan toh berusaha mati-matiansampai titik darah penghabisan agar bosnya terus menggenggam kekuasaan, apalagi yang bersangkutan, yang memegang kekuasaan tertinggi.

Rupanya kekuasaan itu nikmat sehingga diperebutkan orang. Menjadi mantan sangat dikhawatirkan.

Tapi, itu kan tergantung dari pribadi masing-masing, mungkin tidak semua takut menjadi mantan.

Usman Hasan dalam : Kompasiana 22 Agustus 2010

Sengketa Pemilukada Kota Sibolga: Pemohon Klaim Sebagai Pemenang

2010-06-01T08:41:00.008+07:00

Jakarta, MK Online - Para pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang berakhir ricuh itu, akhirnya mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Semua pihak, tentunya, berharap MK memberikan putusan sesuai hukum dan keadilan.

MK kali ini menggelar sidang panel Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga tersebut, Kamis (27/05). Perkara yang diregistrasi dengan No.17/PHPU.D-VIII/2010 ini disidangkan oleh Panel Hakim Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, serta M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel. Sidang bertempat di ruang sidang pleno gedung MKRI.

Pemohon adalah pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Sibolga, nomor urut 3 (tiga), Afifi Lubis dan Haloman Parlindungan Hutagalung. Mereka didampingi oleh beberapa kuasa hukumnya, yakni Roder Nababan, Darwis D. Marpaung, dan N. Horas Tua Siagian. Dari pihak Termohon, hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga Nadzran beserta beberapa anggota KPU dan tim kuasa hukumnya. Sedangkan Pihak Terkait, adalah pasangan calon terpilih dengan nomor urut 2 (dua), M. Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang. Pada saat persidangan mereka diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistemik yang telah menciderai proses demokrasi dalam Pemilukada Kota Sibolga. Hal itu didasarkan kepada beberapa dugaan pelanggaran dan kecurangan, baik secara administratif maupun pidana oleh Termohon dan/atau Terkait.

“Telah terjadi indikasi penggelembungan suara bagi pasangan calon nomor 2. Hal itu berdasarkan adanya kecurangan dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), yakni terdapat NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda sebanyak 2.450, kemudian 2.960 NIK dalam proses, dan 182 NIK Tapanuli Tengah,” kata Roder.

“Oleh karena itu, menurut kami perolehan suara bagi pasangan nomor urut 2 bukanlah 20.493 suara atau 46,28% dari suara sah. Tapi, 20.493 dikurang 5.592 (jumlah NIK yang bermasalah) maka hasilnya adalah 14.901. Jadi, seharusnya pemenang adalah pasangan Pemohon,” lanjutnya.

Selain itu, ia pun mendalilkan bahwa pihak Terkait, M. Syarfi Hutauruk, pada saat mengikuti pencalonan tidak memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan, ia (baca: Syarfi) telah mengajukan surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dalam kondisi dibawah tekanan. Sehingga, seharusnya surat itu tidak dapat dipergunakan untuk melakukan pencalonan.

”Penandatanganan surat itu dibawah tekanan. Karena kami sudah menanyakan kepada kepala Sekolah yang bersangkutan, ia mengatakan ‘itu bukan tanda tangan saya’,” paparnya.

Tidak Relevan
Termohon pun membantah dalil-dalil dari Pemohon tersebut. Mereka pun mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan. “Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak signifikan dan tidak ada relevansinya. Karena tidak jelas dan tidak dapat dipastikan apakah pemilik NIK (yang bermasalah) itu memilih nomor urut 2. Dan, apakah suara yang diberikan itu sah atau tidak sah. Sehingga kami berpandangan urian Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi kaidah formal,” tegas Nazrul Ikhsan Nasution, kuasa hukum Termohon.

Berkaitan dengan dalil STTB tersebut, Termohon menyatakan bahwa hal itu tidak benar, karena mereka telah melakukan klarifikasi langsung kepada pihak sekolah yang bersangkutan.

“Tentang syarat pendidikan, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Sekolah SDN 15304 Pasar Sorkam 1. Pada saat itu kami juga didampingi oleh anggota kepolisian. Pihak sekolah pun mengatakan bahwa STTB itu rusak atau hilang karena banjir, dan mereka menyatakan bahwa nama Syarfi ada dalam nomor induk,” lanjut Nazrul.

Ia pun lalu menegaskan bahwa jika memang diperlukan oleh Majelis, mereka siap menghadirkan bukti video klarifikasi tersebut. “Jika memang dibutuhkan, kami akan hadirkan hasil rekaman klarifikasi pada saat itu,” tegasnya.

Kuasa hukum pihak Terkait pun memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa tentang syarat pendidikan itu merupakan dalil yang sangat tidak kuat, karena Termohon, Syarfi, pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sibolga dan mempunyai titel pendidikan hingga strata satu. “Pemohon jangan terburu-buru memfitnah Termohon atau Terkait. Karena pihak terkait sudah memiliki titel Drs dan pernah sebagai Komisi Empat DPRD. Dan kita tahu, bahwa untuk mengikuti pencalonan ke DPRD persyaratannya pun tidak mudah,” ujar salah satu kuasa hukum pihak Terkait.

Selanjutnya, Akil Mochtar, menutup sidang dengan sebelumnya menyampaikan bahwa jika ada perbaikan terhadap permohonan harus diperbaiki pada hari itu juga, serta untuk sidang selanjutnya para pihak diminta untuk menghadirkan para saksi dan menyerahkan alat bukti. Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada Rabu, (2/06) Pukul 13.00 WIB, dengan agenda pemeriksaan para saksi dan pengesahan alat bukti. (Dodi H.)

Risalah Sidang ke I (Pdf file)
Risalah Sidang ke II (Pdf file)
Putusan Sidang (Pdf file)

Sumber : Mahkamah Konstitusi Online

Pemberlakuan Sekolah Bertaraf Internasional Bisa Diuji di Mahkamah Konstitusi

2010-05-31T10:45:00.001+07:00

Sekolah bertaraf internasional (SBI) dinilai melanggar konstitusi karena sistem tersebut sudah di luar satu sistem pendidikan nasional. Namun untuk membuktikannya, ketentuan yang mengatur SBI dalam UU Sisdiknas harus diuji terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau ada penafsiran seperti itu (SBI melanggar konstitusi), itu bagus, tapi harus diuji dulu ke Mahkamah Konstitusi apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Minggu (30/5).

Jimly mengatakan SBI yang diselenggarakan pemerintah saat ini berlebihan sehingga pada praktiknya menjadi diskriminatif. Sekolah-sekolah negeri yang dijadikan SBI tidak benar-benar sekolah bertaraf internasional, tapi hanya berlabel internasional seperti iklan saja.

"Ini yang menimbulkan masalah karena ada sekolah negeri yang berbahasa Inggris dan ada yang tidak. Karena itu, pemerintah cukup menyelenggarakan pendidikan nasional saja. Sedangkan untuk sekolah bertaraf internasional, pemerintah cukup sebagai pemberi izin peran serta masyarakat dengan mengembangkan sekolah swasta internasional. Jadi Pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk sekolah bertaraf internasional tersebut, karena itu di luar sistem pendidikan nasional," kata Jimly yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) itu.

Jimly mengatakan sekolah internasional yang perlu dikembangkan Pemerintah adalah sekolah bagi orang asing yang belajar di Indonesia. "Sekolah khusus internasional seperti ini untuk orang asing, tapi kurikulumnya tetap nasional. Jadi bedakan antara sistem pendidikan nasional dan partisipasi masyarakat yang mengembangkan sekolah internasional sesuai kebutuhan pasar," ujarnya.

Kennorton Hutasoit, MediaIndonesia.com

SUMBER : MK Online

DPR belum terima usulan pemekaran di Sumut

2010-05-27T09:26:00.000+07:00

MEDAN - Belum ada satupun usulan pemekaran provinsi dan kabupaten di Sumatera Utara yang masuk ke Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Termasuk usulan pemekaran Provinsi Tapanuli (Protap).

“Belum, Panja Pemekaran sampai saat ini belum ada menerima satupun usulan pemekaran dari Sumut,” kata anggota Panja Pemekaran DPR, Abdul Wahab Dalimunthe, tadi malam.

Menurut mantan ketua DPRD Sumut periode 2004-2009 ini, pada dasarnya DPR tidak akan membatasi usulan pemekaran yang diajukan daerah. Selama tujuan pemekarannya untuk mensejahterakan rakyat.

Namun bagaimanapun, tambahnya, untuk melakukan pemekaran suatu daerah, tentu tetap harus memenuhi persyaratan dan mekanisme peraturan yang berlaku.

“Dan salah satu tugas Panja Pemekaran adalah menjembatani aspirasi pemekaran itu agar proses pembentukan mengikuti mekanisme,” kata Anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat yang meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Sumut I.

Seperti diketahui, sejumlah usulan pemekaran yang ada di Sumut seperti, Provinsi Tapanuli, provinsi Sumatera Tenggara, provinsi Nias, dan usulan yang terakhir masuk ada Provinsi Tapian Nauli. Selain itu juga ada usulan pemekaran Kabupaten Pantai Barat dari Madina.

Sejumlah usulan pemekaran tersebut sudah dimasukkan dan sedang di bahas di Komisi A DPRD Sumut, eperti usulan pemekaran provinsi Tapanuli dan provinsi Sumatera Tenggara.

Editor: NORA DELIYANA LUMBANGAOL
(dat04/wsp)

Melewati Tenggat Waktu, MK Putuskan Permohonan Sengketa Pemilukada Kab. Sumbawa Barat Tidak Diterima

2010-05-26T09:15:00.001+07:00

Jakarta, MK Online - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Andy Azisi Amin-Dirmawan tidak dapat diterima. Demikian bunyi amar putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Sumbawa Barat, Senin (24/5/10) bertempat ruang pleno lt. 2 gedung MK.

Sidang Pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum ini dilaksanakan oleh tujuh hakim honstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota. Sidang pembacaan putusan juga dihadiri kuasa Pemohon, Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat dan kuasanya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Mahkamah menyatakan permohonan Andy Azisi Amin-Dirmawan adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada. Pemohon keberatan atas keputusan KPU Kab. Sumbawa Barat No. 29 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 tanggal 30 April 2010. "Maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan," kata Alim.

Sementara itu, mengenai kedudukan hukum Andy Azisi Amin-Dirmawan (legal standing) yang dibacakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Mahkamah menyatakan, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan MK 15/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada.

Hal ini juga diperkuat dengan Keputusan KPU Kab. Sumbawa Barat No. 14/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, Pemohon Andy Azisi Amin-Dirmawan adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1. "Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan," kata Hamdan.

Lewati Tenggat Waktu
Akan tetapi meski demikian, mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan ke MK, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sumbawa Barat No. 29/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 adalah pada hari Jumat, 30 April 2010. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke MK adalah pada 5 Mei 2010 (hari Sabtu-Minggu, 01-02 Mei 2010 bukan hari kerja). Namun faktanya permohonan ini diajukan dan diterima di Kepaniteraan MK pada hari Kamis, 06 Mei 2010 pukul 16.50 WIB. "Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," tegas Hamdan.

Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), namun karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah tidak dapat memeriksa pokok permohonan ini.

Alhasil, dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Moh. Mafud MD, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (Nur Rosihin Ana)

Sumber : MK Online

Membunuh Partai Baru

2010-05-21T09:00:00.001+07:00

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) selalu akrab dengan atribut-atribut tak elok. Setelah kesohor sebagai salah satu lembaga paling korup, kini DPR menyandang predikat baru sebagai pembunuh.

Pembunuh? Ya, pembunuh partai-partai baru. Sembilan partai yang bercokol di DPR seolah sepakat menjegal partai-partai baru ikut dalam Pemilu 2014. Penjegalan dilakukan melalui revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Badan Legislasi DPR sedang menyiapkan revisi UU itu. Salah satu materi yang hendak diselundupkan ke dalam RUU itu menyebutkan parpol yang baru lahir tidak boleh menjadi peserta Pemilu 2014, tetapi harus mengonsolidasikan diri sekurang-kurangnya lima tahun. Jika pasal itu lolos, partai-partai baru baru boleh mengikuti pemilu pada 2019.

Itulah pasal pengebirian sekaligus penyesatan terhadap konstitusi negara. UUD 1945 amendemen kedua Pasal 28E ayat 3 jelas-jelas menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Mengapa DPR merasa berhak membatasi? Pembatasan itu menunjukkan ketakutan partai-partai di DPR terhadap partai-partai baru. Partai-partai yang bercokol di DPR menyadari rakyat kian kecewa dan frustrasi terhadap kinerja mereka. Partai-partai di DPR lebih menjaga kepentingan kelompok daripada memperjuangkan hak-hak publik.

Tengok saja Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Koalisi yang baru disahkan. Itu adalah persekongkolan partai-partai untuk menyelamatkan kepentingan kelompok, bukan memperjuangkan keperluan khalayak.

Semestinya DPR tidak perlu genit membuat aturan menghambat partai baru. Peraturan yang ada sekarang sudah cukup ketat menyeleksi partai sebagai badan hukum dan sebagai peserta pemilu. Sebuah partai terlebih dahulu harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, diseleksi lagi sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Banyak partai tumbang dalam dua seleksi itu.

Tidak hanya itu. Setelah lolos mengikuti pemilu, masih ada aturan lain menghadang, yakni parliamentary threshold sebesar 2,5% sesuai dengan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. Artinya, hanya parpol yang secara nasional mempunyai suara memenuhi ambang batas 2,5% itu yang dapat menempatkan wakilnya di parlemen.

Dengan aturan-aturan tersebut, DPR tidak perlu menghalangi partai baru mengikuti pemilu. Adalah hak warga negara untuk mendirikan partai yang mampu mengartikulasikan kepentingan mereka. Biarkanlah partai-partai itu tumbuh, hidup, dan bersaing merebut kepercayaan publik.

Biarlah rakyat sendiri yang menjadi hakim yang memvonis partai mana yang boleh hidup dan mana yang harus mampus. Bukan partai-partai di DPR yang menjadi algojo memenggal hak berserikat warga.

Kita kecewa dengan sikap partai-partai yang kini bersinggasana di DPR.

Kecewa karena DPR yang semestinya mendorong proses demokrasi melalui pembentukan undang-undang telah beralih menjadi tukang jagal yang memotong hak hidup partai baru.

Sumber : Media Indonesia.com

Senyuman Pahit untuk Reformasi

2010-05-17T10:32:00.001+07:00

OLEH INDRA TRANGGONO

Bagi kelas menengah, gerakan reformasi 1998 adalah berkah. Reformasi yang kini telah berusia 12 tahun itu telah melahirkan keterbukaan dan kebebasan yang mengakhiri represi rezim Orde Baru. Namun, bagi rakyat jelata, reformasi cenderung dipahami sebagai ”kutukan” yang menyodorkan menu derita.

Menu derita itu diproduksi mesin ”kuliner” kekuasaan yang diprogram untuk melakukan diet kesejahteraan bagi rakyat jelata. Rupanya para pengelola negeri ini masih memelihara keyakinan bahwa hidup prihatin merupa- kan kodrat sosial rakyat. Dengan hidup prihatin, jiwa dan raga rakyat akan selalu tergembleng.

Ironisnya, pemerintah seolah masih merasa perlu ”mempertahankan” status quo kemiskinan, sempitnya lapangan pekerjaan, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, dan harga-harga kebutuhan pokok yang sulit dijangkau. Pemerintah sangat yakin, watak utama rakyat adalah kesabaran dan pemaaf. Selain itu, rakyat juga tangguh: semakin mendapatkan tekanan, rakyat akan semakin kreatif.

Kondisi sosial dan ekonomi yang lumayan kuat menjepit itu tentu bertolak belakang dengan harapan rakyat ketika reformasi bergulir. Di benak mereka terbentang horizon harapan perubahan nasib. Namun, janji perubahan menuju kesejahteraan itu hanya menjadi dongeng pelipur lara.

Bisa dipahami jika terhadap reformasi rakyat cenderung memberikan senyuman pahit. Hal itu bukan karena mereka tidak menghargai jasa berbagai pihak yang telah melahirkan reformasi. Ketika reformasi bergulir, rakyat memberikan dukungan yang luar biasa, baik fisik maupun moral. Dengan sangat mengharukan, mereka menyediakan makanan dan minuman di sepanjang jalan untuk para pejuang reformasi. Mereka menyambut para demonstran bak pahlawan kemerdekaan.

Reformasi yang pada awalnya sangat menggetarkan hati itu ternyata menyesakkan dada dalam perkembangan selanjutnya. Setelah cukup lama rakyat ikut berjoget diiringi musik kebebasan, mereka pun akhirnya lelah dan lapar. Kepahitan ini mendorong mereka putus asa. Dalam keputusasaan itu mereka pun mulai merindukan kehidupan pada masa lalu di era Orde Baru. Waktu itu, detak ekonomi mereka jauh lebih baik daripada sekarang. Bagi mereka ”lebih baik dibungkam tapi perut kenyang daripada bebas tapi lapar”.

Reformasi tidak salah

Kaum intelektual tentu menganggap rakyat naif ketika membenturkan demokrasi dan kesejahteraan. Alasannya, demokrasi merupakan jalan, laku atau exercise politik untuk melahirkan sis- tem kekuasaan adil, transparan dan menjunjung hak asasi manusia, sedangkan kesejahteraan adalah cita-cita sosial yang wajib diwujudkan oleh rezim yang diberi mandat untuk memerintah.

Kesejahteraan merupakan buah pengelolaan yang baik atas ne- gara. Di situ, kekuasaan didistribusikan secara adil dan mera- ta. Jadi, jika saat ini rakyat hidup susah, maka yang salah bukan gerakan reformasi, melainkan pengelola kekuasaan negara.

Politikus muda yang populis, Budiman Sujatmiko (2010), melihat Orde Reformasi semestinya merupakan kelanjutan sejarah pembangunan peradaban bangsa. Soekarno (Orde Lama) menitikberatkan perjuangannya pada pembangunan karakter bangsa. Soeharto (Orde Baru) melanjutkannya dengan membangun negara, khususnya stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Orde Reformasi semestinya membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, orientasi itu berbelok atau sengaja dibelokkan menjadi memperkaya individu. Negara pun tersubordinasi kepentingan individual para pengelola kekuasaan, politisi, dan pengusaha.

Orientasi perubahan yang terjadi bukan untuk memberdayakan potensi-potensi publik sekaligus membuka akses bagi publik, melainkan cenderung berpihak pada kepentingan individu pengelola negara dan sekutu-sekutunya. Celakanya, semua kebijakan itu dilakukan dengan mengatasnamakan publik. Ungkapan ”demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara” selalu bertaburan dalam pidato para elite politik, tetapi yang terjadi adalah ”demi kepentingan pribadi atau kelompok”.

Maka, jangan heran jika muncul sebutan Indonesia adalah ”negara persekongkolan” yang turunannya antara lain mafia politik, mafia hukum, dan mafia ekonomi. Negara yang tersubordinasi individu/kelompok telah memunculkan bahaya lain: korupsi seperti yang sangat meriah saat ini. Mereka memperkaya diri tanpa takut sanksi hukum karena hukuman untuk para koruptor rendah, apalagi fasilitas penjara bak hotel berbintang.

Merasakan berbagai kenyataan ini, rakyat hanya bisa mengelus dada. Reformasi yang sarat nuansa heroisme itu pun akhirnya hanya melahirkan narasi-narasi kepedihan bagi rakyat.

Rakyat hanya bisa tersenyum pahit, sambil mengucap, ”Negeri ini telah kehilangan negarawan.”

INDRA TRANGGONO Pemerhati Budaya; Bermukim di Yogyakarta

Sumber : Kompas Online

Apa Kabar, Otda?

2010-05-04T09:54:00.000+07:00

BERDASARKAN Keppres No 11 Tahun 1996, 25 April diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah (otda). Kita baru melaluinya lima hari lalu, tanpa sambutan gegap gempita oleh masyarakat, sekalipun otda dicita-citakan mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi segenap warga NKRI. Mungkin publik umumnya tidak sadar. Perjalanan otda ternyata relatif tenang di tengah pergolakan mencari jati diri bangsa yang tidak pernah sepi. Betapa pun karut marutnya situasi sekarang, otda tidak bergolak, NKRI aman. Di sisi lain, kita patut bertanya apakah otda sudah ideal? Jangan sampai dia tenang-tenang menghanyutkan akibat kekecewaan karena tekanan-tekanan ekonomi atau rasa ketidakadilan.
Cita-cita founding fathers tentang otonomi daerah masih jauh panggang dari api. Padahal, seperti kata negarawan Inggris, Margaret Thatcher, dalam buku Statecraft, walaupun ancaman komunis di Asia Tenggara telah tercabut, ancaman lain masih menghadang, yaitu ancaman disintegrasi. Mantan Perdana Menteri Inggris berpendapat demikian karena menyadari betapa besarnya Indonesia, dengan penduduk keempat terbesar di dunia yang hidup tersebar di ribuan pulau yang terserak di wilayah luas membentang. Kata Thatcher, "Selama eksistensinya sebagai negara merdeka, yang paling dipikirkan para pemimpinnya adalah bagaimana menggalang persatuan nasional. Itulah alasannya mengapa Pancasila termaktub dalam UUD-nya sebagai falsafah pemandu bangsa."
Pendapat Thatcher benar. Maka, berbagai letupan kekerasan dalam bulan-bulan terakhir ini patut kita waspadai dan risaukan karena pastinya menandakan rasa kecewa, terutama di kalangan akar rumput.

Otda sebagai pemersatu
Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo (alm) tahun 1980-an pernah menyatakan, kita seharusnya berupaya mendirikan pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah untuk menarik penduduk datang ke sana dan ikut membangun. Pembangunan jangan hanya terpusat di daerah tertentu. Tetapi terbukti, sampai sekarang pun investasi terbesar mengalir ke tempat-tempat itu juga--DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten--seperti diberitakan Media Indonesia awal minggu ini.
Pak Mitro, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, sebenarnya sudah mulai melihat ketimpangan antara pusat dan daerah. Dia bergabung dengan kelompok yang memberikan ultimatum kepada pemerintah pusat pada Februari 1958, dan beberapa hari kemudian, 15 Februari 1958, mereka mendirikan pemerintahan tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Tentang hal itu nantinya dia menjelaskan, semula mereka hanya mengingatkan pusat bahwa daerah memerlukan otonomi dan pengembangan. Namun, Sumitro meyakini Indonesia harus satu. Maka, tatkala PRRI hendak mendirikan Republik Persatuan Indonesia (RPI) tanpa memasukkan pulau Jawa, dia menolak tegas.

Distorsi Otda
Prof Dr Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, mendapat sebutan Arsitek Otonomi Daerah karena pemikiran dan kegigihannya memperjuangkan otda. Sejak 25 Januari 2010, dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ryaas waktu itu mengatakan, memahami soal otonomi daerah bukan hanya dengan membaca undang-undang, tetapi harus tahu falsafah, konsep dasar, strategi pelaksanaan, serta monitoring-nya. Dalam kedudukannya yang strategis waktu itu, dia mengusulkan sekitar 200 keppres dan 30 peraturan pemerintah (PP) untuk mendukung pelaksanaan otda. Dia beranggapan, selain tidak ada bimbingan atau pengawasan, peraturan untuk menjalankan otonomi pun tidak mencukupi. Namun, usulnya tidak pernah ditindaklanjuti. "Pelaksanaan otonomi tak mungkin berjalan mulus tanpa bimbingan dan supervisi pemerintah pusat," katanya. Tambahnya, distorsi pelaksanaan otda bukan karena substansi undang-undangnya, tetapi pada pelaksanaannya.
Tentang pemilu kada yang juga menggambarkan perkembangan otda, Ryaas berpendapat, faktor-faktor emosional lebih banyak berbicara daripada berpikir rasional. "Tiap kali pemilu atau pilkada, selalu akan ada salah satu pihak yang tidak menerima hasilnya karena didasari emosi, bukan rasio," katanya.

Go East
Ada saran menarik dalam sekapur sirih buku Otonomi Daerah 1945-2010, Proses & Realita (2005; 2010) karya BN Marbun SH, "Kalau Amerika pada akhir abad XIX go west, mengapa kita di abad XXI tidak go east?--membangun pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia Timur?
Dalam buku komprehensif itu penulisnya menyimpulkan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, antara lain, sejumlah pemda tergoda untuk semakin menjauh dari Pancasila dan UUD '45; selama reformasi, banyak pimpinan DPRD terlibat kasus korupsi kronis; selama reformasi banyak peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi; pemda lemah dalam pengelolaan keuangan.
Sebagai pemersatu, otda rasanya minta dan memang perlu ditelateni dan diawasi. Pimpinan masyarakat pusat ataupun daerah tentunya diharapkan lebih aktif melibatkan diri. Semuanya demi kelanggengan NKRI dan kesejahteraan warganya.

Oleh Toeti Adhitama, Anggota Dewan Redaksi Media Group

Imunisasi Kejujuran

2010-05-04T08:59:00.000+07:00

"Those who die for a cause awaken to life the dead among the living." (Syed Hussein Alatas, 1999)

Maraknya pemberitaan mengenai korupsi selama beberapa pekan terakhir ini mungkin menandakan telah bangkitnya kesadaran kolektif bangsa ini terhadap gelombang korupsi. Berbagai analisis ditawarkan narasumber yang merupakan ahli dalam bidang mereka masing-masing. Secara awam dapat disimpulkan, korupsi tidak dapat dihapuskan begitu saja dengan implementasi hukum dan pendirian badan super seperti KPK. Antikorupsi harus menjadi sebuah gerakan masyarakat sipil dan hal itu terutama sangat penting dilakukan sejak dini sejak dalam lingkungan sekolah dan keluarga.

Namun jika melihat dari praktik yang berlaku di sekolah-sekolah kita saat ini, sangat sulit untuk menemukan bibit penanaman gerakan antikorupsi sejak dini. Perilaku tidak jujur dalam hal-hal mendasar seperti mengerjakan pekerjaan rumah yang dilakukan sendiri terus berlaku. Perilaku itu bahkan menjadi sesuatu yang diterima dalam melaksanakan ujian nasional. Kejujuran dalam melakukan UN yang seharusnya menjadi tolok ukur awal keberhasilan pelaksanaan UN hilang ditelan kepentingan kelulusan siswa itu sendiri. Maraknya kasus plagiarisme yang dilakukan dosen di perguruan tinggi hanya menegaskan kembali bahwa kejujuran telah hilang dari lembaga yang seharusnya menyemai bibit kejujuran sejak dini.

Dari pengalaman penulis, sangat sulit untuk memutus mata rantai perilaku tidak jujur ini. Bahkan ketika kejujuran telah menjadi bagian dari budaya sekolah dan diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari baik untuk siswa, guru, maupun kepala sekolah. Hal itu hanya dapat dipertahankan hingga menjelang UN berlangsung. Kenyataannya, 'imunisasi' kejujuran yang telah diberikan belum mampu melawan 'virus' curang yang telah menyebar dalam masyarakat hingga tahap yang sangat mengerikan.

Gerakan antikorupsi di sekolah

Banyak faktor yang menyebabkan 'virus' curang ini sangat sulit untuk dibasmi, bahkan untuk di sekolah. Banyak pihak menuding kekurangan pada proses belajar yang disebabkan ketimpangan kemampuan guru, sarana, dan prasaran adalah salah satu alasannya. Dari pengalaman penulis, jika hal-hal tersebut diminimalkan serta lingkungan jujur diterapkan di sekolah, itu ternyata tidak cukup untuk membuat siswa menyadari bahwa kejujuran adalah di atas segalanya. Diperlukan kerja sama yang baik dengan orang tua dan stakeholder sekolah lainnya yang mempunyai misi yang sama, agar lingkaran kejujuran juga dapat diciptakan di rumah. Namun jika berkaca dari hasil terakhir UN di sekolah, masih banyak yang tidak berani menghadapi kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian dari hidup. Sebagian pendidik yang memiliki idealisme pasti akan merasa gagal dalam mengadvokasi kejujuran sebagai 'way of life' di lingkungan sekolah, baik disebabkan persoalan relasi sekolah-masyarakat yang kurang baik, juga disebabkan sistem pendidikan kita yang tidak pro pada praktik kejujuran.

Hal itu tentu saja dapat menjadi tolok ukur sejauh mana bangsa ini akan dapat melepaskan diri dari jeratan korupsi di masa depan. Syed Hussein Alatas dalam bukunya Corruption and the Destiny of Asia (1999) menggambarkan efek korupsi terhadap individu dan masyarakat ketika mereka harus berhadapan dengan pelayanan publik yang korup. 'The first effect is the rise of a pessimistic attitude. The future is full of uncertainty. The law and ethical norms are not there to protect the individual. Honesty, hard work and self development do not help to increase happiness, security and welfare'. Efek awal korupsi adalah timbulnya sikap pesimistis. Masa depan penuh dengan ketidakpastian. Hukum dan norma etis tidak dapat melindungi individu. Kejujuran, kerja keras, dan perbaikan diri tidak meningkatkan rasa bahagia, aman, dan kesejahteraan. Beliau menekankan jika hal itu berlangsung selama beberapa tahun, keadaan korup menjadi fenomena seperti iklim itu sendiri, sesuatu yang mutlak dan di luar kemampuan manusia untuk dapat mengubahnya. Ketika hal ini menyebar di antara populasi satu negara, masyarakat menjadi pasif dan lembam. Mereka menerima kehidupan yang didominasi kejahatan.

Keadaan tersebut menggambarkan dengan tepat keadaan Indonesia saat ini. Jika kita tidak dapat memutus mata rantai ketidakjujuran ini sedini mungkin melalui gerakan sipil, perubahan tidak akan terjadi. Sekolah seharusnya berada di garda depan gerakan ini. Namun jika melihat dari maraknya beredar kunci jawaban UN dan praktik kecurangan dalam pelaksanaannya, masih adanya keluhan orang tua akan pungutan liar di sekolah sendiri, tidak transparannya penggunaan dana bantuan yang disalurkan hingga transparansi dalam penilaian pencapaian siswa sendiri menjadi indikasi bahwa sekolah juga telah terjangkit virus ini. Hal itu menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah. Ketidakpercayaan inilah yang menyebabkan sulitnya virus 'curang' untuk hilang dari dunia pendidikan kita.

Apa yang dapat dilakukan pendidik?

Kejujuran tetap harus menjadi falsafah integral dari proses pendidikan, hal itu tidak dapat ditawar-tawar lagi jika kita ingin hidup bebas dari korupsi. Kejujuran tidak hanya diterapkan kepada siswa, tetapi juga berlaku untuk guru, kepala sekolah, serta masyarakat sekolah pada umumnya. Imunisasi 'kejujuran' harus berlaku untuk semua komponen sekolah untuk mendukung pembentukan karakter yang jujur.

Dimulai dari transparansi akan proses sekolah termasuk mengenai dana, penilaian siswa dan proses belajar di kelas itu sendiri. Jadikan akuntabilitas sebagai bagian dari proses pengelolaan sekolah. Berikan siswa keyakinan bahwa mendapat nilai rendah, tetapi jujur, lebih dapat diterima daripada mendapat nilai bagus, tetapi curang. Guru harus transparan mengenai penilaian dan proses belajar sehingga siswa dapat mengukur kerja keras dan hasil setimpal yang didapatnya dari proses belajar. Hal itu akan menumbuhkan etos kerja keras dan kepercayaan akan diri sendiri.

Guru harus dapat menerima jika sumber pembelajaran tidak hanya dari dirinya semata, tetapi secara jujur menerima dan mengakui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah demikian majunya hingga terus-menerus belajar adalah keniscayaan jika ingin terus berkiprah dalam pendidikan. Kepala sekolah harus jujur dalam mengelola keuangan, mempertanggungjawabkan penggunaan dana, dan proses manajemen sekolah lainnya. Kepemimpinan sekolah harus memberikan model dari perilaku yang ingin ditanamkan. Kejujuran adalah syarat mutlak dari kepercayaan dan komunikasi yang baik agar proses pendidikan dapat dilakukan dengan maksimal untuk membentuk karakter jujur.

Kampanye dari budaya sekolah yang mengedepankan kejujuran juga harus senantiasa dilakukan, baik dalam pertemuan internal sekolah, dengan orang tua murid dan komite sekolah. Galang kerja sama dengan stakeholder sekolah untuk menanamkan kejujuran tidak hanya di dalam, tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Lakukan kegiatan dengan nilai kejujuran menjadi salah satu tolok ukur berhasil-tidaknya kegiatan tersebut. Berikan reward dan apresiasi kepada semua warga sekolah yang dapat memberikan contoh kejujuran. Jadikan mereka model dari budaya sekolah yang jujur. Hal itu harus dilakukan secara terus-menerus karena model korupsi yang diberitakan di media telah telanjur tertanam dalam benak masyarakat kita, dengan proses terhadap kasus korupsi tidak pernah berakhir dengan kejelasan. Hal itu menyiratkan melakukan korupsi tidak apa-apa dan jika ketahuan pun, hukuman yang diberikan tidak akan terlalu berat.

Pada akhirnya, perang melawan korupsi dan menanamkan kejujuran adalah perang yang akan terus-menerus dilakukan hingga akhir hayat. Panggilan untuk kejujuran tidak akan pernah hilang dan akan selalu hidup. 'Man is freer than he is commonly thought to be. He is greatly dependent upon his environment, but not to the degree of being subjugated to it. The greater part of our destiny lies in our own hands--provided we understand this and do not let it go (Alexander Herzen)'--manusia sebenarnya memiliki lebih banyak kebebasan dari yang dia perkirakan. Manusia bergantung kepada lingkungannya, tetapi tidak sampai tahap dia ditaklukkan lingkungan itu sendiri. Sebagian besar masa depan kita ada di tangan kita sendiri--selama kita memahami ini dan tidak melepaskannya. Sebagai penyemai bibit masa depan, sudah seharusnya para pendidik percaya akan hal ini sehingga sekolah dapat menjadi tempat 'imunisasi' kejujuran dapat diberikan sejak dini dan sepanjang masa. Semoga ada keberanian pihak otoritas pendidikan kita untuk memikirkan pendekatan dan strategi yang lebih berorientasi pada pembangunan karakter jujur siswa dan pengelola sekolah. Media Indonesia OL

Oleh Satia Prihatni Zen Direktur Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Aceh

MS Kaban : PBB Konsisten Perjuangkan Syariat Islam

2010-04-23T21:09:00.000+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) di Medan digelar mulai Jumat (23/4) malam di Medan. Selain memilih ketua umum baru, muktamar juga akan menentukan arah partai ke depan.

Ketua Umum PBB periode 2005-2015 MS Kaban menyatakan, partainya akan tetap konsisten memperjuangkan berlakunya syariat Islam. Kaban mengakui bahwa perjuangan syariat Islam tampak tidak popular dan kurang mendongkrak perolehan suara PBB selama tiga pemilu.

"Tapi, syariat Islam itu sangat penting sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kaban. Berikut adalah wawancara INILAH.COM dengan MS Kaban yang kini maju kembali sebagai salah satu kandidat Ketua Umum PBB.

Apa yang menjadi asalan bagi PBB untuk tetap memperjuangkan syariat Islam? Bukankah isu syariat Islam kurang mendapat tempat di masyarakat, termasuk masyarakat muslim Indonesia?

Syariat Islam yang kami perjuangkan itu merupakan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Kalau ditanya syariat Islam untuk apa, ya jawabannya untuk kemakmuran rakyat, untuk kemaslahatan umat, untuk mengokohkan nilai moral bangsa, untuk memperteguh etika kita dalam berbangsa. Syariat Islam yang bersumber dari nilai-nilai agama sangat diperlukan.

Tapi, oleh kebanyakan orang di Indonesia, termasuk oleh kalangan Islam sendiri, syariat Islam dianggap sebagai sesuatu yang 'serem' atau menakutkan?

Ya mungkin saja masih ada yang menganggap syariat Islam sebagai sesuatu yang menakutkan atau serem. Tapi itu tak lepas dari pihak-pihak tertentu yang mengembangkan opini bahwa syariat Islam itu menyeramkan, mereka yang phobia terhadap syariat Islam selalu mengembangkan opini bahwa syariat Islam itu sama dengan perang.

Faktanya, sudah banyak yang mengakui bahwa syariat Islam itu merupakan bagian dari solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, orang sudah mengakui keunggulan syariat Islam yaitu ekonomi berbasis syariah. Dalam system perbankan, misalnya, kini orang mulai berbondong-bondong memilih sistem perbankan syariah dan meninggalkan sistem perbankan konvensional.

Sepertinya baru ekonomi syariah yang banyak diakui keunggulannya?

Bukan cuma ekonomi syariah yang bisa diterapkan. Dalam hal penegakan hukum, syariat Islam juga bisa menjadi solusi. Kini, publik sudah mulai mewacanakan pemberlakukan hukuman mati bagi para koruptor. Hukuman mati itu bagian dari syariat Islam. Kalau hukuman mati diterapkan dalam memberantas korupsi, orang akan takut melakukan korupsi.

PBB sebagai partai Islam yang berkomitmen memperjuangkan syariat Islam akan memberikan support dalam bentuk pembuatan regulasi dan undang-undang agar pelaksanaan ekonomi syariah memiliki fondasi yang kuat.

Di Singapura ada pemberlakukan hukuman cambuk terhadap pelajar yang terlibat tawuran. Karena ada pemberlakukan hukuman cambuk, pelajar-pelajar di Singapura takut kalau berkelahi. Jadi jangan menganggap hukuman cambuk itu tidak manusiawi.

PBB adalah pendukung utama pencalonan SBY-Boediono. Tapi setelah SBY-Boediono terpilih, PBB ditinggal. Bagaimana sikap PBB?

Kami kan punya komitmen etik dalam koalisi, sebaliknya partai-partai dalam koalisi juga terikat oleh etika.

Maksud Anda?

Ya, artinya harus selalu menjunjung etika yang mengikat kita. Tapi, meskipun kata orang PBB ditinggal setelah Pilpres, saya kira tidak mempermasalahkannya. Kami tidak ngoyo. Bagi kami ukuran perjuangan bukan hanya balasan kekuasaan. Diajak, ya silakan. Tidak diajak ya tidak apa-apa. Kami tidak akan berkhianat.

Anda optimis PBB akan ikut Pemilu 2014?

Optimis. Itu kan amanat Undang-undang. Undang-undang masih memungkinkan PBB ikut Pemilu lagi.

Kalau persyaratan untuk lolos ke parlemen atau parliamentary threshold masih 2,5% atau mungkin dinaikkan lagi?

Makanya harus dilakukan penggabungan suara sebelum pemilu. Jadi, tidak akan ada suara yang hilang. Kalau dalam pemilu 2009 kan banyak suara rakyat yang tidak dihargai gara-gara partainya tidak lolos parliamentary threshold sebesar 2,5%.

Anda setuju kalau Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali diisi perwakilan partai politik?

Saya setuju. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah. Banyak suara rakyat yang diabaikan. KPU yang terdiri atas orang-orang non-partai memungkinkan tidak independen, dapat diintervensi pihak luar.

Sebaliknya, kalau anggota KPU berasal dari partai politik akan terjadi saling kontrol. Susah bagi orang luar untuk mengintervensi KPU yang terdiri atas partai-partai peserta pemilu. [mdr]Kawiyan

Revisi UU No 32/2004, Ada Hidden Agenda Birokrat?

2010-04-22T14:13:00.002+07:00

21/04/2010 - 17:45

INILAH.COM, Jakarta — Rencana revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah terkait penambahan persyaratan calon kepala daerah terus memancing reaksi publik. Selain persoalan moralitas, persyaratan pengalaman kandidat juga dipersoalkan. Ada agenda terselubung dari kalangan birokrat?

Rencana Kementrian Dalam Negeri merevisi UU No 32/2004 terkait penambahan persyaratan calon kepala daerah terus menuai kontroversi. Soal moralitas seperti tidak pernah berzina dan berpose porno mendapat banyak tentangan, karena soal moralitas sulit untuk mengukurnya. Hal yang sama soal pernah memiliki pengalaman, juga mendapat sorotan.

Seperti menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa penyebutan persyaratan berpengalaman tak lebih upaya menyempitkan peluang masyarakat secara luas untuk tampil dalam pilkada.

"Pengalaman organisasi menyempitkan masyarakat untuk tampil menjadi kepala daerah. Justru persyaratan ini memberi ruang kepada para birokrat,” ujarnya dalam diskusi 'Kontroversi Rekam Jejak Kandidat dalam Pilkada', di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (21/4).

Hal senada ditegaskan mantan anggota Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan. Ia menduga, persyaratan soal calon harus berpengalaman jangan-jangan menjadi agenda birokrat.

"Karena kalau para birokrat maju dalam pilkada, harus mundur dari jabatannya. Kalau kalah tidak bisa kembali lagi di posisi semula," ujarnya yang juga Ketua DPP Nasional Demokrat (Nasdem).

Menurut dia, kepala daerah merupakan jabatan elected yang tidak perlu dicantumkan soal berpengalaman, yang penting calon bisa melakukan komunikasi dengan publik.

Sementara, menurut anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, persyaratan pengalaman yang sedianya dicantumkan dalam persyaratan calon kepala daerah harus lebih didetailkan lagi sehingga tidak memunculkan spekulasi di publik.

"Pengalaman harus lebih detal, tidak sekadar diasumsikan pengalaman politik saja. Harus lebih luas dan lebih deskriptif,” sarannya.

Terkait dengan usulan penambahan persyaratan calon kepala daerah, mayoritas menolak adanya pengaturan persyaratan calon kepala daerah melalui revisi UU No 32/2004. Selain tidak jelas indikatornya terkait moralitas, soal persyaratan lebih baik dikembalikan ke masing-masing partai politik. Hal ini tidak terlepas dari ketidakpercayaan diri partai politik dalam mencalonkan kadernya karena gagal dalam proses kaderisasi.

Ray menegaskan, fenomena munculnya artis dalam kontestasi pilkada merupakan bentuk ketidakpercayaan partai menjagokan kader sendiri. Maka cara yang dilakukan, imbuh Ray, menggantungkan nama besarnya pada nama besar orang lain.

"Dicarilah tokoh-tokoh popular, karena partai yang tidak cukup kuat dan mengakar,” ujarnya seraya menyebutkan hingga saat ini telah muncul 10 nama selebritas yang berencana maju dalam pemilu kepala daerah di seluruh Indonesia.

Anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah Poppy Susanti juga memiliki pendapat senada. Menurut dia, masuknya selebritas dalam jajaran kandidat kepala daerah menunjukkan pendidikan politik tidak berjalan.

“Yang sederhana dan berbobot tidak pernah bisa masuk, kalah sama yang transaksional,” katanya seraya mengaku dirinya pernah ditawari menjadi calon kepala daerah dengan bayaran hingga Rp5 miliar. [mor]

Oleh : R Ferdian Andi R

Parpol Tak Lepas dari Jerat Korupsi

2010-04-12T09:15:00.000+07:00

Marwan Jafar: Korupsi untuk Kepentingan Pemilih

Senin, 12 April 2010 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas - Partai politik ternyata tidak lepas dari kasus korupsi, seperti yang terjadi pada instansi pemerintah. Bahkan, korupsi juga dinilai menggurita di tubuh partai politik dan parlemen, seperti terungkap dalam hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia.

Data hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia, selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008, menempatkan partai politik dan parlemen pada peringkat ketiga besar lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir, sejak tahun 2008, secara berturutturut Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap sejumlah politisi yang diduga terlibat korupsi. Penangkapan pertama dilakukan tahun 2008 terhadap Al Amin Nur Nasution dari Partai Persatuan Pembangunan. Kejadian itu terus berlanjut dan melibatkan politisi dari partai politik lainnya.

Mengutip data Transparency International, hasil survei pada 2003 menempatkan partai politik pada posisi kedua sebagai lembaga terkorup di negeri ini setelah lembaga peradilan. Tahun 2004, partai politik dan parlemen menjadi lembaga terkorup pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, Transparency International mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan partai politik adalah lembaga terkorup.

Tahun 2007, posisi partai politik membaik, yaitu berada di urutan ketiga setelah polisi dan lembaga pengadilan. Namun, pada tahun berikutnya, posisi partai politik turun kembali, berada di urutan kedua, sebagai lembaga terkorup setelah parlemen.

Secara terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, Minggu (11/4) di Jakarta, sepakat, parpol sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam menumbuhsuburkan korupsi di negeri ini. Partai yang menjadi sarana terpenting mencapai kekuasaan politik menjadi episentrum korupsi. Dalam partai, koruptor dididik dan kemudian membangun jaringan untuk melakukan korupsi politik secara beramai- ramai.

”Korupsi politik di negeri ini seperti lingkaran setan, dan parpol berada di titik pusatnya,” kata Danang.

Proses deparpolisasi

Namun, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Marwan Jafar menyangkalnya. ”Ada proses untuk melakukan deparpolisasi secara masif. Kami sangat meragukan survei semacam itu (terkait persepsi korupsi). Kita semua tahulah, kadang ada survei yang benar, kadang rekayasa, dan kadang dibuat-buat. Itu proyek saja, untuk dijual ke luar negeri,” ujarnya di Jakarta.

Hasil survei semacam ini, kata Marwan, menyebabkan masyarakat dibuat menjadi tidak percaya kepada partai dan DPR, pemerintah, atau lembaga lain.

Ia mengakui, penyalahgunaan kewenangan memang terjadi di sana-sini. ”Namun, yang dibutuhkan adalah perbaikan. Bukan diremuk institusinya, dihajar institusinya,” katanya.

Marwan juga mengajak semua pihak melihat perbedaan perilaku korupsi antara eksekutif dan legislatif. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pemerintah (eksekutif) selalu dinikmati sendiri. Berbeda dengan Senayan, kata Marwan, uang itu (kalaupun benar ada korupsi) tidak dinikmati sendiri.

”Kalau toh ada yang dianggap nyolong (mencuri), itu bukan untuk pribadi, melainkan juga dipakai untuk kepentingan konstituen,” ujarnya.

Benahi parpol

Sebastian menambahkan, untuk membereskan korupsi di Indonesia, yang pertama harus dilakukan adalah membenahi parpol karena proses perekrutan terhadap pejabat publik dimulai dari parpol. ”Nah, kalau parpolnya tidak bersih, berarti proses kaderisasi pejabat publik juga pasti korup,” katanya.

Posisi partai sebagai pusat korupsi itu, tutur Danang, berawal dari kegagalan partai dalam menggalang dana dari publik. ”Partai butuh sumber dana yang besar untuk memenangi pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah,” katanya.

Masalahnya, partai tak memiliki kemampuan keuangan secara mandiri sehingga jalan pintasnya adalah mereka meminta dari penyumbang besar, baik dari kalangan pengusaha maupun kader yang mau masuk ke birokrasi.

”Ketika kader itu menjadi penguasa, ia terobsesi untuk mengembalikan modal yang ditanamkannya dengan menyetor ke partai. Demikian halnya jika kemenangannya didanai dari pihak ketiga, ia pun harus mengembalikan utang ke pemodal itu. Di situ peluang terjadi korupsi,” kata Danang.

Sebastian menambahkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebenarnya telah menggariskan sumber pendanaan parpol bisa berasal dari anggota, pendapatan yang sah, dan dari negara. ”Tetapi, berharap dari negara sepertinya tidak mungkin karena sangat kecil jumlahnya. Pendapatan yang sah juga nilainya kecil. Akibatnya, parpol mengandalkan kadernya yang duduk di lembaga pemerintahan. Dari sinilah korupsi terjadi,” katanya.

Danang menambahkan, kasus korupsi di Indonesia, khususnya yang berskala besar, kebanyakan bersinggungan dengan kepentingan parpol. Ia mencontohkan korupsi berupa suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda Swaray Goeltom pada tahun 2004, yang saat ini ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

”Hampir semua pihak yang menerima suap itu mengaku menggunakan sebagian uangnya untuk kepentingan kampanye partai. Beberapa kasus lain, termasuk Bank Century, juga berasal dari tidak transparannya pendanaan parpol,” kata Danang.

Terhadap maraknya korupsi politik ini, tutur Sebastian, parpol sangat sulit diharapkan mau membenahi diri. ”Saya tidak percaya parpol memiliki komitmen untuk membereskan pembusukan ini,” katanya. Anggota parpol yang jelas-jelas dinyatakan bersalah oleh pengadilan tetap dipertahankan partainya.

Sumber : (ANA/AIK/WHY/DWA/NWO/MZW)

Langkah Jibaku Susno Duadji

2010-03-28T00:32:00.001+07:00

Oleh : Ikrar Nusa Bhakti

MATANYA sipit dan sering berkedip, bak menggambarkan orang yang sulit ditebak pikiran dan langkahnya. Tutur katanya lembut tapi lepas bagaikan tanpa beban. Pangkatnya pun tak tanggung-tanggung, Komisaris Jenderal Polisi. Itulah Susno Duadji yang terus menjadi “news maker.”

Elan baru kini sedang melanda Polri. Jika dulu segalanya serba tertutup rapat dan amat rahasia, kini seorang jenderal polisi berbintang tiga pun berani buka mulut mengungkap kebrobokan institusinya sendiri.

Positif atau negatif langkah Susno tergantung dari mana kita memandangnya. Namun yang pasti, Susno Duadji sedang berjibaku (berani mati) untuk mengungkapkan sesuatu yang dianggapnya benar.

Tiupan terompetnya soal ada yang tak beres di tubuh Polri sungguh menggetarkan kalbu, baik bagi para pendukungnya maupun mereka yang anti. Sebagian besar orang tentunya menyambut baik langkah-langkah berani Susno Duadji. Sebuah langkah besar memang harus diambil, jika kita ingin reformasi dalam tubuh Polri bergerak positif.

Susno adalah pembuat berita (news maker) saat persoalan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeruak di 2009 lalu. Ucapannya mengenai “Cicak (KPK) koq mau melawan Buaya (polisi)” menimbulkan kontroversi. Saat itu, tidak sedikit pihak yang sebal dan benci pada dirinya. Tapi setelah itu, Susno justru menjadi “pembela kebenaran.”

Upaya Susno untuk membongkar aib di tubuh Polri berawal ketika secara mengejutkan ia justru menjadi saksi yang meringankan bagi Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang dituduh menjadi dalang pembunuh Nasruddin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putera Banjaran.

Susno juga bicara blak-blakan dalam setiap acara rapat kerja dengan DPR-RI yang terkait dengan posisinya dulu sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Kini, ucapannya soal ada Mafia Kasus di tubuh Polri membuat mata kita terbelalak, kaget dan tak percaya.

Langkahnya untuk bicara apa adanya dalam acara Kick Andy di Metro TV bulan lalu, menambah daftar “dosa” Susno di mata kolega dan institusinya. Apalagi setelah ia menerbitkan berbagai testimoninya dalam buku berjudul Bukan Testimoni Susno (BTS).

Tapi, bagaimana kita menilai Susno Duadji? Apakah ia seorang yang jujur memihak kebenaran, ataukah seorang yang sedang sakit hati karena dicopot dari jabatannya setelah isu dirinya terlibat sebagai mediator salah satu aliran dana Bank Century.

Ada yang menduga Susno membongkar semua itu karena gagal menjadi Waka Polri. Susno kini memang perwira tinggi berbintang tiga Polri tanpa posisi jabatan. Ada juga yang menduga Susno bukan saja ingin menjadi Waka Polri melainkan Kapolri atau Ketua KPK.

Secara akal sehat, dua jabatan penting itu hampir-hampir tidak mungkin ia raih karena Susno pasti dipandang sebagai orang yang tidak dapat menutup rapat-rapat rahasia jabatan.

Orang yang akan mendudukkannya sebagai Kapolri atau Ketua KPK tentunya khawatir Susno akan “bernyanyi” lagi jika ia diperintahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya.

Hari Selasa, 23 Maret 2010, Susno Duadji resmi menjadi tersangka karena dianggap melakukan fitnah terhadap dua perwira tinggi Polri berbintang satu yang dituduhnya sebagai Makelar Kasus penggelapan pajak senilai Rp 24,6 Milyar.

Di mata Susno Duadji, seperti diutarakannya dalam wawancara dengan Radio Trijaya FM, Rabu, 24 Maret 2010, ia menjadi tersangka mungkin karena ia dianggap mencemarkan nama baik orang, nama baik institusi Polri dan menjadi pembuat masalah di tubuh Polri. Namun, penentuan dirinya sebagai tersangka merupakan langkah positif. Kita ingin kasus Susno diadili seadil-adilnya.

Apakah ia seorang “problems maker” atau “hero”, pengadilanlah yang akan membuktikan, asalkan prosesnya benar-benar transparan, terbuka untuk diketahui masyarakat dan akuntabel. Kita tidak ingin kasus Susno diselesaikan atasan hukum (Ankum) yang bersangkutan, yakni Kapolri. Kita juga tak ingin Polri mengajukan Susno ke semacam Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Tegaknya hukum di negeri ini antara lain juga tergantung pada Polri. Jika ada kebobrokan di tubuh Polri, sulit pula penegakan hukum dilaksanakan secara baik.

Ingatan kita melambung jauh saat Letjen TNI Prabowo Subianto dicopot dari dinas aktif militer setelah DKP memutuskan ia bersalah karena memerintahkan penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997/1998. Prabowo saat itu tidak dapat membela diri karena tidak ada pengadilan militer untuknya.

Kasus Susno tidak boleh mengulang kasus Prabowo yang hanya diselesaikan secara internal melalui DKP. Seberapa berat pun kesalahan seorang perwira tinggi, ia harus mendapatkan keadilan hukum.

Akankah Susno Duadji mendapatkan keadilan hukum, kita lihat nanti di pengadilan. Jika ia ternyata terbukti memfitnah, ia harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Sebaliknya, jika ternyata yang diucapkan selama ini benar adanya, orang-orang yang dituduhnya tersebut yang sepatutnya masuk penjara. Citra Polri kini dipertaruhkan. [mdr]

Sumber : Inilah.com

Moratorium Politik Century

2010-02-28T11:13:00.000+07:00

Oleh : Im Sumarsono

Demokrasi liberal masa pemerintahan Soekarno, pernah memasuk masa paling dekonstruktif. Selama 8 tahun, terjadi pergantian kabinet sampai sebelas kali. Pemerintahan jatuh-bangun. Yang paling lama cuma Kabinet Djuanda, sekitar 23 bulan. Sisanya, ada yang bertahan cuma dua bulan.

Tahun 1959, Soekarno pun membubarkan Konstituante. Sistem pemerintahan berubah dari Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Konstitusi dikembalikan ladi menjadi: kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Saat itulah muncul istilah Moratorium Politik. Di mana, Presiden Soekarno berusaha melakukan pendinginan situasi politik melalui akomodasi politik terhadap hampir 55 partai di Indonesia.

Hasilnya, mengejutkan!

Di masa pemerintahan Soekarno pernah muncul Kabinet 100 Menteri. Oleh lawan-lawan politiknya, Kabinet ini kemudian diolok-olok sebagai Kabinet Kurawa -sekelompok tokoh antagonis dalam babad Mahabarata.

Tentu saja, Indonesia saat itu memasuki fase terseok-seok. Angka kemiskinan meningkat. Pembangunan tak bergerak, kecuali beberapa proyek Mercusuar yang dibangun untuk kepentingan politik luar negeri Soekarno. Utang luar negeri juga makin menebal.

Maka, konflik politik yang mengarah pada perebutan kekuasaan pun terjadi. Meletuslah Gerakan 30 September 1965, dan Republik Indonesia pun berganti sejarah!

Moratorium atau pendinginan politik, beberapa kali digunakan sebagai solusi saat ketegangan politik terjadi. Yang paling sering dilakukan adalah mengakomodasi kekuasaan, sebagai instrumen moratoruium.

Masalahnya, sejarah mencatat bahwa konflik politik selalu bersifat permanen!

Akomodasi representasi kekuatan politik sebagai suatu proses moratory, tak juga menyelesaikan masalah. Kabinet jatuh-bangun. Dan itu menjadi biaya politik yang harus dibayar begitu mahal!

Masa pemerintahan Soeharto, pendinginan politik dilakukan dengan cara lain: pembekuan! Potensi konflik dipadamkan dengan dua instrumen negara: alat kekuasaan dan alat ideologi.

Yang pertama dengan menggunakan tentara, birokrasi dan undang-undang. Kedua, melalui partai politik, media dan semua intrumen publik. Kekuasaan Orde Baru tak mengenal moratory.

Efeknya stabilitas semua lini terjaga. Tapi, pelanggaran hak mendasar manusia banyak terjadi. Dan, konflik politik kian mengental dan terbangun dalam sebuah gerakan penggulingan kekuasaan yang massif.

Ini, berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang terguling karena gerakan elitis. Rezim Soeharto terguling karena karena gerakan massa, Soekarno terguling karena gerakan elit politiknya.

Tentu saja, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tidak sama dengan pemerintahan Soekarno. Apalagi Soeharto. Berbeda sama sekali!

Pemerintahan Susilo (paling tidak) terbangun melalui dua proses pendewasaan politik yang sangat berbeda dengan dua pemerintahan legendaris Indonesia sebelumnya: Soekarno dan Soeharto.

Pemerintahan Yudhoyono (dengan asumsi Kalla-Boediono benar-benar berfungsi sebagai Wapres), lahir melalui proses euphoria politik dan politik pencitraan (political branding).

Perjalanan lima tahun pertama, hampir mulus. Tak banyak konflik politik terjadi. Dua kekuatan besar terjaga, yaitu kekuatan ideologis dan kekuatan pragmatis.

Problem muncul justru di 100 hari pemerintahan lima tahun kedua. Pergantian komposisi kabinet dan pemerintahan, membuat elit politik bergerak cepat melakukan tekanan politik. Muncullah skandal Bank Century.

Semula pergerakannya wajar. Sampai kemudian, tiga bulan perjalanan Pansus, makin jelas apa sebenarnya yang terjadi. Bahwa, Pansus skandal Century bukan cuma mengungkap kejahatan perbankan. Juga, bukan cuma menelusuri aliran dana.

Hiruk-pikuk pandangan akhir Fraksi jelas menunjukkan telah terjadi perubahan geo-politik pasca Pilpres. Pasangan Yudhoyono-Boediono yang memenangi 62 persen suara, telah tereduksi secara politik dalam urusan bagi-hasil kekuasaan.

Lihat saja, skandal Century bukan lagi bicara soal siapa penggarong uang negara. Tapi, makin mengental kepada pilihan kocok-ulang hasil kekuasan: siapa yang akan diganti, siapa yang mengganti, bagaimana caranya mengganti?

Semua fraksi sepakat bahwa ada penyimpangan dalam skandal Century. Yang justru tidak ada kesepakatan di antara fraksi adalah: kesimpulan dan siapa yang bertanggungjawab dalam skandal ini?

Pertarungan politik telah dimulai!

Partai-partai melalui "alat-alat politiknya" di DPR, unjuk kekuatan. Yang koalisi atau non-koalisi, sama-sama unjuk gigi. Representasi suara di parlemen tak jadi ukuran. Politik telah menemukan konfliknya. Dan, luka karena konflik politik, bersifat permanen!

Sulit untuk tidak mengatakan, motif politik di balik tekanan ini adalah dendam. Dendam karena kalah bertarung, dendam karena bagi hasil kekuasaan yang tak merata, atau juga dendam karena tergusur dari kekuasaan.

Jadi, tanpa moratorium politik, pemerintahan Yudhoyono-Boediono sangat sulit melanjutkan pekerjaan. Kalaupun bisa, langkahnya terseok-seok.

Sejarah sudah membuktikan, 11 kabinet yang pernah dibentuk masa pemerintahan Soekarno, bukanlah kabinet sembarangan. Mereka tokoh-tokoh besar yang membangun fundamen republik ini. Ada Hatta, peletak dasar ekonomi kerakyatan.

Ada Syahrir, Si Kancil ahli diplomasi yang menyamakan derajat kebangsaan Indonesia sama di mata dunia. Ada Natsir, peletak dasar politik Islam modern Indonesia. Ada Aliwongso. Ada Djuanda.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para tokoh yang sekarang ini berada di barisan pemerintahan Yudhoyono-Boediono, sekali lagi, tanpa moratorium politik, sulit membayangkan perjalanan pemerintahan akan berjalan baik. Ini republik sudah butuh pendinginan.

Atau, penguasa akan membiarkan ini terus menggelembung hingga kontraksi politik tak bisa dihindari. Ah, terlalu mahal biaya yang harus dibayar untuk sebuah demokrasi![*]

Sumber : http://parlemen.inilah.com/news/read/2010/02/27/369891/moratorium-politik-century-2/

http://parlemen.inilah.com/news/read/2010/02/26/369861/moratorium-politik-century-1/

MENDAGRI: HONOR MUSPIDA LEGAL, "FEE" BPD ILEGAL

2010-02-12T17:37:00.000+07:00

Jakarta, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan, honor bagi para anggota muspida merupakan pemberian yang sah, sedangkan pemberian uang atau "fee" dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi gubernur atau pejabat daerah lainnya adalah ilegal.

"Honor bagi muspida (musyawarah pimpinan daerah) adalah legal, tapi "fee" dari BPD merupakan tindakan yang tidak legal," kata Mendagri Gamawan Fauzi dalam wawancara jarak jauh dengan wartawan di Kantor Kemdagri Jakarta, Jumat.

Gamawan yang sedang berada di Denpasar, Bali, mengatakan hal itu terkait masih munculnya sikap pro dan kontra mengenai masalah pemberian honor bagi para anggota muspida.

Muspida di tingkat provinsi antara lain adalah gubernur, kapolda, pangdam serta kepala kejaksaan tinggi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota antara lain bupati atau wali kota, kepala kejaksaan negeri, kapolres dan komandan kodim.

Namun, kata Gamawan, ada juga daerah yang memiliki "muspida plus" yang juga mencakup tokoh ulama serta tokoh wartawan.

Gamawan yang merupakan mantan Gubernur Sumbar mengatakan, muspida telah ada sejak 1986 yang antara lain tugasnya adalah melakukan koordinasi antarinstansi untuk membahas topik-topik atau persoalan tertentu.

Karena para anggota muspida itu melakukan tugasnya di luar kegiatan-kegiatan rutin maka mereka mendapat honor.

"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan.red) selama 24 tahun tidak pernah mempermasalahkannya," kata Gamawan yang juga pernah menjadi bupati dua periode di Kabupaten Solok, Sumbar.

Ia mengatakan honor bagi anggota muspida sudah diatur dalam APBD yang disahkan mendagri.

Sementara itu, ketika ditanya tentang pemberian uang atau "fee" yang diterima pejabat daerah dari BPD setempat, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, Bank Indonesa (BI) pada tahun 2006 telah mengeluarkan imbauan agar BPD-BPD tidak lagi memberikan "fee".

"Imbauan BI pada tahun 2006 adalah agar `fee` tidak dibayarkan lagi," katanya.

Ketika ditanya wartawan apakah sampai saat ini masih ada pejabat daerah yang menerima "fee" dari BPD setempat, sambil tersenyum Gamawan mengatakan, "Hampir semua BPD sudah tidak memberikan lagi. Paling-paling tinggal satu sampai dua `pemberani` yang masih menerimanya".

Gamawan mengungkapkan, untuk mengatasi "fee" bagi pimpinan daerah dari BPD seperti gubernur, maka ia memiliki wacana agar mereka ini honor sehingga tidak ada masalah dari segi hukum. Namun ia menegaskan bahwa hal itu baru sebatas wacana sehingga jangan dianggap sebagai sebuah keputusan .

Alasan tentang perlunya pemberian honor kepada pejabat daerah antara lain adalah karena BPD merupakan salah satu kas daerah yang uangnya besar sekali jumlahnya tapi kemudian pejabat daerah tidak mendapat uang tambahan, maka mereka bisa terkena "rayuan" pihak tertentu untuk menaruh uang itu di bank swasta.

"Kalau ada masalah maka uang APBD itu bisa hilang," kata Mendagri ketika menjelaskan latar belakang wacana perlunya pemberian honor kepada gubernur oleh BPD setempat karena biar bagaimana pun juga pejabat pemda adalah pembina BPD di wilayahnya.

Ia menegaskan, sampai sekarang saja sudah sekitar 130 kepala daerah yang izin pemeriksaannya sudah turun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena diduga melakukan pelanggaran. (ant)
Sumber : Sinar Harapan

DEMOKRASI GAGAL SEBARKAN KESEJAHTERAAN BAGI RAKYAT

2010-02-12T17:31:00.000+07:00

Jakarta, Pengajar Fisipol UGM Cornelius Lay mengungkapkan perkembangan demokrasi Indonesia yang telah berjalan 10 tahun terakhir ini gagal menyebarkan kesejahteraan bagi rakyat, sehingga rakyat justru menjadi semakin sengsara.

"Indonesia ini negara penganut demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun ironisnya demokrasi telah berubah menjadi instrumen untuk menambah kemakmuran bagi elit politik," kata Cornelius Lay dalam Diskusi Publik "Wajah Demokrasi Indonesia", di Jakarta Media Center, Rabu.

Negara dinilainya masih setengah-setengah dalam berupaya menyejahterakan rakyat. Bukan hanya itu, negara masih memiliki pesaing dalam usaha memunculkan kesejahteraan rakyat. Saingan tersebut hadir dalam wajah rumah sakit, sekolah, dan partai yang turut serta mengemban tugas pemerintah.

"Seolah semua golongan ingin memunculkan kelebihannya masing-masing. Muhammadiyah dan orang Katolik, misalkan, bikin sekolah. Rumah sakit juga dibangun untuk menyaingi milik pemerintah," jelas Cornelius.

Cornelius menilai, selama ini di Indonesia, demokrasi tidak terjadi secara menyeluruh dalam semua lapisan masyarakat. Contohnya adalah pembuatan KTP. Hal itu tidak menunjukkan seseorang sebagai bangsa Indonesia, tetapi hanya menunjukkan seseorang berasal dari kelurahan dan kecamatan tertentu dalam sebuah kabupaten atau kota .

"Contohnya, coba saja kalau kita pegang KTP Yogyakarta, lalu kita mengajukan Askeskin ke rumah sakit di Jakarta, sudah pasti ditolak. Apa itu yang namanya demokrasi?" tutur Cornelius.

Lokalitas, kata Cornelius, harus dijadikan basis utama dalam menumbuhkan demokrasi. Masyarakat dan petinggi negeri diharapkannya untuk melupakan sementara ranah Indonesia yang terlalu besar. Sebaiknya demokrasi terlebih dahulu dimunculkan di daerah-daerah.

"Berdemokrasilah di pojok-pojok Indonesia yang menjanjikan itu," tambah Cornelius.

Menambahkan pendapat Cornelius, Direktur Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), Antonio Pradjasto mengatakan, tidak meningkatnya kesejahteraan rakyat juga disebabkan oleh memburuknya hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

"Hal tersebut mencolok karena di satu sisi ada peningkatan kemakmuran pada segelintir orang di sisi lain mayoritas masyarakat masih tenggelam dalam kemiskinan," kata Antonio.

Demokrasi yang cocok

Antonio Pradjasto menilai parlemen belum maksimal dalam menegakkan demokrasi. Hal itu disebabkan karena parlemen tidak mengerti kepentingan publik secara menyeluruh.

"Belakangan ini mencuat isu bahwa demokrasi tidak cocok diaplikasikan di Indonesia. Menurut saya, itu hanyalah alasan para elit politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka," tandas Antonio.

Demokrasi, kata dia, tepat diaplikasikan dimana saja karena setiap manusia di dunia memiliki hak untuk berekspresi.

Rakyat Indonesia dianggapnya membutuhkan pemerintah yang tegas dalam menjalankan negeri ini. Namun, ia juga menekankan bahwa tegas tidak sama dengan otoriter.

Rezim otoriterlah yang membuat demokrasi tidak bisa dilaksanakan dalam sebuah negara.

Pendapat-pendapat Antonio itu dilontarkannya karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya memunculkan isu akan ke mana demokrasi Indonesia dibawa. Antonio termasuk orang yang cemas akan hal ini karena dianggap isu pencarian jati diri Indonesia akan membawa Indonesia kepada rezim otoritarian. (ant)
Sumber : Sinar Harapan

ICW Minta Honorarium untuk Muspida Dihapus

2010-02-07T18:15:00.002+07:00

Jakarta - Pemberian honorarium terhadap pejabat daerah dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dinilai bertentangan dengan undang-undang dan menyebabkan pemborosan uang negara. ICW meminta praktek yang berlangsung sejak Orde Baru ini dihapuskan.

"Pemberian honorarium untuk Muspida bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah," tulis ICW dalam rilisnya kepada detikcom, Minggu (7/2/2010).

Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dibenarkan menerima
penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara. Dalam pasal 8 juga ditegaskan, untuk pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan biaya penunjangan operasional yang dipergunakan untuk koodinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan lain sebagainya.

Pemberian honorarium ini, menurut ICW juga potensial untuk disalahgunakan. Pasalnya, kepala daerah yang mempunyai kewenangan membuat regulasi bisa saja menentukan sendiri besaran honor dan siapa saja yang dapat menerima honor.

ICW lalu menunjukkan contoh kasus saat Gamawan Fauzi masih menjabat sebagai gubernur Sumbar. "SK yang dikeluarkan Gamawan saat menjabat tahun 2007 dan 2008 justru memberikan honor Muspida kepada pihak-pihak di luar yang ditentukan oleh Keppres yaitu wakil gubernur, ketua DPRD, Dan Lantamal, ketua Pengadilan Tinggi, ketua Pengadilan Agama, Ketua PTUN, Dan Lanud, dan sekretaris daerah," terang ICW dalam rilis.

Padahal dalam Kepres Nomor 10 Tahun 1986, pasal 4 disebutkan bahwa yang digolongkan sebagai Muspida hanya 4 orang yakni gubernur, Pangdam atau pejabat yang ditunjuk oleh Panglima ABRI, Kepala Kepolisian Daerah, dan Jaksa tinggi.

Selain itu, pemberian honorarium ini menurut ICW juga menyebabkan pemborosan uang negara, karena dasar hukumnya yang tidak kuat.

"Dalam kasus Sumatera Barat, SK Gubernur Gamawan yang memberikan honorarium Muspida Secara Rutin Setiap Bulan selama Tahun 2007 dan 2008 menyebabkan pemborosan Keuangan Daerah (versi BPK) Sebesar Rp 1,3 miliar," jelas ICW dalam rilis. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Jember, dan Sumatera Utara.

Pemberian honor terhadap Muspida juga dinilai ICW menimbulkan konflik kepentingan. Karena pejabat penegak hukum sudah menerima honor Muspida maka proses hukum cenderung menjadi tidak fair ketika melibatkan pejabat atau pemerintah daerah.

Gunawan Mashar - detikNews (gun/iy)

'Tak Ada Untungnya Indonesia Masuk CAFTA'

2010-01-27T13:38:00.001+07:00

NILAH.COM, Jakarta - Bagi buruh keikutsertaan Indonesia dalam lingkaran perdagangan bebas yang dikonsepkan CAFTA tidak menguntungkan. Karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

"Pemerintah Indonesia harus menolak CAFTA dengan menarik diri dari perjanjian dagang tersebut," ujar Sekjen Komando Buruh Revolusioner (Kobar) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu (27/1).

Karena itu, ia mengharapkan, pemerintah harus meminta maaf kepada buruh atas ketidaksiapan Indonesia memasuki perdagangan CAFTA. "Pemerintah Indonesia harus melibatkan seluruh kekuatan Serikat Buruh dalam perundingan-perundingan yang terkait dengan perdagangan bebas," imbuhnya.

Dijelaskan Syahganda, pemerintah Indonesia juga harus melakukan langkah-langkah terukur. Itu terkait antisipasi ketidakpastian hidup kaum buruh karena perdagangan bebas melalui penguatan sitem jaminan sosial tenaga kerja Indonesia.

"Pemerintah perlu mereformasi rezim ekonomi neoliberal yang bercokol dalam kekuasaan akibat ketidakbecusan kerja mereka dalam mempersiapkan era perdagangan bebas. Serta mengutamakan kepentingan kaum buruh dalam pembangunan ekonomi nasional," tandas Syahganda.

CAFTA adalah suatu perjanjian dagang yang ditandatangani menteri-menteri negara Asean dan China pada 2004. Usulan CAFTA ini dimulai dengan proposal yang ditawarkan Hujianto (PM CHINA) pada tahun 2001 dan ditandatangani dua tahun kemudian (2004) dalam Asean Summit ke-10 di Vientiane, Lao PDR.

Dengan berlakunya CAFTA maka CEFT yang mengatur tariff masuk barang-barang ke Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapore dan sebaliknya dibebaskan dari pungutan taif, pada Januari 2010 dan untuk 5 anggota Asean lainnya berlaku pada 2015. [jib]

Sumber : INILAH.COM

Peliharalah Rasa Malumu!

2010-01-19T13:00:00.003+07:00

Berbeda dengan malu dalam pengertian umum, Al-haya’, adalah malu yang didorong oleh perasaan terhina atau melanggar prinsip syariat

Hidayatullah.com--Seorang teman, sedang memamerkan foto bersama sang kekasihnya di laman Facebook dan jejaring sosial. Foto-fotonya yang nampak mesra ditampilkan begitu sangat terbuka dan bisa dilihat atau diakses pihak lain. “Aku jika punya pacar selalu aku publish, “ujarnya suatu ketika ditanya alasannya. Padahal, mereka belum terikat sebagai pasangan suamu istri yang sah.

Suatu kali seorang pejabat tinggi di Jawa Timur pernah berangkat haji dengan rombongan besar. Bersama istri, anak, keluarga dan kerabatnya mengunjungi tanah suci, ia tanpa malu menggunakan fasilitas negara yang diambil dari pajak rakyatnya.

Di TV masyarakat sering menyaksikan, di ruangan rapat anggota DPR (DPRD) banyak yang kosong. Sebagian sering menguap karena ngantuk, bahkan ada yang tidur-tiduran. Sedih juga melihatnya. Padahal digaji besar dari uang rakyatnya, namun ia tak merasa malu disaksikan jutaan orang.

Masih di TV, seorang terdakwah koruptor kelas kakap, yang telah menilap dan merugikan uang negara masih bisa tersenyum ketika para wartawan TV menyorot wajahnya.

Di akhir zaman seperti ini, istilah malu mungkin hanya slogan. Orang yang masih memiliki rasa malu mungkin sangat langka. Yang ada justru sebaliknya. Yang dapat kita jumpai di hampir semua lapisan sosial, baik, individu, keluarga, masyarakat atau institusi sosial atau dalam hidup bernegara.

Tiap hari, kita disuguhkan dengan cerita, pemandangan dan laporan yang seolah telah menguras habis naluri dan perasaan kita.

Karyawan yang sudah memiliki pasangan suami-istri tugas berdua dengan teman sekantor, kakek melecehkan cucunya, ayah menghamili anaknya, kakak bersingkuh dengan adik iparnya, Bupati atau mantan ketua organisasi besar melakukan korupsi, anak-anak para pejabat mabuk harta ketika orantuanya sedang berkuasa, para penegak hukumnya mudah disuap, semua telah ada nyata di depan mata kita.

Boleh dikata, kejahatan moral berjalan secara sistematis dari kamar-kamar keluarga hingga ke ruang-ruang Istana.

***

Rasa malu (al haya’) dalam Islam adalah salah satu cabang iman. Dalam sebuah hadits Rasulullah Muhammad mengatakan, “Iman memiliki lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan 'La ilaha illallah' (tauhid), dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (gangguan) dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman." [HR. Bukhari, Muslim]

Dari sa’id bin Zaid ra bahwa seorang lelaki berkata: “Wahai Rasulullah berilah aku wasiat. Rasulullah saw bersabda: "Aku berwasiat kepadamu agar kamu malu kepada Allah sebagaimana engkau malu kepada seorang lelaki shaleh dari kaummu”. [Al-Zuhd, Imam Ahmad hal: 46 dan Al-Syu’ab karangan Al-Baihaqi : 6/145-146 no: 7738]

Al-haya’, sangat berbeda dengan pengertian malu dalam kamus umum atau kamus psikologi yang mengambil istilah dari Barat, di mana mengartikan malu sebagai sesuatu rasa bersalah.

Al-haya’ adalah malu yang didorong oleh rasa hormat dan segan terhadap sesuatu yang dipandang dapat membuat dirinya terhina atau melanggar prinsip syariat. Jika seseorang hendak melakukan sesuatu perbuatan tetapi kemudian mengurungkan niatnya karena terdapat akibat jelek yang bisa menurunkan harkat dirinya dimata orang yang dihormati, maka dia telah memiliki sifat Al-haya’.

Dalam Islam, rasa malu termasuk dalam katagori akhlaq mahmudah (akhlaq terpuji). Karena itulah Nabi mengatakan, malu adalah sebagian dari iman. Rasulullah mengatakan, “Seseorang tidak akan mencuri bila ia beriman, tidak akan berzina bila ia beriman.” Bahkan Rasulullah juga menjelaskan qalilul haya’ (sedikit dan kurangnya malu), menyebabkan nilai ibadah menjadi hilang dan hapus.

Dalam kajian akidah-akhlaq malu itu dibagi tiga. Pertama, malu terhadap diri sendiri. Merasa malu bila tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan Allah swt. Kedua, malu terhadap masyarakat. Merasa malu bila melakukan kemaksiatan atau kemungkaran. Ketiga, malu kepada Allah. Di manapun kita berada, kita malu tidak menaati-Nya. Sebab di manapun semua kita yakin Allah pasti melihat dan mengawasi hamba-Nya.

Dr. Amin Abdullah Asy-Syaqawy dalam kitabnya “Al-Haya’ ” (Rasa Malu) mengatakan, di antara sifat terpuji yang diseru oleh syara’ adalah sifat malu.

Ibnul Qoyyim rohimahullah berkata: “Dan akhlak malu ini termasuk akhlak yang paling baik mulia, agung., lebih banyak manfaatanya, sifat ini merupakan sifat khsusus bagi kemanusiaan, maka orang yang tidak memiliki rasa malu berarti tidak ada bagi dirinya sifat kemanusiaan kecuali dagingnya, darahnya dan bentuk fisiknya. Selain itu, dia tidak memiliki kebaikan apapun, dan kalaulah bukan karena sifat ini, yaitu rasa malu maka tamu tidak akan dihormati, janji tidak ditepati, amanah tidak ditunaikan dan kebutuhan seseorang tidak akan pernah terpenuhi, serta seseorang tidak akan berusaha mencari sifat-sifat yang baik untuk dikerjakan dan sifat-sifat yang buruk untuk dijauhi, aurat tidak akan ditutup dan seseorang tidak akan tercegah dari perbuatan mesum, sebab faktor utama yang mendorong seseorang melakukan hal ini baik faktor agama, yaitu dengan mengharapkan balasan dan akibat yang baik (dari sifat yang mulia ini) atau faktor duniawi yaitu perasaan malu orang yang melakukan keburukan terhadap sesama makhluk. Sunnguh telah jelas bahwa kalaulah bukan karena rasa malu terhadap Allah, Al-Khalik dan sesama makhluk maka pelakunya maka kebaikan tidak akan pernah tersentuh dan keburukan tidak akan pernah dijauhi…..dan setererusnya.” [Dikutip dari kitab Al-Haya’ Dr. Amin Abdullah Asy-Syaqawy, dari Darus sa’adah, Ibnul Qoyyim halaman: 277 di kitab: Nudhratun Na’im: 5/1802]

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi saw bersabda: "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampakkan kemaksiatannya, termasuk menampakkan kemaksiatan adalah bahwa seseorang berbuat mesum pada waktu malamnya lalu pada waktu paginya padahal Allah telah menutupi kemaksiatannya, namun dia mengatakan: Wahai fulan tadi malam aku telah berbuat ini dan ini, kemaksiatannya telah ditutupi oleh Allah lalu pada waktu pagi dia menyingkap apa yang telah disembunyikan oleh Allah”. [Shahih Bukhari]

Mereka ini mendapatkan bagian dari apa yang disebutkan oleh firman Allah swt:

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.” [QS. Al-Nur: 19]

Jenis Malu

Dalam kitab “Madarijus Saalikin”, Ibnul Qayyim membagi malu menjadi 10 kriteria malu. Pertama, malu karena berbuat salah, sebagaimana malunya Nabi Adam As yang melarikan diri dari surga, seraya ditegur oleh Allah SWT: "Mengapa engkau lari dari-Ku wahai Adam?" Adam kemudian menjawab: "Tidak wahai Rabbi, hanya aku malu terhadap Engkau."

Kedua, malu karena keterbatasan diri seperti malunya para malaikat yang senantiasa bertasbih siang dan malam. Pada hari kiamat mereka berkata: "Maha suci Engkau, kami tidak menyembah kepeda-Mu sebenar-benarnya."

Ketiga, malu karena ma'rifah yang mendalam kepada Allah SWT karena keagungan Allah SWT atas seorang hamba seperti malunya Nabi Nuh As ditegor Allah karena meminta keselamatan anaknya yang kafir.

Keempat, malu karena kehalusan budi, seperti malu Rasulullah Saw kepada para Sahabat dalam walimahnya dengan Zainab.

Kelima, malu karena kesopanan, seperti Ali bin Thalib malu bertanya kepada Rasulullah tentang hukum madzi.

Keenam, malu karena merasa hina kepada Allah SWT, seperti malunya para Rasul ulul azhmi untuk meminta syafaat kubra di padang mahsyar karena kebijakan / kesalahan yang pernah diperbuatnya.

Ketujuh, malu karena cinta kepada Allah SWT, bahkan ketika sendirian tidak ada seorangpun, sehingga ia selalu melakukan muraqabah, seperti kisah Nabi Musa As untuk tidak mandi dalam keadaan telanjang.

Kedelapan, malu karena 'ubudiyah yang bercampur antara cinta, harap, dan takut. Seorang hamba akan malu karena yang disembahnya terlalu Agung padahal dirinya terlalu hina, sehingga mendorongnya untuk selalu ibadah.

Kesembilan, malu karena kemulian seorang hamba yang wara' dan muru'ah sehingga biarpun ia telah memberi dan berkorban dengan mengeluarkan sesuatu yang baik, toh ia masih marasa malu kerena kemuliaan dirinya. Seperti malunya Umar bin Khattab melihat kedermawanan Abu Bakar.

Kesepuluh, malu terhadap diri sendiri karena keagungan jiwa seorang hamba atas keridhaan perbuatan baik dirinya dan merasa puas terhadap kekurangan orang lain. Seolah-olah mereka mempunyai dua jiwa, yang satu malu dengan yang lainnya.

Tip Menjaga Sifat Malu

Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al Anshary Al Badry r.a dia berkata, Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah: Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka.” [HR Bukhori]

Hadits di atas mengisyaratkan bila rasa malu telah hilang dalam hati seseorang, maka alamat dia telah terjerumus menjadi manusia yang hilang akalnya, sehingga berbuat sesuka hatinya tanpa mengindahkan lagi aturan Allah SWT maupun kehormatan dirinya.

Di bawah ini beberapa cara agar sifat malu masih tertanam dalam diri kita.

1. Berdoa tiap saat agar Allah terus memberi hidayah dan taufiq nya. Serta berharap agar terus-menerus dalam pengawasan dan lindungan Allah

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda: ''Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung, bila berkehendak menjatuhkan seseorang maka Allah cabut dari orang itu rasa malunya. Ia hanya akan menerima kesusahan (dari orang banyak yang marah kepadanya). Melalui ungkapan kemarahan itu, hilang pulalah kepercayaan orang kepadanya.”

Mudah-mudahan diri dan keluarga kita terhindar dari tercerabutnya rahmat Allah, sehingga Allah tidak mencabut rasa malu yang kita miliki.

2. Munculkanlah setiap saat perasaan malu jika ingin melakukan hal-hal yang dilarang Allah

Rasa malu pada sesama akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang buruk dan akhlak yang hina. Sedangkan rasa malu kepada Allah akan mendorong untuk menjauhi semua larangan Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, baik ketika bersama banyak orang ataupun saat sendiri tanpa siapa-siapa menyertai.

Hendaklah tertanam setiap saat perasaan malu kepada Allah Ta’ala, dan kalau pun sudah tidak malu kepada Allah Ta’ala, setidaknya malul kepada malaikat yang tiap saat mencatat amal pebuatan kita. Jika tidak malu kepada malaikat, malulah kepada manusia, atasn kita, teman-teman kita. Jika tidak malu kepada manusia, malulah kepada keluarga di rumah, kalau pun tidak malu kepada keluarga, maka malulah kepada diri sendiri dan hendaklah jujur bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan, minimal meragukan. Namun malu yang benar, pamrihnya hanya kepada Allah, bukan pada yang lain.

3. Pupuklah iman dalam hati dan diri kita. Sebab antara iman dan rasa malu itu saling bergandengan

Nabi bersabda, الحياء و الإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر

“Rasa malu dan iman itu terikat menjadi satu. Jika yang satu hilang maka yang lain juga akan hilang.” [HR. Hakim]

4. Ingatlah kematian jikan akan melakukan maksiat

Nabi menjelaskan bahwa tanda memiliki rasa malu kepada Allah adalah menjaga anggota badan agar tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mengingat kematian, adalah cara tepat mencegah perbuatan maksiat.

"Hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wajalla dengan sebenar-benarnya malu. Barangsiapa malu kepada Allah Azza wajalla dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya, hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya, dan hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Dan barangsiapa yang mengerjakan yang demikian, maka sesungguhnya ia telah malu kepada Allah Azzawajalla dengan sebenar-benarnya malu." [HR. at-Tirmidzi, Ahmad, al-Hakim].

Semoga, kita termasuk diantara segelintir manusia yang masih memilih rasa malu. [cha, berbagai sumber/www.hidayatullah.com]

sumber : Hidayatullah.com

Merombak Pengelolaan Anggaran

2010-01-08T11:08:00.000+07:00

BURUKNYA perencanaan dan penggunaan anggaran di negeri ini nyaris bukan kisah baru. Ia seperti penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh kendati sudah diketahui penyebabnya.

Begitulah yang terjadi setiap kita mendengar tidak tuntasnya penyerapan anggaran, baik oleh pemerintah pusat, lebih-lebih pemerintah daerah.

Begitu pula ketika kita menyaksikan anggaran itu amat lamban terserap dalam sepuluh bulan, lalu tiba-tiba secara cepat bisa terserap signifikan hanya dalam kurun dua bulan di akhir tahun.

Padahal, banyak yang mafhum bahwa penyerapan anggaran berarti belanja dan belanja merupakan penggerak roda perekonomian. Toh tetap saja, pengelola anggaran seolah tak mau ambil pusing.

Sudah tak berbilang ancaman sanksi pemotongan anggaran didengungkan bagi departemen, lembaga, atau pemerintah daerah yang gagal menyerap anggaran.

Tapi, angka penyerapan anggaran bergeming di level 80% sampai 90%, tidak pernah sampai 100%. Bahkan, mulai ada kegemaran di sejumlah daerah untuk menaikkan besaran sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa.

Lalu, silpa itu dianggap sebagai prestasi dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Masih amat jauh untuk berharap bahwa anggaran merupakan mata rantai penting penggerak ekonomi.

Dengan mental pengelolaan yang buruk, anggaran berlebih justru bisa menjadi malapetaka baru, yakni pemanfaatan anggaran untuk kepentingan di luar hakikat penggunaan sebuah anggaran.

Itu pula yang harus dicermati menyikapi penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur, Selasa (5/1) lalu.

Penyerahan DIPA mestinya diartikan sebagai pelaksanaan anggaran secara serius melalui program kerja yang konkret dan langsung menyentuh hajat hidup masyarakat.

Selain itu, penyerahan DIPA mestinya merupakan amanah bagi pengelola anggaran untuk menggunakan dana secara jujur, transparan, dan akuntabel.

Teramat mahal ongkosnya jika amanah mengelola anggaran sebesar Rp1.047,7 triliun itu ditunaikan secara main-main, bahkan buruk. Karena itu, mesti ada parameter yang jelas soal mekanisme hukuman dan apresiasi terkait dengan pengelolaan anggaran.

Mereka yang mampu menggerakkan anggaran menjadi stimulus ekonomi dan terserap secara penuh amat berhak mendapat apresiasi berupa penambahan dana tahun berikutnya.

Sebaliknya, mereka yang hanya menumpuk anggaran dan menyimpannya di Sertifikat Bank Indonesia demi dinikmati bunganya harus menerima hukuman pemotongan anggaran tahun berikutnya.

Mekanisme itu mesti dilaksanakan secara konkret, bukan hanya menjadi aturan resmi pelengkap manajemen pemerintahan. Terlalu banyak modal yang disia-siakan akibat buruknya pengelolaan anggaran. Mulai kali ini, demi kesejahteraan rakyat, sudahi itu semua.

Sumber : MI Online

PERMENDAGRI ttg Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, & Lap Pert. jawaban Penggunaan Bantuan Keu Parpol

2009-12-11T11:46:00.004+07:00

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MK Tafsir UU Pemda : Masa Jabatan Separuh Dianggap Satu Periode

2009-11-18T08:04:00.000+07:00

MK Tafsir UU Pemda

Masa Jabatan Separuh Dianggap Satu Periode

Rabu, 18 November 2009 | 03:08 WIB

Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru tentang bagaimana menghitung masa jabatan satu kali periode. Dengan mendasarkan diri pada asas proporsionalitas dan rasa keadilan, MK menyatakan, masa jabatan dihitung satu periode jika sudah dijalani setengah atau lebih.

Misalnya, untuk masa jabatan lima tahun, seorang kepala daerah yang sudah menjalani separuh (2,5 tahun) atau lebih dari masa jabatannya bisa dikategorikan sudah menjalani satu kali periode masa jabatan.

Sebaliknya, jika yang bersangkutan belum memangku jabatan selama 2,5 tahun, itu tidak dapat dihitung satu kali periode masa jabatan.

Hal tersebut terungkap dalam putusan uji materi atas Pasal 58 Huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibacakan pada Selasa (17/11).

Putusan itu dikeluarkan atas permohonan Bupati Jembrana, Bali, I Gede Munarsa dan Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Dua pemimpin daerah lainnya, yaitu Bupati Timor Tengah Utara Gabriel Manek dan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, juga mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut.

Persoalan tersebut bermula dari keinginan para pemohon untuk kembali mengikuti pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan pada 2010 (Jembrana) dan 2011 (Karimun).

Sebelum menjabat Bupati Karimun, Basirun yang semula wakil bupati terpaksa meneruskan jabatan bupati (yang berhalangan tetap) selama sembilan bulan. Cerita yang sama juga dialami oleh Bambang Dwi Hartono dan Gabriel Manek.

Bedanya, Bambang Dwi meneruskan jabatan wali kota selama 2 tahun 9 bulan, sementara Gabriel Manek hanya sembilan bulan.

Tidak adil

Dalam pertimbangannya, MK menilai, tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih dari masa jabatan.

”Oleh karena itu, berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan,” ujar hakim MK.

Putusan itu dijatuhkan apalagi undang-undang tidak mengatur hal tersebut secara tegas.

MK mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau memperbaiki Pasal 58 Huruf o UU No 32/2004.

Namun, MK mengaku dituntut untuk memilih satu di antara alternatif-alternatif karena kebutuhan pelaksanaan hukum yang harus segera diisi (judge made law).

Tidak proporsional

Terkait dengan hal itu, kuasa hukum pemohon, Andi Asrun, mengkritik putusan tersebut. Menurut dia, putusan tersebut sangat tidak proporsional dan bertentangan dengan asas masa jabatan.

”Suatu masa jabatan ditetapkan lima tahun, maka harus lima tahun. Tidak ada pilihan lain,” ujar Asrun.

Ia menambahkan, pihaknya akan menyarankan Wali Kota Surabaya untuk meminta pendapat hukum ke Mahkamah Agung mengenai definisi masa jabatan. MA, lanjutnya, dapat memberikan definisi soal itu.

”Putusan ini mengandung inkonsistensi dan melanggar keadilan,” kata Asrun. (ana)

Sumber : Kompas

Cicak vs Buaya: Yang Mencuat, Yang Tenggelam

2009-11-14T13:28:00.000+07:00

(berpolitik.com): Kasus Bibit-Chandra (cicak versus buaya) sudah seminggu lebih menjadi headline sejumlah media massa nasional. Tak sekadar jadi headline, media memberi intensitas yang tinggi. Ada grafik. Ada foto. Ada berita-berita terkait. Tak ketinggalan tajuk dan artikel tentang soal yang sama.

Tone beritanya tak sulit diduga: negatif terhadap aparat hukum, utamanya yang kena bidik adalah kepolisian. Mereka yang menunjukkan simpati kepada polisi tak ayal kena getahnya juga..

Komisi III DPR adalah contoh sempurna. Membiarkan raker jadi ajang pembelaan polisi membuat mereka menuai celaan.Dari stempel 'Humas Polisi', Hilang kekritisannya hingga sangkaan pun mengalir.

Salah satunya sangkaan itu adalah bahwa DPR memang tak nyaman dengan KPK. Maklum, pada periode lalu, banyak wakil rakyat jadi narapidana. Yang lebih serem dan lengkap dengan siapa aktor yang berada di belakang layar terkait sikap Komisi III juga beredar.

Karena polisi tampaknya keukeuh dengan sikapnya sendiri, pemerintah pun mulai kecipratan noda. SBY selaku atasan kepolisian menuai kritikan nan tajam. Karena Komisi III begitu antusias terhadap polisi, citra DPR secara kelembagaan pun kian terbenam.

Bila DPR dan SBY terkena imbas negatifnya, ada sejumlah isu penting yang mendapat berkah (malapetaka). Hal ini benar-benar tergantung siapa yang melihatnya.

Sebut saja kasus dugaan suap kepada anggota DPR terkait pemilihan Deputi BI yang akhirnya dimenangkan Miranda Gultom. Di waktu lampau, kesaksian Agus Condro (politisi PDIP) telah membuat 'sibuk' banyak pihak dan memeriahkan media massa.

Rupanya, kasus ini masih terus didalami KPK. Miranda sudah dua kali datang. Media memang memberitakannya, tapi nyaris tak ada blow up lagi. Bantahan Miranda dan Tjahjo Kumolo melenggang tanpa sanggahan.

Dalam sepekan ini juga ada isu terkait revisi pilkada. Usulan pilkada serentak makin kecang digulirkan. Meski baru akan berlangsung secepat-cepatnya pada 2011, tak banyak mendapat perhatian.

Padahal, kalau ini terwujud, banyak kepala daerah bakal lungsur sebelum waktunya. Apalagi kalau kemudian wacananya melebar ke pembagian pemilu: pemilu lokal dan nasional. Jika dilaksanakan, anggota DPRD juga bakal dimundurkan sebelum waktunya. Pergolakan bakal terjadi di tingkat lokal, sepertinya. Dan, beruntung, media tak meliriknya sebagai calon berita 'panas'.

Dan, tentu saja, juga ada program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Meski masih terberitakan, fokus publik tidak terlalu mengarah pada hal ini. Padahal, lazimnya, isu program 100 hari lumayan 'seksi' untuk mengomentari pemerintah secara pedas.

Kalau ada isu yang terkesan diabaikan, ada pula yang coba-coba terus dibangkitkan. Yakni, menyambungkan kasus Century dengan perseteruan cicak versus buaya ini. Kasus Century mau diplot sebagai biang kisruh polisi versus KPK.

Dalam hal mengulas sebuah isu, media sengaja atau tidak selalu meminggirkan beberapa fakta. Dalam urusan cicak versus buaya, media sepertinya enggan melakukan pemilahan.

Sebagaian pihak memang mendukung KPK sebagai institusi, tapi tak mau terlalu jauh hingga mendukung individu. keprihatinan dan perjuangan mereka adalah untuk memastikan KPK tak dilemahkan. Tapi, oleh media, ini digelondongkan semuanya sebagai barisan pendukung Bibit-Chandra. Mungkin untuk mudahnya, media mengabaikan saja fakta kecil ini.

Persis di seberangnya, tak semua polisi dikabarkan "happy" dengan situasi ini. Tapi, suara lain di kepolisian sepertinya enggan diendus dan diwacanakan. Akibatnya, seolah-olah polisi sudah satu sikap pula.

Keengganan atau kegagalan mengendus ini tentu saja punya implikasi yang serius. Hm...
Sumber : berpolitik.com

Mendukung Keotoriteran SBY

2009-10-09T07:52:00.001+07:00

Jumat, 9 Oktober 2009 | 03:10 WIB

Oleh SUJIWO TEJO

Sebentar lagi dikukuhkan penguasa periode 2009 sampai direncanakan 2014. Banyak yang waswas, SBY nanti akan memimpin tanpa oposisi. Mereka berandai-andai, dukungan yang sama sekali tanpa pembantah kelak akan memaksa SBY memegang tampuk kekuasaan secara otoriter.

Penulis sebaliknya justru mendukung keotoriteran SBY sejauh ia kembali teguh memegang nilai-nilai yang sekarang mungkin telah kita anggap basi, kedaluwarsa, dan tidak ”seksi”: Pancasila. Tanpa keteguhan SBY kepada Pancasila, dasar negara yang kini tidak saja kita anggap kedaluwarsa tetapi malah kita tertawakan, totalitas dukungan kepada SBY sesungguhnya justru menjadi perangkap.

SBY diperosokkan menjadi tumbal kehancuran Nusantara. Dasar pikiran kaum penjebak masuk akal. Negeri ini memang harus dibiarkan hancur lebih dahulu untuk bangkit dan jaya memasuki babak baru Nusantara setelah tahun 2012.

Titik jumpa

Jalur ilmiah dan nirilmiah seakan mencapai titik jumpa dalam menjelaskan kebangkitan Nusantara itu. Buku Prof Arysio Nunes dos Santos, Atlantis: The Lost Continent Finally Found (2005), menunjukkan bahwa kerajaan Atlantik yang pernah berjaya dan sampai sekarang masih misterius bisa jadi tempatnya tidak di mana-mana, melainkan, ya, Nusantara ini. Temuan pakar asal Amerika Latin itu seakan memperkukuh studi selama kurang lebih 30 tahun Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya.

Antropologiman Perancis itu menggarisbawahi lebih rinci dan meyakinkan suatu hal yang sebenarnya sama-sama kita sudah tahu sejak di bangku sekolah. Yaitu, tentang betapa istimewa kedudukan Nusantara dulu maupun—seharusnya—nanti. Lalu, para sejarawan banyak yang bilang bahwa setiap tempat punya periode atau siklus sejarahnya sendiri. Nusantara menurut mereka berperiode 700 tahunan.

Seputar tahun 2012 adalah 700 tahun setelah jaya Majapahit dan dua kali 700 tahun setelah jaya Sriwijaya. Rekan-rekan dari dunia paranormal sudah banyak berkasak-kusuk: rentang 2012 ke 2016 adalah tahun-tahun yang patut diramalkan sebagai pemunculan kembali Sabdo Palon- Noyo Genggong. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa sirna Sabdo Palon-Noyo Genggong akan menandai runtuh Majapahit dan kelak Nusantara meraih jayanya kembali sekembali pasangan misterius Sabdo Palon- Noyo Genggong.

”Kalatida” dan ”Kalabendu”

Titik temu jalur ilmiah dan nirilmiah itu bisa dipadukan juga dengan dasar pikiran ramalan Ronggowarsito. Pujangga keraton Surakarta ini membuat siklus tiga zaman. Urutan ketiga adalah zaman kekacauan pribadi, Kalatida, zaman kekacauan pribadi yang memuncak menjadi kekacauan kolektif, Kalabendu, lalu ketenteraman, Kalasuba. Algoritmanya cocok dengan prinsip chaos dalam fisika modern, temuan 1,5 abad berikutnya.

Bahwa chaos akan terdorong ke arah chaos lebih lanjut sampai pada akhirnya ke puncak chaos, Kalabendu karena hanya di dalam Kalabendu-lah terkandung energi internal mendorong keadaan kembali normal. Ekstremnya, bisa dikatakan bahwa tak perlu campur tangan eksternal buat mengembalikan Kalabendu kepada Kalasuba.

Mudah dipahami ketotaliteran SBY nantinya, yang melebihi ketotaliteran Soeharto, akan dipakai para oknum mendorong keadaan Kalatida ke Kalabendu. Soeharto cuma memegang angkatan bersenjata dan Golkar melalui pemilu yang terkesan tak demokratis. Bayangkan, SBY memegang angkatan bersenjata, kepolisian, dan seluruh partai melalui pemilu yang terkesan demokratis.

Pada Kalabendu itu nanti akan muncul energi internal membalik sejarah kepada seputar tahun 2012. Kalau dipas-paskan dengan ramalan suku Maya yang pernah hidup di selatan Meksiko dan prediksi mereka mengguncang dunia ilmiah tahun lalu, bahwa akan terjadi kebangkitan besar di dunia pada 21 Desember 2012, berarti, ya, saat itulah tampil pemimpin agung pengusung babak baru Nusantara, babak Kalasuba.

”Kalasuba”

Dengan dukungan mutlak dan mau tak mau berarti kekuasaan di satu tangan, SBY sesungguhnya bisa berbalik menjebak kaum penjebak. Kaum penjebak menjerumuskan SBY menjadi faktor akseleratif peningkatan Kalatida ke Kalabendu. Namun, pada saat yang sama, dengan keotoriterannya, SBY dapat ”menyihir” diri sendiri menjadi energi internal pembalikan Kalabendu menjadi Kalasuba.

Dengan keotoriterannya, SBY bisa menjadikan diri sebagai teladan yang wajib dicontoh dalam menafsirkan maupun melaksanakan Pancasila yang belakangan ini telah kita anggap basi.

Pancasila

Sekadar usul yang mungkin bisa dipertimbangkan, berikut adalah tafsir Pancasila atas dasar Hasta Brata dari tradisi wayang, tradisi yang oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.

Ketuhanan Yang Maha Esa berarti seluruh warga, terutama para pemimpinnya, lebih-lebih pemimpin puncaknya, yakni kepala negara, harus suwung. Suwung itu zero, tetapi bukan empty. Pemimpin hanya melekat kepada Tuhan. Ia tidak melekat kepada yang lain, termasuk pada harta benda miliknya. Pemimpin boleh kaya dan berkuasa (berisi), tetapi tak boleh punya kemelekatan pada harta-benda dan kekuasaan tersebut (kosong).

Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti manakala kemaslahatan bersama dunia membutuhkan harta benda dan kekuasaannya, pemimpin—terutama pemimpin tertinggi—yang telah suwung harus merelakannya. Ini bagai Prabu Yudistira yang bahkan merelakan darah dagingnya sendiri diiris, bagaikan Nabi Ibrahim yang bahkan merelakan anak sendiri buat disembelih.

Persatuan Indonesia berarti pembatasan wilayah imajiner kepedulian kita terhadap seluruh makhluk agar keanekaragaman di dunia tetap terpelihara. Tak bisa seluruh dunia kita jadikan satu negara dan satu bangsa. Ini akan menyalahi kodrat lima unsur sumber daya alam: materi, waktu, energi, ruang, dan keanekaragaman.

Selanjutnya, hanya orang- orang yang terbukti mampu menjaga keanekaragaman dunia melalui persatuan Indonesia dalam ranah kemanusiaan atas dasar ketuhanan itulah yang berhak memimpin musyawarah mufakat. Itulah seyogianya makna sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dengan keotoriterannya, SBY nanti bisa berfatwa: tak boleh ada musyawarah apa pun yang agendanya bukan untuk sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SUJIWO TEJO Dalang

Sumber : Kompas.com

TATIB DPR RI

2009-10-02T11:25:00.001+07:00

http://www.dpr.go.id/id/ruu/44/PERATURAN-DPR-RI-TTG-TATA-TERTIB

Mahkamah Konstitusi Punya Peluang Uji Perppu No 4/2009

2009-09-30T13:56:00.001+07:00

PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Konstitusi Punya Peluang Uji Perppu No 4/2009

Rabu, 30 September 2009 | 03:25 WIB

Jakarta, Kompas - Hakim konstitusi Akil Mochtar, Selasa (29/9) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, mengatakan, terbuka peluang bagi MK untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, perppu hanya bisa diuji melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat. MK harus mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan.

Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menerima pengujian terhadap Perppu Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diterbitkan 22 September lalu. Alasannya, MK hanya bisa menguji UU dalam arti formil (Kompas, 29/9).

Akil menyatakan, MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji perppu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan perppu.

MK dalam putusannya terdahulu memang menyatakan, penerbitan perppu adalah hak subyektif Presiden. Ini sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika ada kegentingan memaksa. Namun, kata Akil, tak ada satu ketentuan pun mengenai kriteria kegentingan memaksa, baik di UUD 1945 maupun UU.

”Perppu memang dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Bisa diterima atau ditolak. Tetapi, tidak dijelaskan masa sidang mana. Padahal, kemungkinan terjadi kerugian konstitusional warga negara sejak perppu itu diterbitkan. Tugas MK itu melindungi hak konstitusional warga,” kata Akil.

Secara terpisah, ahli hukum tata negara, Taufiqurrohman Syahuri, dan pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa perppu bisa dibawa ke MK. Secara materiil, perppu sama dengan UU.

Selain itu, kata Taufiqurrohman, sekarang adalah saat tepat untuk membuat kriteria tentang ihwal kegentingan memaksa untuk penerbitan perppu.

Selain putusan MK, kata dia, pengaturan kriteria kegentingan memaksa juga dapat dimuat dalam UU tersendiri atau dimasukkan dalam revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Charles juga mendorong hakim konstitusi membuat terobosan hukum terkait pengujian perppu itu. ”MK harus memastikan, apakah perppu bisa diuji di lembaga itu atau tidak. Ini diperlukan demi adanya kepastian hukum,” ujarnya.

Berpotensi komplikasi

Di Bandung, Jawa Barat, Selasa, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai, Perppu No 4/2009 prematur. Bahkan, perppu itu dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari.

Bagir, yang juga guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, menjelaskan, perppu semestinya cuma mengatur ranah eksekutif atau pemerintahan. ”Tidak bisa menyangkut soal kelembagaan negara semacam DPR atau MA. Ini lembaga independen. KPK juga lembaga independen,” tuturnya.

Jika perppu yang dikeluarkan menyangkut langsung keberadaan lembaga negara atau lembaga independen lain, itu akan menghilangkan esensi independensi lembaga itu. ”Istilahnya, constutional dictatorship (kediktatoran konstitusional),” ujarnya.

Di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai, penerbitan Perppu No 4/2009 merupakan langkah melemahkan pemberantasan korupsi.

”Perppu itu bentuk intervensi pemerintah sekaligus melemahkan independensi KPK,” katanya. Perppu itu juga menunjukkan, pemerintah masih setengah hati dalam pemberantasan korupsi. (ana/jon/nta)

DPR Kejar Tayang, Tiga Hari Sahkan 11 RUU

2009-09-14T18:06:00.001+07:00

| Senin, 14 September 2009, 12:37:17 WIB
Jakarta, RMOL. Jelang pelantikan anggota dewan baru pada 1 Oktober 2009, DPR ngebet menelurkan sejumlah UU.

Seperti jadwal yang diterima Rakyat Merdeka Online pada hari ini (Senin,14/9), sidang Paripurna DPR RI yang dimulai pukul 09.00 WIB dijadwalkan menetapkan empat RUU yaitu Narkotika, Kesehatan, Perpu 2/2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perppu 3/2009 tentang Keimigrasian.

Hari kedua (Selasa, 15/9) sidang paripurna diagendakan dengan penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester I tahun anggaran 2009, yang dilanjutkan penetapan RUU Kepemudaan, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Perposan. Kemudian diakhiri dengar pendapat fraksi-fraksi dan penetapan RUU usul inisiatif anggota DPR tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan

Untuk hari ketiga, (Rabu, 16/9), DPR dijadwalkan mengesahkan RUU tentang Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang mewah, penetapan RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Namun, dari 11 RUU yang rencananya akan disahkan menjadi UU oleh DPR tersebut tidak ada a RUU Pengadilan Tipikor dan RUU Rahasia Negara yang disahkan.

Sumber :myrmnews.com dalam berpolitik.com

BPK, Potensi Korupsi di Daerah, dan KPK

2009-08-20T13:33:00.002+07:00

Kompas.com : Kamis, 20 Agustus 2009 | 05:02 WIB

Bambang Widjojanto

Ada kontradiksi antara peningkatan jumlah aliran dana ke daerah dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang dinilai terus merosot.

APBN Perubahan 2009 menetapkan, jumlah dana APBN Rp 1.005,7 triliun dan ada sekitar 60 persen diserahkan ke daerah. Di sisi lain, laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini dengan penilaian tidak wajar meningkat tajam dari 10 daerah (2004) menjadi 59 daerah (2007).

Sementara itu, hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2008 menyebutkan, ada 93.481 rekomendasi senilai Rp 764 triliun yang perlu ditindaklanjuti. Dari jumlah itu, 38.010 rekomendasi senilai Rp 205 triliun belum ditindaklanjuti.

Merosotnya akuntabilitas

Menteri Keuangan beberapa waktu lalu dengan merujuk laporan BPK mengemukakan kian merosotnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan menteri dan laporan itu menyatakan, pertama, ada 21 daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tahun 2004 dan merosot menjadi hanya 8 daerah tahun 2008. Kedua, ada 249 daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian tahun 2004 merosot menjadi 137 daerah (2008). Ketiga, ada 7 daerah tahun 2004 yang diberikan opini tidak memberikan pendapat menjadi 120 daerah (2008).

Uraian tersebut menjelaskan beberapa hal. Pertama, ada kecenderungan kian merosotnya kinerja daerah dalam mengelola keuangan. Kedua, ada 157 daerah yang pengelolaan keuangannya dinilai membahayakan dan 249 daerah potensial membahayakan karena dapat merugikan keuangan negara. Ketiga, ketidakmampuan mengelola keuangan membuka peluang terjadinya fraud serta penyalahgunaan kewenangan yang dapat dikualifikasi sebagai korupsi. Keempat, potensi kerugian negara cenderung meningkat sesuai dengan kian memburuknya kualitas pengelolaan keuangan negara.

Laporan BPK juga menyatakan, pada tahun 2008 ada 31 laporan hasil pemeriksaan (LHP) meliputi 40 kasus senilai Rp 3,67 triliun dan 26,37 juta dollar AS yang mengandung unsur tindak pidana dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang. Dari jumlah itu, ada 24 LHP terdiri 37 kasus senilai Rp 3,59 triliun dan 26,37 juta dollar AS diserahkan kepada KPK; sisanya diserahkan kepada kepolisian satu LHP dan kejaksaan enam LHP terdiri tiga kasus senilai Rp 84,42 miliar. Laporan itu melengkapi laporan lain BPK yang menyatakan, tahun 2003-2008 ada 90 LHP yang terdiri 210 kasus senilai Rp 30,18 triliun dan 470,31 juta dollar AS.

Penyimpangan meningkat

Ada dugaan potensi penyimpangan pengelolaan keuangan negara akan meningkat seiring diadakan pemilihan kepala daerah di lebih dari 240 daerah tahun 2010. Asumsinya, pejabat di daerah akan lebih memberi perhatian pada pemilihan kepala daerah, kontrol pengelolaan keuangan daerah akan berkurang, serta sebagian pejabat potensial tergoda untuk menggunakan kewenangan dan keuangan daerah bagi kepentingan sendiri dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasar uraian itu, ada dua upaya yang harus berjalan paralel, yaitu pencegahan penyimpangan penggunaan kewenangan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta upaya penindakan dengan memberi sanksi tegas dan keras guna menimbulkan efek jera atas tiap penyimpangan.

Pada konteks penindakan, sinergitas dan konsolidasi lembaga penegakan hukum untuk meminimalkan potensi korupsi dan penindakan atas kasus korupsi menjadi amat penting. Peran KPK dalam penindakan menjadi material dan relevan karena penindakan harus mendapat dukungan publik. KPK adalah lembaga penegakan hukum yang mendapat kepercayaan publik. Karena itu, tindakan mendekonstruksi konsolidasi lembaga penegakan hukum adalah naif.

Apalagi, tindakan ditujukan untuk mendelegitimasi keberadaan KPK dengan mengkriminalisasi pimpinan KPK tanpa dasar dan bukti hukum kuat. Tindakan itu adalah sabotase dan dapat dituding sebagai dekonstruksi pemberantasan korupsi karena membiarkan puluhan ribu temuan dan rekomendasi BPK dengan nilai kerugian ratusan triliun rupiah yang ”dicuri” di depan mata. Ini adalah konspirasi besar yang melegalisasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan pesta akbar para koruptor yang dipastikan akan membangkrutkan negara dan menyengsarakan rakyat.

Siapa pun penegak hukum yang terbukti bersalah harus dihukum, tetapi itu tidak berarti menghancurkan eksistensi salah satu lembaga penegakan hukum. KPK harus terus dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan kewenangannya agar tetap amanah dalam mengelola integritas dan profesionalitasnya sehingga tidak ada peluang bagi setiap pimpinan dan staf di KPK dapat menyalahgunakan kewenangan.

Pada akhirnya, prioritas harus diberikan pada upaya pencegahan dan penindakan dengan menyinergikan dan mengonsolidasi lembaga penegakan hukum bukan malah mendekonstruksi peran KPK yang hingga kini masih dipercaya publik.

Bambang Widjojanto Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti; Advisor Partnership for Governance Reform

BPK, Potensi Korupsi di Daerah, dan KPK

2009-08-20T13:33:00.000+07:00

Kompas.com : Kamis, 20 Agustus 2009 | 05:02 WIB

Bambang Widjojanto

Ada kontradiksi antara peningkatan jumlah aliran dana ke daerah dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah yang dinilai terus merosot.

Merosotnya akuntabilitas

Penyimpangan meningkat

Bambang Widjojanto Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti; Advisor Partnership for Governance Reform

SUMUT : Pelanggaran Diduga Dilakukan Tiga KPU Daerah

2009-08-12T09:07:00.000+07:00

DK KPU Kantongi Bukti

Pelanggaran Diduga Dilakukan Tiga KPU

Rabu, 12 Agustus 2009 | 02:58 WIB

Medan, Kompas - Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum mengantongi bukti permintaan uang oleh anggota Komisi Pemilihan Umum di tiga kabupaten, yakni Nias Selatan, Tapanuli Tengah, dan Padang Lawas Utara, kepada calon anggota legislatif untuk DPRD setempat.

Rekomendasi sanksi dari Dewan Kehormatan (DK) paling lambat dikeluarkan pada pekan depan.

Menurut salah seorang anggota Dewan Kehormatan KPU Sumut, Surya Perdana, DK telah mengantongi bukti tentang adanya permintaan uang oleh anggota KPU di tiga kabupaten, yakni Nias Selatan, Tapanuli Tengah, dan Padang Lawas Utara, kepada calon legislatif DPRD setempat.

”Bukti tersebut kini disimpan oleh salah seorang anggota DK. Rencananya mulai Rabu hingga Jumat kami akan mengonfrontasi bukti ini dengan anggota KPU dari Nias Selatan, Tapanuli Tengah, dan Padang Lawas Utara,” ujar Surya di Medan, Selasa (11/8).

Selesai mengonfrontasi, Surya mengatakan, DK akan segera menerbitkan rekomendasi sanksi terhadap dugaan pelanggaran berat kode etik penyelenggara pemilu tersebut. ”Kami akan keluarkan rekomendasi sanksi tersebut paling lambat pekan depan. Selanjutnya, sanksi akan diputuskan oleh KPU Sumut,” katanya.

DK KPU Sumut, kata Surya, telah selesai memeriksa keterangan dari para pelapor dugaan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan ketiga KPU kabupaten itu. Terkait dengan dugaan pelanggaran oleh KPU Langkat, Batubara, dan Mandailing Natal, menurut Surya, berdasarkan pemeriksaan DK KPU Sumut belum ada bukti yang kuat mereka melanggar kode etik.

”Kalau KPU Langkat hanya soal gaya kepemimpinan ketuanya yang katanya suka mengancam PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) kalau melanggar akan dipidana. Untuk KPU Batubara dan Mandailing, dugaan tersebut hanya berdasarkan katanya. Tidak ada laporan resmi ataupun bukti-bukti pelanggaran kode etik yang masuk ke KPU Sumut,” kata Surya.

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution belum bisa memastikan, apakah pelanggaran yang diduga dilakukan ketiga KPU kabupaten itu merupakan pelanggaran kolektif atau individual. ”Kami belum bisa memastikan apakah yang melanggar hanya individu-individu anggota KPU atau telah terjadi pelanggaran yang sifatnya kolektif, dilakukan semua anggota KPU kabupaten tersebut,” kata Irham.

Irham memastikan, jika terbukti ada pelanggaran berat kode etik, seperti permintaan uang kepada calon legislatif, anggota KPU yang bersangkutan bisa dipecat. (BIL)

Akhirnya MK 'Mentahkan' MA Soal Kursi

2009-08-07T17:25:00.001+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan bahwa Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Dengan adanya putusan itu, otomatis Putusan Mahkamah Agung (MA) menjadi mentah.

"Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara menentukan kesetaraan 50%suara sah dari angka BPP, yaitu 50%dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR," ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar putusannya di Gedung MK, Jakarta, Jumat (7/8).

Cara kedua, sambungnya, membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR. Dengan ketentuan, apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.

"Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga dan sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga," paparnya.

Dengan dikabulkannya permohonan PKS, Hanura dan PPP ini, maka putusan MA yang membatalkan beberapa pasal dalam peraturan KPU No 15/2009 menjadi mentah. Namun, Mahfud menegaskan gugatan yang didaftarkan itu bukan untuk membatalkan putusan MA. [mut]

(inilah.com /Agus Priatna)

SERANGAN JANTUNG

2009-08-06T10:09:00.000+07:00

Keringat Dingin Bisa Bawa Kematian

Kompas - Kamis, 6 Agustus 2009 | 04:57 WIB

Oleh A Fauzi Yahya, SpJP

”If the heart trembles, has little power and sinks, the disease is advanced and death is near.” Ebers papyrus, 1500 SM. Urip Achmad Rijanto atau yang dikenal dengan nama Mbah Surip, pelantun lagu Tak Gendong yang fenomenal, meninggal dunia mendadak.

Seminggu sebelumnya, Mbah Surip telah mengeluh sesak napas, tetapi padatnya jadwal acara membuat keluhan tersebut terabaikan. Sehari sebelum kematian, seniman berambut gimbal itu merasa sudah begitu lelah sehingga ia mengungsi ke rumah pelawak Srimulat, Mamik Prakoso.

Di kediaman Mamik, Mbak Surip tampak pucat, lemas, bahkan sempat pingsan sehari sebelum meregang nyawa. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, tetapi dalam perjalanan, nyawa Mbah Surip yang berusia 52 tahun itu tak tertolong lagi. Penyebab kematian si Mbah yang gemar merokok dan menyeruput kopi itu diduga adalah serangan jantung.

Serangan jantung

Serangan jantung yang dalam terminologi medis disebut sebagai infark miokard akut (IMA) memang kerap dituding sebagai penyebab kematian mendadak. Hal ini bisa dimengerti karena sepertiga penderita serangan jantung meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Serangan jantung terjadi karena adanya sumbatan gumpalan darah di pembuluh koroner.

Pembuluh koroner adalah pembuluh yang memperdarahi otot jantung. Melalui pembuluh inilah, jantung mendapat oksigen dan nutrisi sehingga otot- otot jantung dapat berkontraksi terus-menerus sepanjang hari tanpa henti.

Pembuluh koroner normal memiliki dinding dalam yang mulus. Pada koroner yang tidak sehat, lapisan dinding dalam pembuluh darah itu mengeras dan menebal karena adanya kerak-kerak (aterosklerosis). Kerak-kerak itu berintikan kolesterol dan berbagai sel, termasuk sel-sel radang.

Kebanyakan serangan jatuh terjadi manakala kerak-kerak itu retak atau pecah, lalu kerak tersebut memicu keping-keping darah (platelet) untuk menempel dan bergerombol membentuk gumpalan darah yang berpotensi menyumbat liang koroner.

Keluhan serangan

Keluhan serangan jantung tidak selalu seperti yang kita saksikan di layar sinetron saat aktor berakting memegang dada kiri sambil mata mendelik dan membungkukkan badan lalu tersungkur ke lantai.

Terdapat berbagai ragam keluhan serangan jantung. Pada umumnya, penderita serangan jantung mengeluhkan dada seperti tertekan benda berat disertai rasa kebas yang menjalar ke bagian lengan.

Kadang penjalaran rasa sakit ke punggung dan rahang. Ada pula yang mengeluh leher seperti tercekik. Pada sebagian penderita, keluhan itu tidak khas, yaitu rasa tidak enak di ulu hati, sehingga disangka penyakit lambung. Manifestasi serangan jantung pada orang lanjut usia malah sering tidak jelas, seperti badan lemas disertai pandangan yang kabur, bahkan pingsan.

Keluhan serangan jantung biasanya disertai keluar keringat dingin, rasa mual, bahkan hingga muntah. Keluhan demikian ini kadang disalahartikan sebagai masuk angin sehingga penderita bukannya segera dibawa ke rumah sakit malah dikerok— akibatnya pertolongan yang semestinya diberikan segera menjadi terlambat.

Serangan jantung dapat mengenai mereka yang sebelumnya dikenal sebagai penderita penyakit jantung koroner, tetapi dapat pula terjadi pada mereka yang tidak diketahui menderita penyakit jantung sebelumnya.

Penderita dengan pola hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, rentan mengalami serangan jantung.

Penderita kencing manis, hipertensi, hiperkolesterol, dan adanya riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner berisiko lebih tinggi mengalami serangan jantung dibandingkan mereka yang tak punya faktor- faktor risiko tersebut. Pada mereka dengan faktor risiko yang lebih banyak, risiko serangan jantung semakin meningkat.

Gangguan irama ganas

Kematian akibat serangan jantung bisa karena serangan masif yang membuat jantung gagal memompa dengan baik. Serangan masif terjadi bila sumbatan mengenai pangkal pembuluh koroner utama. Biasanya penderita serangan seperti ini mengeluh sesak napas berat.

Penyebab tersering kematian mendadak penderita serangan jantung adalah gangguan irama ganas yang disebut ventrikel fibrilasi. Irama jantung yang kacau ini membuat jantung hanya bisa bergetar hingga 300 kali per menit, tetapi tidak mampu berkontraksi.

Hipotesis terkuat menyebutkan, kekacauan irama ini disebabkan arus bolak-balik (reentry) pada area jantung dengan inhomogenitas elektrik lantaran suplai oksigen yang terganggu.

Bila tak segera diatasi, gangguan irama demikian ini dapat menyetop kerja jantung sehingga pasokan darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, akan terhenti. Beberapa saat sebelum mengalami kematian, penderita dengan irama fatal ini biasanya mengalami pingsan kemudian kejang diikuti henti napas dan henti jantung.

Kematian otak dan kematian permanen dapat terjadi hanya dalam waktu 4 hingga 6 menit setelah henti jantung. Begitu cepatnya serangan fatal sehingga penderita tidak sempat dibawa ke rumah sakit lantaran meregang nyawa di tempat kejadian atau saat dalam perjalanan.

Pertolongan tepat

Gangguan irama ini berpeluang dinormalkan kembali bila dalam hitungan menit dilakukan kejut jantung (defibrilasi). Alat kejut jantung yang ditempelkan di dada ini akan mengalirkan energi listrik yang berfungsi me-reset irama jantung. Setiap menit keterlambatan pertolongan, kesempatan korban selamat turun 10 persen.

Pertolongan akan sia-sia bila dilakukan lebih dari 10 menit pascakejadian.

Di negara-negara maju, alat kejut jantung mudah dijumpai di berbagai sudut keramaian publik, seperti di bandara udara, stasiun kereta, terminal bus, hingga mal-mal. Alat kejut jantung otomatis ini mudah digunakan oleh orang awam sekalipun.

Penderita dengan keluhan yang mengarah ke serangan jantung semestinya segera dibawa ke rumah sakit. Aliran darah koroner yang tersumbat harus dialirkan kembali (reperfusi), baik melalui obat penghancur gumpalan darah (thrombolitik) maupun segera dilakukan tindakan intervensi koroner dengan balonisasi disertai pemasangan stent (primary percutaneous coronary intervention).

Tindakan reperfusi ini dapat menurunkan risiko kematian dan gagal jantung serta mengurangi kejadian irama fatal yang menyertai serangan jantung.

Bila kematian Mbah Surip memang dikarenakan serangan jantung, sangat disayangkan bahwa keluhan awal yang dirasakan dalam satu minggu itu atau paling tidak sehari sebelumnya tidak sempat mendapatkan pertolongan medis yang tepat sehingga nyawa seniman nyentrik itu tak tertolong....

Selamat ”tidur” Mbak Surip....

Dr A FAUZI YAHYA, SpJP Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di RSUP Dr Hasan Sadikin/FK Universitas Padjadjaran Bandung

Inilah Hasil Pleno KPU Terkait Putusan MA

2009-08-03T18:18:00.001+07:00

Senin, 3 Agustus 2009

Liputan6.com, Jakarta: Setelah mempelajari dan menelaah berbagai aspek tentang putusan Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan sikap menghargai, menghormati dan siap menjalankan putusan dari MA. Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers usai rapat pleno KPU yang digelar di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (1/8) malam.

Ada beberapa poin keputusan yang dihasilkan. Di antaranya penundaan pemberlakuan Surat Keputusan (SK) KPU No. 259, penundaan penetapan jumlah perolehan kursi. Selanjutnya melakukan revisi pada waktunya sesuai tenggat waktu peraturan MA, yaitu selama 90 hari sejak putusan itu dikirim, yang berarti jatuh pada 20 Oktober mendatang.

Sementara terkait revisi SK No. 259 tentang penetapan anggota DPR RI, KPU akan lakukan sinkronisasi pembagian kursi tahap ketiga. Sebab, pasal 205 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, harus menyesuaikan penghitungan suara yang dilakukan KPUD. Termasuk judicial review atau hak uji materi yang disampaikan sejumlah partai politik pada pekan ini.

Selain itu, putusan MA berlaku sejak ditetapkan pada 20 Juli lalu. Dengan demikian, segala peraturan KPU dinyatakan sah dan berlaku sebelum diadakan revisi atau perubahan. Karena itu, putusan MA tidak berlaku surut. Alhasil, proses pelantikan anggota DPRD di daerah tetap bisa dilaksanakan dan dianggap sah.

Adapun pernyataan lengkap yang disampaikan KPU adalah sebagai berikut:

1. KPU menghargai setiap putusan hukum yang diputuskan oleh MA. Pada prinsipnya KPU siap melaksanakan putusan MA.

2. KPU berpendapat bahwa putusan MA No.57/P.PTS/VII/12P/HUM/Tahun 2009, No.58/P.PTS/VII/12P/HUM/Tahun 2009, No.59/P.PTS/VII/12P/HUM/Tahun 2009, No.60/P.PTS/VII/12P/HUM/Tahun 2009 dan No.61/P.PTS/VII/12P/HUM/Tahun 2009 tidak berlaku surut. Oleh karenanya putusan MA akan dilaksanakan KPU dalam rentang waktu paling lambat 90 hari atau 20 Oktober sejak putusan MA dikirim ke KPU pada 22 Juli 2009, sesuai dengan pasal 8 Peraturan MA No.01 Tahun 2004.

3. Sepanjang belum adanya peraturan KPU hasil revisi sesuai dengan amar putusan MA, maka Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009 dan Keputusan KPU No. 259 tahun 2009 dinyatakan tetap berlaku.

4. KPU menunda pelaksanaan keputusan KPU No. 259 Tahun 2009 sesuai dengan amar putusan MA

(UPI/ANS)

berita.liputan6.com

KPU Tak Ubah Jatah Kursi

2009-08-02T08:49:00.000+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Menyikapi putusan MA, KPU memutuskan tidak akan mengubah perhitungan kursi DPR dan DPRD tahap II. Namun KPU akan merubah peraturan KPU no 15 tahun 2009 tentang pedoman teknis perhitungan suara dan kursi DPR dan DPRD.

"Putusan MA tidak berlaku surut dan tenggang waktu yang diberikan untuk perubahan dalam waktu 90 hari maka semua keputusan maupun peraturan, KPU menyatakan tetap sah," tegas Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary saat jumpa pers di KPU, Jakarta, Sabtu (1/8)

Menurut Hafiz, batas 90 hari akan habis pada 22 Oktober 2009, bila KPU tidak melaksanakan putusan tersebut maka secara otomatis putusan MA tersebut berlaku. Oleh karenanya, tutur Hafiz, sebelum tenggang waktu habis KPU akan melakukan revisi peraturan KPU terkait dengan mekanisme perhitungan kursi tahap dua DPR dan DPRD.

Jadi keputusan dan peraturan KPU tetap berlaku sebelum ada revisi atau perubahan yang dilakukan KPU. Dengan begitu maka tahapan pemilu legislatif yang terakhir yaitu pelantikan anggota DPR, DPRD, DPD terpilih dapat dilaksanakan sesuai pada jadwalnya masing-masing.

"Tidak ada perubahan apa-apa, jadi selama tidak ada revisi maka yang berlaku sekarang tetap berlaku," ujarnya.

Sebagaimana diketahui pelantikan anggota DPRD terpilih dijadwalkan mulai awal Agustus ini. [ton] Windi Widya Ningsih

Anggota DPRD Terpilih Tetap Dilantik

2009-08-01T14:44:00.000+07:00

Jumat, 31 Juli 2009

JAKARTA (SI) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan jajarannya di daerah tetap meneruskan proses pelantikan anggota DPRD terpilih dan tidak terpengaruh putusan Mahkamah Agung (MA).

Alasannya, peraturan KPU yang mengatur tentang penghitungan kursi DPRD masih menjadi norma hukum positif. “KPU daerah bisa jalan terus melantik anggota DPRD,” kata Anggota KPU I Gusti Putu Artha di Gedung KPU,Jakarta,kemarin.

KPU provinsi dan kabupaten atau kota tidak perlu menunggu eksekusi putusan MA terkait penghitungan kursi DPRD.“Belum ada peraturan yang dicabut atau dibatalkan, sehingga sampai sekarang (Peraturan KPU No 15/ 2009) masih berlaku,”ujarnya.

Dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 8 disebutkan, putusan baru berlaku setelah KPU melaksanakan putusan atau setelah lewat masa transisi 90 hari. Artinya,sampai saat ini belum ada peraturan atau keputusan KPU yang dibatalkan. Pelantikan anggota DPRD oleh KPU di daerah pun tetap sah.

Pelantikan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten atau kota,tidak berjalan serentak. Ada daerah yang harus melaksanakan pelantikan pada Agustus karena masa jabatan anggota lama sudah habis. Adapun pelantikan anggota DPR akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2009. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary memastikan segera menyikapi putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 tentang penetapan kursi anggota DPR dan DPRD tahap kedua DPR dan penghitungan kursi DPRD provinsi dan kabupaten atau kota.

Penyikapan dilaksanakan setelah proses persiapan sengketa hasil pemungutan suara pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya ingin melihat persiapan kawan-kawan menghadapi proses di MK.Kalau misal ini (persiapan di MK) sudah rampung semua, mungkin sekitar Sabtu (1/8) bisa pleno untuk menyikapi putusan MA,” ungkapnya di Gedung KPU kemarin.

Dari lima putusan MA tentang hak uji materi Peraturan KPU No 15/2009, dua di antaranya merupakan putusan tentang pembatalan cara penghitungan kursi di tingkat DPRD. Putusan pertama No 58/P.PTS/VII/13P/HUM/2009 dari pemohon DPD tingkat I Golkar Sulsel dengan pokok perkara uji materi Pasal 38 ayat 2 huruf b dan Pasal 37 huruf b Peraturan KPU No 15/2009.

Putusan kedua ialah No 60/P.PTS/VII/16P/HUM/2009 dari pemohon Rusdi dengan pokok perkara uji materiil Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat 2 huruf b Peraturan KPU No 15/2009.MA mengabulkan dua permohonan uji materi itu. Pasal-pasal yang diujikan dianggap bertentangan dengan UU No 10/2008, sehingga KPU harus mencabut dan membatalkan pasal-pasal itu.

MA juga mengabulkan permohonan calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Zaenal Ma’arif dkk untuk membatalkan pasal tentang penghitungan kursi tahap kedua yang tercantum dalam Peraturan KPU No 15/2009. Dari putusan tersebut, imbas perubahan kursi diprediksi akan terjadi di DPR dan DPRD.

Spekulasi yang muncul terkait putusan tersebut telah menyebabkan munculnya interpretasi adanya perubahan perolehan kursi parpol hasil Pemilu 2009. Partai Demokrat,yang berdasarkan penghitungan KPU mendapatkan 150 kursi,berubah menjadi mendapatkan 181 kursi.Golkar dari 107 kursi bertambah menjadi 132 kursi.

PDIP dari 95 kursi menjadi 111 kursi.PKS dari 57 kursi menjadi 47 kursi. PKB dari 27 tetap 27 kursi. Kemudian,PPP dari 37 menjadi 21. PAN dari 43 kursi menjadi 28 kursi. Gerindra dari 26 kursi menjadi 8 kursi. Terakhir, Hanura dari 18 kursi menjadi 5 kursi.

Di tempat terpisah,Ketua MA Harifin Andi Tumpa menegaskan bahwa alasan MA mengabulkan uji materi peraturan KPU tersebut yang diajukan Zaenal Ma’arif dkk dari Partai Demokrat itu supaya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan yang belakangan ini ada fakta baru, yaitu mempertimbangkan putusan MK,” kata Harifin di Gedung MA,Jakarta,kemarin. Menurut Harifin,permohonanpermohonan sebelum itu ditolak karena belum ada putusan MK yang dimaksud. Menurutdia, apa bila MA menolak permohonan uji materi setelah putusan MK, nantinya malah akan saling bertentangan.

MK dalam putusan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) legislatif membatalkan tata cara penghitungan tahap tiga yang ada di dalam peraturan KPU karena bertentangan dengan UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Harifin juga menegaskan, putusan MA mengenai uji materi bersifat final dan mengikat.

Tak ada cara lagi untuk melawan putusan uji materi peraturan di bawah undang-undang atas undangundang itu. “Putusan hak uji materi itu final dan mengikat,” tekannya. Sebagai bentuk mengikatnya, 90 hari setelah putusan tersebut diterima pihak yang bersangkutan, langsung berlaku. Dalam hal putusan 15P/HUM/2009 dan 16P/ HUM/2009,berarti berlaku 90 hari setelah 22 Juli 2009, hari KPU menerima salinan putusan. “Nanti silakan KPU melaksanakan.

Kalau tidak (dilaksanakan), maka (berlaku aturan) dalam peraturan MA itu dikatakan, dalam waktu 90 hari Peraturan KPU (yang diujikan) tidak berlaku,” kata Harifin. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga menegaskan perubahan aturan peraturan KPU tidak berlaku surut,tetapi berlaku ke depan.

Menurut dia, di seluruh dunia tidak pernah ditemui putusan uji materi berlaku surut. “Dalam sistem hukum apa pun,pasti uji materi itu berlaku ke depan,”kata Jimly saat dihubungi tadi malam. Jimly menjelaskan, kalau ada sejumlah pihak yang masih bingung mengenai akibat putusan MA tersebut, berarti kurang memahami amar putusan MA yang dinilai kurang sempurna.

“Tapi ketidaksempurnaan itu tidak boleh jadi alasan untuk melaksanakan putusan itu secara salah.Misalnya dengan mengubah kembali penetapan hasil pemilu yang sudah selesai di MK,”urainya. Dia menambahkan, putusan hakim harus dipahami secara hukum, tidak boleh dipahami secara politis.

Karena itu, putusan hukum tidak bisa dicampuradukkan dengan kepentingan politis. “Ini keputusan hukum, bukan politis,”kata Jimly. Atas putusan MA tersebut, dia meminta agar KPU segera melaksanakan putusan.

Sementara itu, sejumlah politisi lintas partai yang merasa dirugikan dengan Peraturan KPU No 15/2009 membentuk Koalisi Konstitusi dan Keadilan (K3) dan mereka mendesak KPU segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penghitungan tahap kedua perolehan kursi DPR.

(m purwadi/kholil)

www.seputar-indonesia.com

Putusan MA Munculkan Kerumitan di Daerah

2009-08-01T12:57:00.000+07:00

Sabtu, 1 Agustus 2009 | 03:33 WIB

Jakarta, Kompas - Putusan Mahkamah Agung menimbulkan kerumitan penghitungan kursi di daerah. Di beberapa daerah pemilihan, jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bisa dibagi lagi. Hal itu, di antaranya, karena tidak ada partai politik yang mampu memenuhi bilangan pembagi pemilih.

Selain itu, juga karena ada dua parpol yang memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP) sehingga menyisakan jatah kursi kosong.

”Misalnya, di dapil Kabupaten Kulon Progo, tak satu pun parpol bisa memenuhi BPP (36.609 suara). Padahal, ada enam kursi DPRD DIY tersedia di sana. Lha, enam kursi kosong ini akan diberikan ke siapa? Kalau diberikan kepada peraih suara terbanyak juga harus ada aturannya,” ungkap Any Rohyati, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta, Jumat (31/7) di Yogyakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, MA telah mengeluarkan keputusan yang membatalkan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 Ayat 2 huruf b Peraturan KPU Nomor 15/2009. Dengan pembatalan pasal itu, parpol yang tidak memperoleh kursi pada tahap pertama karena tidak memenuhi BPP tidak dapat mengikuti penghitungan kursi tahap kedua.

Dicontohkan juga, di dapil Kota Yogyakarta dengan jatah tujuh kursi, hanya ada dua parpol yang bisa memenuhi BPP 28.596 suara, yaitu Partai Demokrat (50.405 suara) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (42.554 suara). Pada pembagian pertama sesuai dengan BPP, dua parpol masing-masing mendapat satu kursi. Karena masih memiliki sisa suara, keduanya mendapatkan satu kursi lagi. ”Sisa tiga kursi berikutnya akan dibagi untuk siapa? Ini, kan, belum ada aturannya,” ujarnya. Adapun kursi DPR dari dapil DIY tidak berpengaruh karena DIY hanya satu dapil.

KPU DIY sampai kini masih menunggu instruksi KPU Pusat. Namun, sampai kemarin belum ada perintah baru selain hanya diminta pasif. Pihaknya berharap KPU Pusat segera memberikan kepastian akan melaksanakan putusan MA atau tidak. Ini karena agenda pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota 2009-2014 makin dekat, yaitu pertengahan Agustus, dan pelantikan anggota DPRD terpilih 31 Agustus.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu DIY Agus Triyatno mengingatkan, putusan MA bila diterapkan akan membawa rentetan dampak politik yang pelik. Dikhawatirkan, ini akan memunculkan kondisi sosial politik yang tidak baik akibat kekecewaan calon anggota legislatif yang semula dinyatakan lolos, tetapi kemudian dinyatakan batal terpilih.

Di Temanggung, KPU Kabupaten Magelang dan Temanggung di Jawa Tengah mulai didatangi para calon anggota legislatif yang memperoleh kursi dalam Pemilu 2009 atau tidak. Mereka semua mempertanyakan tentang kejelasan posisi masing-masing terkait dengan putusan MA tentang pembatalan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.

”Mereka yang terpilih menanyakan apakah dengan adanya putusan MA, posisinya tergeser atau tidak. Sedangkan yang tidak terpilih bertanya apakah mereka berpeluang memperoleh kursi atau tidak,” ujar Ketua KPU Kabupaten Magelang Ahmad Majidun.

Bakal adanya kursi kosong juga dialami KPU Jawa Barat yang diperkirakan bakal ada kursi kosong di DPRD Jabar bila putusan MA itu dilaksanakan.

”Bila pembagian sesuai BPP itu dilakukan, akan ada banyak kursi kosong, yakni sisa kursi yang tidak bisa lagi diisi karena sisa suara dari penghitungan tahap pertama sudah dibagi habis,” kata Ketua KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Sementara KPU Kabupaten/Kota Denpasar menunggu keputusan pusat soal perubahan penghitungan kursi DPRD. Meski demikian, pelantikan anggota DPRD di sejumlah kabupaten di Bali tak mungkin ditunda.

Ketua KPU Badung Wayan Gendra mengatakan, pihaknya bingung karena tidak ada instruksi apa pun dari pusat. ”Kami tidak mungkin menunda pelantikan. Tetapi, kami juga belum menyiapkan apa pun jika ada perubahan,” kata Gendra. (RWN/EGI/AHA/REK/AYS/WIE)

Batalkan Putusan MA, PPP Akan Uji Materi UU Pemilu

2009-08-01T10:09:00.000+07:00

Jakarta - Keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) No 15P/HUM/2009 tentang pembatalan penghitungan suara tahap kedua harus ditempuh secara hukum. Pasalnya, MA secara konstitusional memiliki kewenangan menguji peraturan KPU.

"Dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip negara hukum, keberatan atas putusan MA harus ditempuh dengan langkah hukum. Yang dapat membatalkan putusan hukum adalah putusan hukum, bukan politik," kata Ketua Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan Bidang Hukum dan HAM, Lukman Hakim Saifuddin dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/7/2009).

Dikatakan Lukman, untuk membatalkan putusan MA, PPP akan mengajukan pengujian materi pasal 205 ayat (4) UU No 10/2008 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyampaikan 9 dasar pengajuan uji materiil tersebut.

"Pertama, UU 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat dan membentuk pemerintahan yang mencerminkan aspirasi rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan. Karenanya pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil," kata Lukman.

Kedua, lanjut Lukman, guna mewujudkan amanah konstitusi UU No 10/2008 mengatur aspirasi rakyat dalam bentuk suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi di DPR. Ketiga, pengaturan tentang penentuan kursi DPR tahap kedua diatur dalam pasal 205 ayat (4) UU No 10/2008 dan berdasarkan pasal itu, KPU membuat Peraturan KPU Nomor 15/2009. Dalam pasal 22 huruf c dan padal 23 ayat 91) dan ayat (3) disebutkan parpol yang ikut dalam penghitungan tahap kedua adalah parpol yang mempunyai "sisa suara" lebih dari 50 persen BPP.

Keempat, berdasarkan ketentuan itu, suara yang telah dihitung dalam tahap pertama tidak lagi dihitung dalam tahap kedua. Dengan demikian, prinsip satu suara hanya hanya bermakna untuk penentuan satu kursi bisa diterapkan dan sejalan denan maksud pasal 205 ayat (5) UU No 10/2008. Pasal tersebut menentukan yang menjadi dasar pembagian adalah sisa suara sah dari penghitungan tahap kedua.

"Kelima, akan tetapi putusan MA, peraturan KPU No 15/2009 dibatalkan. Putusan tersebut menyatakan dasar penghitungan untuk tahap kedua bukan sisa suara dari penghitungan tahap pertama yang sekurang-kurangnya 50 persen, tetapi yang secara total memperoleh 50 persen," cetusnya.

Keenam, lanjut Lukman, bahwa dengan putusan MA, maka tafsir terhadap pasal 205 ayat (4) UU No 10/2008 yang dibuat KPU melalui Peraturan KPU No 15/2009 menjadi tidak berlaku, dan tafsir formal yang berlaku adalah sebagaimana putusan MA.

"Namun, putusan MA itu bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) dan pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan terjadinya perbedaan nilai antara suara yang satu dengan pemilih lainnya dan merugikan hak konstitusional pemilih dan calon wakil rakyat," imbuhnya.

"Kedelapan, berdasarkan uraian itu, maka pasal 205 ayat (4) UU No 10/2008) harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Atau setidaknya, sembilan, pasal tersebut dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (Conditionally consitutional)," pungkasnya.
( irw / irw )Muhammad Nur Hayid - detikPemilu

DPRD Tolak Putusan Mahkamah Agung

2009-07-30T20:29:00.000+07:00

Kamis, 30 Juli 2009 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas - Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia menolak putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 yang terkait dengan penghitungan kursi DPRD kabupaten/kota. Alasannya, anggota DPRD kabupaten/kota periode 2009-2014 akan segera dilantik.

Direktur Eksekutif Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Adkasi) Iwan Soelasno, Rabu (29/7), mengatakan, saat ini calon anggota DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang sudah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU kabupaten/kota, sedang menyiapkan upacara pelantikan yang direncanakan bulan Agustus 2009. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota berbeda-beda di seluruh Indonesia sehingga upacara pelantikan tergantung dari habisnya masa jabatan mereka.

MA telah mengeluarkan putusan yang membatalkan Pasal 45 Huruf b dan Pasal 46 Ayat 2 Huruf b Peraturan KPU No 15/2009. Uji materi terhadap pasal-pasal itu diajukan oleh Tudsi, calon anggota DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan pembatalan pasal itu, parpol yang tidak memperoleh kursi pada tahap pertama karena tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih tidak dapat mengikuti penghitungan kursi tahap kedua.

”Masa jabatan mereka harus pas lima tahun, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Untuk itu, sebagian besar anggota Adkasi menolak putusan MA sekalipun harus berseberangan dengan DPP parpolnya masing-masing,” kata Iwan.

Untuk itu, lanjut Iwan, KPU harus segera berkoordinasi dengan MA. ”Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi gejolak politik di kabupaten/kota. Adkasi khawatir putusan MA akan membuat konflik politik horizontal, baik internal parpol maupun antarparpol,” ujar Iwan.

Secara terpisah, anggota KPU, Andi Nurpati Baharuddin, mengungkapkan, KPU akan segera melakukan rapat pleno pekan ini untuk membicarakan lima putusan MA terkait dengan Pemilu Legislatif 2009. ”Kami semua mempunyai niat untuk segera mengambil keputusan terkait putusan MA dan MK (Mahkamah Konstitusi). Apalagi, anggota DPRD akan segera dilantik mulai bulan depan. Kalau pelantikan anggota DPR, masih tanggal 1 Oktober, sehingga KPU punya waktu dua bulan lagi,” katanya.

Andi melanjutkan, pada prinsipnya KPU menghormati dan menghargai putusan MA. Karena itu, KPU harus mempunyai dasar yang kuat apabila akan mengambil keputusan.

KPU temui pimpinan MA

Wakil KPU, kemarin, bertemu dengan pimpinan MA di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. KPU meminta penjelasan terkait putusan MA yang membatalkan Peraturan KPU No 15/2009 khusus terkait pembagian kursi tahap kedua. ”Kami cuma menyampaikan inilah putusan MA,” ujar juru bicara MA, Hatta Ali. Dalam pertemuan itu, ungkap Hatta, KPU sama sekali tidak menyampaikan keberatan. Mereka hanya bertanya bagaimana penerapannya.

Menurut Hatta, MA menjelaskan, putusan mereka adalah putusan terhadap perkara hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengujian itu memang merupakan wewenang MA.

”Inilah (Peraturan KPU) yang majelis hakim uji. Ternyata majelis melihat ada pertentangan antara Peraturan KPU Pasal 22 dan 23 dengan UU No 10/2008 Pasal 205 Ayat 4. Kami tidak lihat perhitungan suaranya. Itu bukan wewenang kami,” ujar Hatta.

Ditanya mengenai revisi hasil penghitungan, Hatta menjelaskan, hal itu tergantung KPU. Namun, putusan MA tersebut tidak berlaku surut. Putusan MA berlaku ke depan. ”Peraturannya yang dibatalkan, dan MA memerintahkan untuk merevisi peraturannya,” ujar Hatta.

Dalam pengujian itu, Hatta menegaskan bahwa MA semata-mata melihat dari segi hukum. ”MA tidak melihat aspek politis. Karena waktu perkara diputus, kami tidak tahu siapa yang diuntungkan dan dirugikan. MA semata-mata hanya melihat ada pertentangan. Kami tidak melihat soal angka. Kami tidak tahu. Kalau kami tahu, itu justru tidak obyektif,” ujar Hatta.

Masih mengenai persoalan yang sama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie meminta KPU segera melaksanakan putusan tersebut.

”Saya anjurkan putusan hukum harus dihormati dan dilaksanakan. Soal bagaimana caranya, substansi apa yang mau dimuat, itu pandai-pandai KPU. Sebab, implikasi dari kesimpangsiuran bisa menimbulkan masalah yang serius sekali. Jadi, KPU jangan memberi kesan tidak menghormati hukum. Mereka itu institusi resmi,” ujar Jimly.

Secara terpisah, mantan hakim agung MA, Benjamin Mangkoedilaga, menilai beberapa putusan MA terkait pembagian tata cara pembagian kursi anggota DPR dan DPRD hasil pemilu legislatif lalu sudah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang dimiliki MA. Hakim MA pun dianggap sudah bekerja secara profesional dan tidak berpolitik. ”Lembaga peradilan tidak berpolitik. Itu memang kewenangannya,” katanya.

Menurut Benjamin, MA pernah membatalkan sejumlah kasus bernuansa politik tanpa dipengaruhi oleh putusan politik. MA pernah membatalkan keputusan presiden tentang pengangkatan Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Kepala Polri pada 2001 dan membatalkan keputusan Menteri Penerangan yang membredel majalah Tempo pada 1995.

Sesuai Pasal 31 Ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, salah satu kewenangan MA adalah melakukan uji materi (judicial review) untuk menguji peraturan perundang-undangan dengan UU di atasnya. Pengajuan uji materi itu dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan tata usaha negara ataupun mengajukan uji materi langsung ke MA.

”Sekarang terserah KPU, mau melaksanakan putusan MA atau jika tidak puas, silakan mengajukan PK (peninjauan kembali),” katanya menambahkan. (MZW/ANA/SIE)

Sumber : Kompas.com

CETRO: Saya Kira Hakim MA Enggak Ngerti...

2009-07-29T14:12:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif CETRO Hadar N Gumay menilai Hakim Agung yang mengeluarkan putusan mengenai pembatalan tata cara penghitungan perolehan kursi tahap II DPR RI tidak mengerti dengan benar sistem proporsional yang dibangun dalam pemilihan umum kali ini, apalagi kemudian dilanjutkan dengan penghitungan perolehan kursi untuk DPRD.

Hadar mengatakan, sistem pemilu yang dibangun sudah mencerminkan proporsionalitas. Namun, sekarang diubah bahwa hanya partai yang memperoleh bilangan pembagi pemilih (BPP) penuh yang dapat memperoleh jatah kursi. Misalnya, di satu dapil tersedia jatah lima kursi. Dua partai meraih dua kursi di tahap pertama.

"Nah, kalau menurut putusan MA, yang berhak mendapat sisa kursi ya partai itu-itu juga. Kelihatan sekali hakim ini enggak ngerti apa yang mereka putuskan. Menurut saya, MA stop dulu deh terima judicial review. Kalau enggak akan hancur ini sistem pemilu kita," ujar Hadar dalam diskusi Charta Politika bertajuk "Kontroversi Putusan MA", Rabu (29/7).

Hadar menilai, persoalannya memang ada di Mahkamah Agung (MA). Menurut Hadar, lembaga ini seharusnya tidak menerima judicial review karena hasil ini digunakan untuk menetapkan hasil pemilu yang sudah ditetapkan. "Aneh kan? Saya kira ini kekeliruan MA melayani proses judicial review. Di sini, KPU sulit menghindarinya karena pascaputusan, KPU harus menghitung ulang. Tidak bisa tidak, putusan MA harus mereka perhatikan," tandas Hadar.

Hadar mendorong agar dibuat sebuah terobosan hukum untuk mengakhiri putusan untuk kepentingan bersama, bukan sekadar kepentingan politik.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

Putusan MA Juga Mengubah Konstelasi Kursi di DPRD

2009-07-29T08:41:00.001+07:00

Jakarta - Jika Putusan MA No 15 P/HUM/2009 membuat gonjang-ganjing perolehan kursi di DPR, maka putusan MA yang lain, yakni Nomor 16 P/HUM/2009, bisa membuat berantakan perolehan kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Uji material yang diajukan oleh caleg DPRD Kabupaten Malang, M Rusdi, itu juga diputuskan pada 18 Juni 2009 lalu.

Jika putusan ini diterapkan sekarang, ratusan bahkan ribuan kursi DPRD kabupaten/kota terancam ganti pemilik.

Dalam permohonannya tertanggal 2 Juni itu, Rusdi mempermasalahkan penghitungan kursi DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua. Aturan yang dipermasalahkan Rusdi tercantum dalam pasal 45 huruf b dan pasal 46 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Kursi dan Caleg.

Aturan KPU

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), penghitungan kursi di Kabupaten/Kota dibagi ke dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan dengan cara mencari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di tiap dapil.

Seperti di tingkat nasional, di tingkat kabupaten/kota juga terdapat dapil. BPP diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh suara parpol di dapil dengan jumlah kursi.

Parpol yang memperoleh suara di atas BPP otomatis menapatkan kursi. Jika suaranya berjumlah 2 kali lipat BPP, maka parpol itu memperoleh 2 kursi. Demikian seterusnya.

Perlu dicatat, untuk penghitungan kursi DPRD baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota tidak menggunakan parliamentary threshold (PT). Itulah mengapa seluruh suara dari semua parpol diikutkan dalam penghitungan kursi.

Setelah parpol yang suaranya melampaui BPP mendapatkan kursi, maka sisa suaranya akan diikutkan di penghitungan tahap kedua. Adapun parpol yang di tahap pertama tidak memperoleh kursi, suaranya juga akan diikutkan dalam
penghitungan tahap kedua. Suara parpol yang belum dapat kursi itu dikategorikan sebagai 'sisa suara.'

Penghitungan tahap kedua dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada
parpol berdasarkan perolehan sisa suara terbanyak. Misalnya masih ada 7 kursi yang belum terbagi, maka 7 kursi itu dibagikan kepada 7 parpol
yang mempunyai sisa suara paling besar.

Putusan MA

Aturan yang dipersoalkan Rusdi adalah mengenai pengkategorian suara parpol yang tidak memperoleh kursi di tahap pertama sebagai sisa suara.

Merujuk pada pasal 213 ayat (3) UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu, Rusdi
berpendapat bahwa sisa suara itu hanya dimiliki oleh parpol yang telah memperoleh kursi di tahap pertama.

Adapun suara parpol yang tidak mendapatkan kursi di tahap pertama tidak bisa dikategorikan sebagai 'sisa suara,' dan karenanya tidak bisa diikutsertakan dalam penghitungan tahap kedua.

Dalam pasal 213 ayat (3) UU Pemilu disebutkan, dalam hal masih terdapat sisa
kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP, maka penghitungan kursi dilakukan dengan cara membagi sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak
satu per satu sampai habis. Dengan demikian, hanya sisa suara saja yang bisa diikutkan dalam penghitungan tahap kedua.

Dalam penafsiran Rusdi, yang namanya sisa suara itu hanyalah sisa suara dari
parpol yang telah memperoleh kursi, tidak termasuk suara parpol yang belum mendapatkan kursi sebagaimana ditafsirkan KPU dalam Peraturan KPU No
15/2009 pasal 45 huruf b dan Pasal 46 ayat (2) huruf b.

Karena itu Rusdi beranggapan pengkategorian suara parpol yang belum memperoleh kursi di tahap pertama sebagai sisa suara adalah hal yang salah.

Dengan mengkategorikan suara parpol yang belum memperoleh kursi di tahap pertama itu sebagai suara sisa, menurut Rusdi, KPU telah memberi hak kepada parpol itu untuk mengikuti penghitungan di tahap kedua. Padahal
sebenarnya parpol itu tidak berhak ikut karena sejatinya tidak memiliki sisa suara.

Dalam permohonannya itu Rusdi mengatakan KPU masih terjebak dengan aturan yang ada di UU Nomor 12/2003 tentang Pemilu. Dalam Pasal 106 huruf b UU tersebut dikatakan, jika suara parpol di penghitungan tahap pertama lebih kecil dari angka BPP, maka suara itu akan dikategorikan sebagai sisa suara dan diikutkan dalam penghitungan tahap ketiga.

Padahal UU Nomor 12/2003 itu telah dinyatakan batal dengan berlakunya UU Nomor 10/2008. Karena itu KPU dianggap telah berpedoman pada UU yang sudah kadaluwarsa.

Pendapat Rusdi itu diamini oleh Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji material Rusdi. Karena itulah MA memerintahkan KPU membatalkan dan mencabut Peraturan KPU No 15/2009 pasal 45 huruf b dan pasal 46 ayat (2) huruf b.

Hakim agung yang memutus perkara ini sama dengan yang memutus uji materi yang diajukan Zainal Ma'arif, yakni Ketua MA sebagai Ketua Majelis dengan anggota Imam Soebechi dan Marina Sidabutar.

Implikasi

Implikasi dari putusan MA ini, parpol yang di penghitungan tahap pertama tidak mendapatkan kursi secara otomatis tidak bisa diikutkan dalam penghitungan tahap kedua. Itu artinya selamanya mereka tidak akan mendapatkan kursi.

Dengan perubahan cara menghitung ini, bisa dipastikan ratusan atau bahkan ribuan kursi DPRD kabupaten/kota bakal ganti majikan.

Jumlah kursi untuk DPRD kabupaten/kota berkisar antara 20-50 kursi. Dengan
jumlah kabupaten/kota yang mencapai angka 471, bisa dibayangkan berapa kursi yang akan mengalami pergeseran pemilik.

Namun ada yang perlu diperhatikan di sini. Dalam amar putusannya, MA tidak memerintahkan KPUD merevisi SK penetapan caleg di kabupaten/kota.

Ini lain dengan Putusan MA No 15P/HUM/2009 yang memerintahkan KPU merevisi SK No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009. Karena itu masih menjadi tanda tanya apakah KPUD kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus mengubah perolehan kursi DPRD yang telah mereka tetapkan atau tidak.

( sho / nwk ) Shohib Masykur - detikPemilu

Babak Baru Geger Kursi DPR

2009-07-25T17:37:00.003+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan KPU tentang penghitungan kursi DPR berdampak serius atas komposisi kursi di parlemen. Keputusan ini tak ubahnya bom yang meledak menjelang berakhirnya rangkaian Pemilu 2009.

Keputusan MA yang membatalkan Peraturan KPU No 15/2008 Pasal 22 huruf C dan pasal 23 ayat (1) dan (3) tentang pedoman teknis penetapan, dan pengumpulan hasil pemilu tata cara perolehan kursi, bedampak tak kecil atas komposisi kursi di parlemen.

Sedikitnya terdapat perubahan kepemilikan 66 kursi DPR RI. Permohonan uji materi ini diajukan oleh empat caleg Partai Demokrat, yakni Zaenal Ma’arif, Yosef B Badeoda, M Utomo A Karim, dan Mirda Rasyid.

Dampak dari keputuasn MA tersebut, penghitungan tahap kedua yang mempertimbangkan seluruh suara parpol, bukan sisa suara setelah dibagi dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) 100% pada tahap pertama.

Karena, jika merujuk di peraturan KPU tersebut dalam penghitungan tahap kedua sisa suara dari tahap pertama masuk pada penghitungan tahap kedua dengan sisa suara yang mencapai 50% BPP akan memperoleh kursi.

Dalam perhitungan Centre for Electoral Reform (Cetro) putusan MA itu akan mengakibatkan perubahan jumlah kursi sembilan partai yang lolos parliamentary threshold (PT). Empat partai di antaranya akan mendapat ‘berkah’ atas putusan itu, namun sisanya mendapat ‘musibah’.

Keempat partai politik tersebut yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkian Bangsa (PKB). Sedangkan partai yang mengalami penurunan kursi yaitu Hanura, PKS, Gerindra, PPP, dan Partai Gerindra.

Partai Demokrat dari 150 kursi menjadi 180 kursi, Partai Golkar menjadi 125 kursi dari sebelumnya 107 kursi, PDIP dari 95 kursi menjadi 111 kursi, dan PKB dari 27 kursi menjadi 29 kursi.

Sedangkan partai yang kehilangan kursi yaitu Partai Hanura yang awalnya mendapat 18 menjadi tersisa 6 kursi. PKS berkurang tujuh dari sebelumnya 57 kursi. PAN menjadi 28 dari sebelumnya 43 kursi. Sedangkan PPP menjadi 21 dari sebelumnya 37 kursi.

Merespons keputusan MA, Juru Bicara Partai Hanura Jogi Soehandoyono menegaskan, pihaknya akan mempelajari dengan seksama keputusan MA tersebut. Sekaligus mencari celah hukum yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan.

“Keputusan MA itu sangat berpengaruh terhadap partai-partai politik dan dapat menimbulkan konflik di internal partai. Apalagi jika ada para calon legislatif yang terpaksa terdepak, dengan putusan MA itu,” tutur Soehandoyo, di Jakarta, Jumat (24/7).

Cukup wajar reaksi Partai Hanura. Karena dengan menggunakan keputusan MA, maka partai yang dibesut Wiranto itu akan kehilangan kursi cukup banyak sekitar 12 kursi. Tampaknya sikap serupa akan dilakukan oleh partai politik yang dirugikan dengan keputusan MA tersebut.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, dampak dari keputusan MA membuat bangsa Indonesia menjadi repot. Menurut dia, jika keputusan MA dijalankan jelas akan berdampak dengan pilpres yang telah digelar.

“Bagaimana pilpres itu nasibnya, Hanura dan Gerindra tidak layak mencalonkan presiden,” tegasnya. Kondisi demikian, sambung Ray, tidak terlepas dari sikap KPU yang selama ini sering mengindahkan masukan dari pihak luar.

Sementara peneliti senior Cetro Refly Harun meminta agar KPU mengindahkan keputusan MA dan menempuh jalur hukum. “Kita menyarankan KPU tidak terima saja untuk kemudian menempuh upaya hukum ini,” katanya di kantor KPU.

Selain menyarankan KPU menempuh jalur hukum, Refly juga berharap caleg dan partai yang dirugikan atas keputusan MA agar menempuh jalur hukum.

Keputusan MA tak ubahnya bom menjelang usainya hajatan demokrasi lima tahun. Implikasi atas keputusan MA tersebut tidak kecil. Mulai dari pilpres, peta koalisi di parlemen, hingga dinamika di parlemen dalam lima tahun ke depan. [E1] R Ferdian Andi R

KPU Tak Diundang Sidang MA & Belum Terima Salinan Putusan

2009-07-23T14:43:00.002+07:00

detikcom - Kamis, Juli 23

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak diundang dalam sidang putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi di tahap kedua. KPU juga belum menerima salinan putusan itu.

"Saya nggak pernah hadir, mungkin biro hukum yang diundang," kata anggota KPU yang juga Ketua Pokja Penetapan Kursi, I Gusti Putu Artha, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2009).

Putu mengaku sampai saat ini KPU belum menerima salinan putusan MA tersebut. Terkait sidang judicial review (JR) yang diajukan oleh caleg Partai Demokrat Zainal Ma'arif itu, Putu mengaku tahu sekedarnya saja.

"Saya memang pernah dengar kalau ada (JR) itu," kata Putu.

Putu menambahkan, sampai sekarang pihaknya belum menerima salinan putusan MA. "Belum terima," tambahnya.

MA mengabulkan judicial review Peraturan KPU Nomor 15/2009 tentang penetapan kursi dan caleg terpilih yang diajukan oleh caleg Partai Demokrat Zainal Ma'arif dan kawan-kawan. Dengan putusan MA ini, maka semua caleg terpilih yang ditetapkan berdasarkan penghitungan tahap kedua harus ditinjau ulang.

Dalam peraturan KPU pasal 23, penghitungan tahap kedua dilakukan dengan patokan 50 persen bilangan pembagi pemilih (BPP). Suara parpol yang belum memperoleh kursi di tahap pertama dan suara sisa parpol yang telah memperoleh kursi di tahap pertama akan diikutkan dalam penghitungan kursi menggunakan angka 50 persen BPP.

Yang dipersoalkan dalam judicial review itu adalah aturan bahwa parpol yang telah memperoleh kursi di tahap pertama hanya bisa mengikutsertakan sisa
suaranya di tahap kedua. Menurut pemohon, seharusnya semua suara parpol itu diikutkan, bukan hanya sisanya.

Sebab aturan yang ada di UU 10/2008 tentang Pemilu pasal 205 ayat (4) menyebutkan bahwa parpol yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50 persen dari BPP otomatis diikutkan dalam penghitungan tahap kedua.

Dengan demikian, misalnya ada parpol yang memperoleh suara 140 persen BPP, maka parpol itu juga akan diikutkan ke penghitungan tahap kedua. Bekal suara parpol itu di penghitungan tahap kedua adalah 140 persen, meskipun yang 100 persen sudah terkonversi menjadi kursi di tahap pertama dan tinggal sisa 40 persen.

Pendapat pemohon itu diamini oleh MA. Karenanya MA mengeluarkan putusan No 15/0/HUM/2009 yang diambil pada 18 Juni 2009. Dalam putusannya itu MA menyebut bahwa peraturan KPU yang mengatur penghitungan di tahap kedua itu tidak sah karena bertentangan dengan UU Pemilu, dan karenanya pasal yang bersangkutan, harus dicabut.

MA juga memerintahkan KPU merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol. KPU juga diharuskan menunda pelaksanaan keputusan No 259 tersebut.

Sumber : http://id.news.yahoo.com/dtik/20090723/tpl-kpu-tak-diundang-sidang-ma-belum-ter-b28636a_1.html

Putusan MA Dinilai Kontroversial

Cetro: MA Tak Wenang Anulir Hasil Pemilu

SBY Didesak Minta Maaf Terkait Pernyataannya Setelah Ledakkan Bom

2009-07-22T12:10:00.000+07:00

JAKARTA - Lima hari sudah teror bom Jakarta di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton terjadi. Sejauh ini para pelakunya ditengarai kuat merupakan jaringan dari gembong teroris Noordin M. Top yang hingga kini masih jadi buron. Maka, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa jam setelah tragedi itu terjadi, bahwa pengeboman terkait pihak yang kecewa dengan pilpres kian tak terbukti.

"Kalaupun terkait politik, itu politik Al Qaidah. Sama sekali tidak terkait dengan politik di dalam negeri," kata Brigjen Pol (pur) Suryadarma Salim, mantan Kadensus 88 yang sukses membekuk para pelaku bom Bali dan JW Marriott I di studio TV One tadi malam.

"Kami berharap SBY menunjukkan sikap kenegarawanan dengan meminta maaf," kata Sekretaris Umum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Fadli Zon di Jakarta kemarin (21/7). Fadli menduga pernyataan emosional presiden keluar setelah mendapat masukan yang keliru dari bawahannya.

Seperti diberitakan, ketika memberikan pernyataan beberapa jam setelah ledakan itu, SBY juga membeber beberapa lembar foto yang menggambarkan sejumlah anggota teroris bertopeng sedang berlatih menembak, dan sasaran tembaknya adalah foto SBY. Atas dasar itulah, SBY lantas mengaitkan ledakan di Marriott dan Ritz-Carlton itu dengan aktivitas teroris dalam foto tersebut, yang diduga digerakkan oleh pihak-pihak yang kecewa dengan pilpres. "Ini intelijen. Ada rekaman videonya. Ada gambarnya. Bukan fitnah, bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat lalu," tegas SBY saat itu. Semua laporan intelijen itu, lanjut SBY, dikumpulkan terkait Pemilu 2009.

Meski tidak menyebut nama, banyak pihak menduga bahwa yang dituduh SBY adalah tim dari capres Megawati-Prabowo. "Tidak butuh interpretasi macam-macam. Sudah jelas kok arahnya ke mana," cetus Fadli Zon yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Permadi menambahkan, foto-foto yang diperlihatkan SBY ketika memberi pernyataan itu sebenarnya foto-foto lama. Bahkan, lima tahun lalu Komisi I DPR yang bermitra dengan Badan Intelijen Negara (BIN) sudah pernah melihatnya.

"Saat Kepala BIN Hendro Priyono pernah disampaikan (foto-foto itu). Begitu juga saat kepala BIN dipegang Syamsir Siregar," kata mantan anggota Komisi I DPR yang di-recall PDIP karena menyeberang ke Partai Gerindra awal Januari 2009.

Menurut Permadi, dalam paparannya, para kepala BIN menjelaskan foto-foto tersebut menunjukkan aktivitas para teroris yang tengah berlatih di Ambon dan Poso sekitar 2004-2005. Malah foto yang diperlihatkan sata itu, imbuh dia, lebih banyak daripada foto yang dibawa SBY. "Ada foto yang lagi naik motor, foto latih tanding, dan yang lain," jelas Permadi.

Bagaimana foto yang memperlihatkan wajah SBY sebagai target sasaran latihan tembak? "Kalau itu tidak ada. Saya lihat SBY yang terlalu peka mendapat laporan. Padahal, dalam demo mahasiswa di Jakarta, Maluku, atau Makassar, sudah biasa foto-foto presiden dibakar atau disobek-sobek," katanya.

Karena jelas-jelas salah, Permadi berharap SBY menyampaikan permintaan maaf. Sebab, SBY telah melakukan kebohongan publik. "Kalau beliau memang orang santun, tidak suka kebohongan, seharusnya begitu. Ini lebih menyenangkan ketimbang memendam kebencian," tandas paranormal yang senang berpakaian serbahitam itu.

Sebelumnya, saat ditanya tentang perlu tidaknya presiden meminta maaf, Prabowo enggan berkomentar banyak. "Ah, saya selalu memilih untuk berpikir positif saja," jawabnya seusai doa bersama tokoh lintas agama untuk korban 'teror bom' JW Marriott dan Ritz-Carlton di Bellagio Mall Atrium, Mega Kuningan, Jakarta, Senin lalu (20/7).

Desakan keras agar SBY meminta maaf juga muncul dari kubu JK-Wiranto. "Publik awam dengan mudah membuat penafsiran kalau yang dimaksud presiden itu kalau tidak JK-Win, ya Mega-Pro," kata jubir tim sukses JK¿-Wiranto, Yuddy Chrisnandi.

Menurut dia, selaku kepala negara, SBY sangat ceroboh membeberkan laporan intelijen yang kebenarannya belum bisa dibuktikan. Ini berpotensi menimbulkan keresahan. "Bayangkan, orang-orang sekaliber Jusuf Kalla, Megawati, Prabowo, dan Wiranto yang negarawaran dan percaya terdadap demokrasi ternyata dituduh penyebar teror," sesalnya.

Yuddy menilai SBY perlu meminta maaf, terutama kepada capres yang dia "tembak" melalui pidatonya. Presiden, imbuh Yuddy, harus mengakui kalau sudah salah menelan mentah-mentah informasi intelijen yang ternyata tidak terbukti kebenarannya.

"SBY harus memberikan sanksi, kalau perlu sampai pemberhentian, kepada pejabat-pejabat intelijen yang terbukti memberi info salah dan menyebabkan presiden menuai kecaman luas seperti sekarang ini," tandas anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar itu.

Yuddy juga membantah keras penjelasan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana yang menyebut presiden tidak pernah memastikan teror bom dua hotel di kawasan Mega Kuningan terkait pilpres.

"Eksplisit SBY menuduh pengeboman berkaitan dengan ketidakpuasan hasil pemilu. Presiden juga menyebut soal gerakan revolusi, ada upaya meng-Iran-kan Indonesia, dan menggagalkan pelantikan SBY," ujarnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menolak mentah-mentah desakan agar SBY meminta maaf. Menurut dia, tidak ada yang keliru dari statemen SBY. Inti statemen itu mencerminkan kemarahan SBY terhadap terorisme.

SBY lantas menegaskan tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan untuk menangkap dalang pengeboman, serta membongkar jaringannya. "Jadi, yang seharusnya disarankan minta maaf, bahkan bertobat atau menyerahkan diri itu para teroris dan dalangnya," tegas mantan Ketum PB HMI itu.

Sementara itu, Menkominfo M. Nuh menilai, para elite salah taf¿sir terhadap pidato SBY beberapa jam setelah ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton ter¿sebut. Menurut Nuh, kalau para elite menyimak lagi per¿nya¿taan SBY yang disampaikan di halaman Istana Presiden pada 17 Juli lalu, tidak akan terjadi polemik yang berkepanjangan. "Tolong disimak ulang. Dibaca trans¿kripnya," kata Nuh kepada Jawa Pos kemarin (21/7). Dia juga menegaskan, dalam pidato itu, tidak ada tudingan kepada calon presiden atau calon wakil presiden saingan SBY.

Transkrip pidato presiden itu, kata Nuh, bisa dibaca di website resmi presiden, www.presidenri.go.id atau www.presidensby.info. Dia menunjukkan pa¿ragraf kedelapan pidato SBY bahwa SBY tidak menuding siapa pun dalam peristiwa bom Jakarta tersebut.

Jawa Pos | Rabu, 22 Juli 2009

Dikutip dari Berpolitik.com

15 Poin di RUU Tipikor Versi Pemerintah Ancam Pemberantasan Korupsi

2009-07-05T15:22:00.001+07:00

Jakarta - RUU Tipikor tengah digodok pemerintah dan DPR. Di tengah-tengah ketergesaan pembahasan, pasal-pasal krusial yang justru mengancam pemberantasan korupsi lolos.

Berikut poin-poin mengkhawatirkan tersebut berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), seperti yang disampaikan Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah, Rabu (1/7/2009):

1. Ancaman pidana: beberapa pasal tidak mencantumkan ancaman pidana minimal (potensial terjadinya vonis percobaan bagi koruptor).

2. Masa daluwarsa (hapusnya penuntutan): 18 tahun

3. Tindak pidana yang dapat dihapuskan: korupsi di bawah Rp 25 juta, apabila pelaku menyesal dan mengembalikan dapat tidak dituntut pidana. Ada toleransi bagi pelaku dan potensi disimpangi.

4. Pengadilan Tipikor: tidak jelas dan tegas menyebutkan pengadilan tipikor.

5. Kewenangan penuntutan KPK: Kewenangan KPK diakui hanya sampai tingkat penyidikan. Tingkat penuntutan tidak jelas.

6. Perlindungan pelapor: justru muncul ancaman pidana bagi pelapor palsu. Terlapor berpotensi melaporkan balik pelapor.

7. Korupsi oleh advokat tidak diatur, korupsi oleh advokat hanya dijerat dengan kode etik.

8. Pembekuan: tidak diatur. Berpotensi adanya pengalihan rekening dari pelaku kepihak ketiga.

9. Pengelolaan aset hasil korupsi tidak diatur. Potensi aset korupsi dikelola oleh rubasan atau masing-masing institusi.

10. Pembatalan kontrak akibat dari korupsi tidak diatur

11. Penyertaan, percobaan, dan permufakatan korupsi tidak diatur

12. Penyadapan tidak diatur

13. Optimalisasi peran serta masyarakat peran serta masyarakat masih terbatas (terkesan copy paste) dengan UU Korupsi yang lama

14. Kewajiban pelaporan kekayaan tidak diatur

15. Penahanan tidak diatur.

Dari hasil di atas, bisa diketahui bahwa hal itu bisa membahayakan pada keberlangsungan upaya pemberantasan korupsi.

"Ancaman pidana lebih rendah dari UU korupsi sebelumnya, beberapa ketentuan penting terkait pidana korupsi tidak terakomodir (misalnya penyertaan dan tidak jelasnya pengakuan terhadap KPK dan Pengadilan Khusus Korupsi), juga adanya sikap toleran terhadap pelaku korupsi (korupsi di bawah Rp 25 juta tidak dihukum)," tutup Febri.

(ndr/nrl) Indra Subagja - detikNews

http://www.detiknews.com/read/2009/07/01/172454/1157393/10/15-poin-di-ruu-tipikor-versi-pemerintah-ancam-pemberantasan-korupsi

Kita harus akui otonomi daerah gagal dan janggal

2009-07-03T09:10:00.000+07:00

Dalam debat calon presiden Kamis (25/6) malam, Susilo Bambang Yudhoyono dalam konsep link and match mengatakan untuk mengatasi pengangguran, pemerintah daerah lah yang lebih tahu kebutuhannya.

Tenaga dan pegawai seperti apa yang diinginkan serta apa yangdibutuhkan. Tentu saja, ungkapan ini merupakan salah satu persetujuan terhadap otonomi daerah yang sudah berlangsung 10 tahun. Di sisi lain Departemen Keuangan meminta gubernur mengerem pemekaran daerah. Pasalnya dengan banyaknya pemekaran yang terjadi akan berpengaruh negatif kepada porsi alokasi anggaran ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam usulan DPR kan bakal ada 7 provinsi baru, jadi nanti ada total 40 provinsi kalau disetujui. Ada lagi 12 kabupaten dan 1 kota, jadi total ada 20 pemekaran. Oleh karena itu Depkeu minta gubernur rem pemekaran (Harian Waspada, Jumat 26/6).

Saat ini saja sudah banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan kekurangan dana. Apalagi jika nanti pemekaran terjadi kembali, pasti akan lebih banyak daerah yang kekurangan anggaran.

Sepuluh tahun desentralisasi di Indonesia mengarah kepada egoisme daerah atau kurang memperhatikan faktor eksternalitas seperti hubungan baik dengan kabupaten/kota tetangga.

Konsep pemekaran daerah memang jadi trend di Indonesia. Namun kemudian semua kepala daerah yang datang ke Departemen Keuangan hanya menyatakan kekurangan dana tidak ada yang mengaku kelebihan dana.

Intisari

Kita pantas prihatin dan menyesalkan situasi seperti ini. Semua daerah pemekaran hanya menyusu dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Masalahnya pemerintah pusat pun tidak tegas. Harusnya ada tenggat waktu sampai berapa lama daerah pemekaran bisa berdiri sendiri.

Kalau kemudian sudah diberi deadline namun tidak juga mampu mandiri pantas kita pertanyakan untuk bergabung kembali ke induknya. Jangan sampai semua kepala daerah baru selalu mengharapkan dana pusat.

Benar memang konteks otonomi yang hanya menciptakan raja-raja kecil di daerah sudah terbukti. Bahkan yang bisa dirasakan masyarakat manfaat otonomi daerah saat penerimaan pegawai saja.

Bahkan untuk pegawai honor, pemerintah daerah sudah punya wewenang. Tapi ini kan sebenarnya cost bagi penyelenggara negara.
Menurut Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Tommy Firman, hal tersebut ditunjukkan dengan keinginan untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan laut, udara dan lain sebagainya secara sendiri-sendiri, terutama pada daerah yang kaya.

„Disadari atau tidak, kondisi euphoria desentralisasi dan reformasi dikeluhkan mengarah kepada egoisme daerah,“ ujarnya di seminar yang sama. Dengan otonomi selama ini muncul kecenderungan pemerintah kabupaten/kota tidak memaksimalkan PAD dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak semuanya disetujui Depdagri.

Yang terjadi sekarang adalah pembengkakan dana kebutuhan daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu menyebutkan 2006 total alokasi dana vertikal ke daerah mencapai Rp6,30 triliun menjadi Rp8,09 triliun 2007, Rp14,02 triliun pada 2008, dan Rp14,27 triliun di 2009.

Di daerah-daerah baru itu harus ada instansi pemerintah baru. Konsekuensi dari pemekaran daerah terhadap keuangan negara adalah penambahan kantorkantor vertikal untuk mendanai urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah seperti kantor polisi, Kodim, kantor agama, pengadilan, kejaksaan, Bea dan Cukai, Pajak, pelayanan perbendaharaan, BPN, BPS.

Alokasi dana vertikal sebesar Rp14,27 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp4,99 triliun, belanja barang Rp3,92 triliun, belanja modal Rp4,4 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp967 miliar.

Jumlah daerah otonom baru 1999-2009 bertambah 205 yaitu 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Karena itu pada 2009, total daerah otonom mencapai 524 daerah terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Lalu apa hebatnya otonomi kalau seperti ini.

Sumber : Waspada Online

Pemekaran Daerah: Pemerintah Akan Gabung Daerah Otonom yang Gagal

2009-07-03T08:13:00.000+07:00

22 Juni 2009

Padang (Suara Karya). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan, pemerintah akan mengevaluasi kinerja daerah otonom (provinsi, kabupaten dan kota) yang telah berjalan selama empat tahun. Bila daerah otonom tersebut tidak menunjukkan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat akan menggabungkannya dengan daerah induk.

\"Kalau sudah empat tahun tidak menunjukkan kinerjanya dan sudah dibina tapi tetap dinilai gagal, daerah otonom tersebut akan digabung dengan daerah induk,\" kata Mendagri dalam sambutannya saat panen raya jagung, di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, kemarin.

Menurut Mendagri, ada tiga indikator untuk menunjukkan apakah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dinilai baik. Pertama, apakah pemerintahan daerah itu bisa meningkatkan pelayanana kepada masyarakat, kedua, mampu memperpendek rentang kendali birokrasi dan ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mendagri sangat menekankan agar pemerintah daerah mampu menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan pelayanana kepada masyarakat. "Pemerintah daerah jangan hanya mengutamakan pembangunan kantor-kantor pemerintahan. Tapi, sebaiknya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menggairahkan ekonomi rakyat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang menyatakan Mendagri Mardiyanto telah menonaktifkan Bupati SlemanIbnu Subiyanto. Surat penonaktifan sementara itu akan dikirimkan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (22/6).

"Dengan penonaktifan untuk sementara ini secara otomatis wakil bupati Sleman akan menggantikan jabatan Bupati Sleman," kata Saut.

Ia menambahkan, sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam suatu proses hukum yang tercermin dari pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, untuk proses penuntutan akan dinonaktifkan untuk sementara sampai keluar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

"Kalau dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepala daerah itu dinyatakan tidak bersalah maka Mendagri akan mengaktifkannya kembali. Tapi, kalau dinyatakan bersalah maka Mendagri akan memberhentikannya secara definitif," tuturnya.

Sementara itu, menurut Saut, sudah ada 109 kepala daerah yang telah mengajukan izin cuti kampanye pemilu presiden. Sebanyak 100 di antaranya telah diterbitkan izin cutinya. (Victor AS)

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=229604

PHPU: Permohonan PBB Di Pariaman Dikabulkan

2009-06-21T22:10:00.000+07:00

Kuasa hukum PBB saat mengikuti sidang pengucapan gugatan terhadap hasil pemilu di gedung MK.

Jakarta, MKOnline - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Demikian amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Rabu (18/6), di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK.

Dalam amar putusan Nomor 86/PHPU.C-VII/2009, MK memerintahkan KPU Kota Pariaman untuk melakukan penghitungan ulang perolehan suara partai-partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 di TPS 10 Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Daerah Pemilihan 3 Kota Pariaman dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari.

Pemohon berkeberatan dengan dikuranginya 1 suara yang berasal dari TPS 10 Kampung Kandang. Seharusnya perolehan suara Pemohon sebanyak 28 suara di TPS tersebut,namun pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pariaman Selatan suara Pemohon atas nama Caleg Teguh Flantino telah dikurangkan dan sebaliknya Partai Barisan Nasional pada TPS yang sama yang memperoleh 72 suara telah ditambahkan menjadi 73 suara. Perolehan suara Pemohon hilang menjadi 1 suara sehingga ditetapkan 643 suara, sedangkan Partai Barnas ditambah 1 suara yang berasal dari TPS 10 Kampung Kandang, sehingga ditetapkan sejumlah 644 suara.

MK menyatakan bahwa untuk memperoleh kebenaran tentang perolehan suara Partai Barnas dan Partai Bulan Bintang tersebut perlu dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di TPS 10 Kampung Kandang Kota Pariaman Selatan untuk meneliti surat suara satu per satu.

MK juga menyatakan bahwa untuk memperoleh kebenaran tentang perolehan suara Partai Barnas dan Partai Bulan Bintang tersebut perlu dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara di TPS 10 Kampung Kandang Kota Pariaman Selatan untuk meneliti surat suara satu per satu.

MK menolak permohonan PBB untuk sebelas dapil lainnya, yakni Dapil 2 Provinsi Kalimantan Selatan, Dapil 11 Provinsi Jawa Timur, Dapil 2 Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 1, 2, 3 Kota Depok, Dapil 1 Kabupaten Belitung Timur, Dapil 3 Kabupaten Tanah Laut, Dapil 3 Kabupaten Mojokerto, Dapil 3 Kabupaten Kapuas, Dapil 1 Kabupaten Lombok Timur, Dapil 5 Kabupaten Aceh Utara dan Dapil 2 Kabupaten Bener Meriah.

“Pemohon tidak mencantumkan penetapan perolehan angka dalam alat bukti. Khusus untuk Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin karena permohoan Pemohon tidak jelas,” jelas Mahfud.(Lulu A.)

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=3248

Hati-hati,Rambut Uban Pertanda Stres

2009-06-17T06:00:00.000+07:00

INILAH.COM, Jepang – Hati-hati dengan tingkat stres yang Anda miliki. Karena tanpa disadari rambut hitam Anda akan berubah menjadi putih atau kelabu. Jika hal ini terjadi bisa jadi Anda memiliki tingkat stres cukup tinggi.

Berdasarkan hasil studi Kanazawa University di Jepang, stres benar-benar bisa membuat rambut Anda memutih. Ketika tekanan menumpuk, stem cell yang berfungsi untuk memperbaharui warna rambut akan rusak, sehingga membuat rambut memutih.

Namun, menurut peneliti, hal ini tidak sepenuhnya berpengaruh buruk. Uban yang merupakan tanda penuaan yang paling nyata ini, terang peneliti lebih jauh, juga berfungsi mengurangi risiko kanker.

Saat mempelajari dampak radiasi dan zat kimia lainnya terhadap bulu tikus, peneliti dari Jepang menemukan bahwa bulu hewan itu memutih lebih awal.

Tetapi, menurut Dr David Fisher, ketua Department of Dermatology di Harvard Medical School, penghambatan stem cell ini yang telah merusak DNA, juga menguntungkan.

"Proses ini bisa menghentikan perkembangan tumor yang merupakan gumpalan dari sel-sel rusak yang tumbuh tanpa kendali. Proses pemutihan rambut merupakan mekanisme yang aman. Para peneliti juga telah menunjukkan kalau mekanisme ini sebenarnya mengangkat stem cell yang rusak," terang Fisher seperti dikutip situs Dailymail.

Menurut Fisher, studi yang dipublikasikan di The Journal Cell ini telah menggambarkan konsekuensi yang menunjukkan kalau penuaan dini dan perbedaan dalam kelompok stem cell bisa juga membantu mencegah kanker.

Stem cell merupakan sumber kehidupan tubuh. Stem cell akan terus-menerus menggandakan diri sehingga bisa membedakan mereka dengan tipe sel-sel yang lainnya.

Saat stem cell yang berlokasi di folikel rambut tikus berhenti menggandakan diri, terang peneliti, hewan-hewan ini segera kehabisan sel-sel yang berfungsi untuk menciptakan pigmen di bulu mereka.

Dalam studi sebelumnya, pemimpin studi Dr Nishimura juga telah menemukan stem cell dalam folikel rambut dan menggambarkan kalau penurunan jumlah sel ini akan menyebabkan rambut memutih.

Dalam studi kali ini, Nishimura dan timnya mengekspos tikus-tikus terhadap radiasi dan obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi. Selanjutnya mereka memonitor perubahan warna bulu serta kondisi stem cell tikus-tikus tersebut.

Dengan melihat folikel rambut tikus di bawah mikroskop, mereka bisa melihat saat stem cell berubah menjadi tipe sel lainnya dan memicu pemutihan rambut.

"Mekanisme yang sama juga bisa terjadi pada manusia," ujar Nishimura.

Penemuan ini, Nishimura menjelaskan lebih jauh, menantang teori-teori yang telah ada sebelumnya mengenai cara tubuh melidungi diri saat menderita kerusakan genetik akibat radiasi atau racun-racun lainnya.

Orang-orang, menurut dia, telah berspekulasi bahwa sel-sel akan mati saat DNA mereka rusak akibat apoptosis, istilah yang digunakan untuk sel yang bunuh diri. Proses ini akan menghentikan kerusakan sel-sel yang bisa tumbuh tidak terkendali menjadi tumor.

Tapi penemuan ini, terang Nishimura, menemukan kalau tubuh mempunyai cara lain dalam melindungi dirinya sendiri.

"Mungkin saja jaringan mencoba melepaskan populasi stem cell berbahaya yang mempunyai banyak kerusakan DNA," terang dia.

Orang-orang, menurut Nishimura, secara terus-menerus akan terpapar berbagai zat-zat beracun yang bisa merusak DNA, mulai dari peralatan rumah tangga dan zat kimia industri, radiasi sinar ultraviolet dan sinar X dari matahari. Dampak paparan ini, lanjut Nishimura, akan berakumulasi di dalam tubuh.

"Penemuan ini menunjukkan kalau pemutihan rambut akibat usia bisa diakibatkan oleh akumulai dari kerusakan DNA," katanya. [L1]

Sumber : Liana

SBY siap bertarung dua putaran!

2009-06-15T18:39:00.000+07:00

Monday, 15 June 2009 18:00 WIB

AHLUWALIA

Kerasnya reaksi masyarakat terhadap wacana pilpres satu putaran kini memaksa kubu SBY-Boediono untuk menegaskan kesiapannya bertarung dalam dua putaran. Adakah ini pertanda sikap realistis atau akibat makin kuatnya posisi kubu JK dan Mega?

Selama sepekan terakhir, wacana pilpres satu putaran jadi isu kampanye yang cukup panas. Isu itu muncul setelah tim sukses SBY-Boediono melihat tingginya rating SBY-Boediono yang dirilis sejumlah lembaga survei dengan perolehan rata-rata di atas 50%.

Sang incumbent itu lantas sengaja mendorong isu pilpres selesai dalam satu putaran dengan SBY-Boediono sebagai pemenangnya. Tentu, incumbent berharap ada band wagon effect dari pemilih lain agar ikut tergerak memilih pasangan bernomor urut dua itu.

Sayangnya pendekatan planting information melalui survei nampaknya kian sulit direalisasikan. Ini karena para akademisi, peneliti, pengamat, aktivis LSM, masyarakat politik, dan pers terus menyuarakan pengawasan (kontrol) atas kemungkinan terjadinya electoral fraud.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, menyatakan klaim kubu SBY ke ruang publik mengenai pilpres satu putaran telah menimbulkan kesan jumawa pada figure SBY. Mentang-mentang punya kuasa, uang, dan bisa pasang iklan di mana-mana, SBY menepuk dada.

Klaim itu, katanya, sebaiknya digunakan secara internal saja untuk menguatkan psikologi tim suksesnya. "Kalau dijual ke luar, kesannya jumawa. Ini bisa merugikan SBY sendiri," tuturnya.

Menguatnya kecenderungan pilpres dua putaran yang kemudian terjadi tak terlepas dari efektivitas kampanye JK dalam menangkal serangan lawan-lawan politiknya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai kampanye JK lebih efektif ketimbang kampanye SBY.

Akibatnya, pilpres yang semula diisukan hanya berlangsung satu putaran, kini dinilai Arbi tinggal isapan jempol belaka. "Kemungkinan satu putaran menjadi lebih kecil oleh karena kampanye SBY kalah sama kampanye JK," katanya.

Arbi melihat, peluang SBY terpilih kembali sebenarnya tidak kecil, jika saja SBY memperhatikan hal kecil saat berkampanye. Beberapa aktivitas kehidupan yang dominan di Indonesia sudah terlebih dahulu ‘dimasuki' JK yang lebih cekatan.

Dalam hal ini, Arbi Sanit menilai, modal SBY cukup besar. Pertama, sebagai calon presiden incumbent, SBY dinilai berhasil oleh rakyat. Kedua, ia sebagai capres dari partai pemenang pemilu legislatif. Ketiga, partai yang mengusungnya banyak. Namun fakta-fakta itu bisa berubah pada masa kampanye pilpres, karena kampanye pesaing SBY yang progresif.

Di luar faktor politik itu, dimensi ekonomi juga berpengaruh pada kemungkinan pilpres dua putaran. Hal ini harus dicamkan kubu SBY. Pasalnya di sektor ekonomi, beban utang luar negeri di era SBY kian memberatkan ekonomi rakyat.

Beban utang tersebut dianggap berpotensi menggerogoti elektabilitas SBY-Boediono. "Isu utang ini memang mempengaruhi tingkat elektabilitas SBY," kata Deputi Direktur LP3ES Sudar Dwi Admanto.

Jika JK-Wiranto dan Mega-Prabowo mampu mem-promote masalah utang ini ke masyarakat luas, maka elektabilitas SBY-Boediono terancam terkikis berat. Di sini, kubu SBY-Boediono harus jeli menangkal isu utang tersebut, di samping isu SARA yang juga menyulitkan mereka.

Karena itu, pernyataan kubu SBY bahwa mereka siap menghadapi dua putaran merupakan sikap realistis. Ibaratnya, lebih baik sedia payung sebelum hujan. LAngkah ini perlu untuk menepis isu satu putaran yang di mata publik dinilai aneh, ganjil, dan arogan.
(dat03/inilah)

MK Jelaskan pada KPU soal Putusan Penghitungan Kursi

2009-06-13T06:38:00.001+07:00

Jumat, 12 Juni 2009 | 14:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan vonis MK tentang penetapan kursi setelah penghitungan tahap III di provinsi. Penjelasan ini disampaikan saat menerima Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (12/6).

Menurut Mahfud, putusan MK tentang cara penghitungan tahap III sama sekali tidak membatalkan Peraturan KPU No 15 Tahun 2008, tetapi membatalkan isi Keputusan KPU No 259 dan Keputusan KPU No 286 tentang penetapan hasil suara yang berakibat pada perolehan kursi DPR pada penghitungan tahap III.

"Masyarakat, termasuk anggota KPU, parpol, bahkan anggota DPR banyak yang mengacaukan istilah peraturan dan keputusan. Padahal, keduanya secara hukum berbeda," kata Mahfud.

Selanjutnya, dalam kasus sengketa Pemilu, MK mengetahui bahwa MK tidak boleh mengadili peraturan (regeling) di bawah Undang-Undang sebab MK hanya dapat mengadili keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh KPU. "Hal tersebut tertulis jelas dalam vonis MK kemarin," ujarnya.

Lebih lanjut, obyek yang diadili oleh MK adalah perselisihan hasil pemilu yang bersumber dari keputusan KPU. Menurutnya, baik UUD 1945 maupun UU No 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan secara tegas bahwa kewenangan MK itu adalah mengadili sengketa hasil pemilu, bukan hanya perhitungan suara. "Kalau hanya menghitung hasil suara, namanya mahkamah kalkulasi, bukan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Hasil pemilu, terangnya, bisa salah dalam menghitung atau merekapitulasi suara, dan bisa salah dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, putusan MK ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Baik kuantitatif dan kualitatif adalah putusan atas sengketa hasil pemilu.

Selanjutnya, khusus untuk penerapan Pasal 205 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, MK membatalkan Keputusan KPU baik berdasarkan penafsiran gramatik maupun berdasar filosofinya. Menurut MK, dalam putusannya, penghitungan suara seharusnya dilakukan dengan cara menarik semua sisa suara dari semua daerah pemilihan, bukan hanya sisa suara dari dapil yang masih memiliki kursi sisa, seperti yang diterapkan KPU. "Dalam Pasal 205 ayat 5, 6, 7 sangat jelas gramatikal dan filosofinya," tutur Mahfud.

Keputusan MK ini akan mengubah nama calon anggota DPR terpilih dan akan berpengaruh pada Ketua DPR Agung Laksono. Agung terancam kehilangan kursi DPR peride 2009-2014.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, pihaknya akan mematuhi Putusan MK. "Kita tidak tahu apakah akan terjadi perubahan berapa kursi atau siapa yang akan duduk. Kita hanya bicara soal mekanismenya saja," kata Hafiz.

ANI
Credit Foto : KRISTIANTO PURNOMO
Sumber : http://indonesiamemilih.kompas.com/read/2009/06/12/14032021/MK.Jelaskan.pada.KPU.soal.Putusan.Penghitungan.Kursi

Batu Sandungan Caleg dari MK

2009-06-12T19:49:00.000+07:00

12/06/09 15:14

R Ferdian Andi R

INILAH.COM, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan penetapan kursi DPR tahap III oleh KPU mengejutkan banyak pihak. Beberapa public figure yang sempat dinyatakan lolos ke parlemen harus menggigit jari karena kehilangan jabatannya.

Peringatan kesalahan metode penghitungan kursi DPR oleh KPU sebenarnya telah lama didengungkan para penggiat pemilu. Namun, KPU bergeming. Penghitungan tahap III tetap digelar dengan bertumpu pada peraturan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Legislatif.

Namun semua itu akhirnya dibatalkan oleh Keputusan MK. Dengan putusan MK tersebut, maka kursi parlemen yang semula akan diduduki sejumlah public figure, termasuk Agung Laksono dari Golkar, terancam berpindah tempat. Putusan MK itu merupakan wujud pengabulan terhadap gugatan yang diajukan oleh beberapa caleg dari PAN, Partai Gerindra, PKB, PPP, dan Partai Golkar, yang merasa dirugikan.

Dalam operasionalnya, penghitungan tahap III yang diterapkan KPU memberikan kursi kepada calon yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. Pola penghitungan ini ditetapkan KPU sesaat menjelang penetapn kursi DPR RI. Dengan pola KPU ini, dalam penelitian Center for Electoral Reform (Cetro), maka terdapat perubahan kursi di 26 dapil.

Putusan MK Kamis (11/6) menyatakan, telah terjadi perbedaan penafsiran antara para pemohon dengan KPU dalam penerapan Pasal 205 ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 UU 10/2008. Atas kesalahan penerapan pasal tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi parpol di DPR.

Bunyi Pasal 205 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah: “Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan Bilangan Pembagi Pemilih DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.”

MK menegaskan penentuan perolehan kursi dalam penghitungan suara tahap III di tingkat provinsi adalah sisa suara dari semua dapil di provinsi tersebut. Ini jelas bertolak belakang yang dilakukan KPU dengan menghitung hanya di dapil yang memiliki sisa kursi, tidak seluruh dapil di provinsi tersebut.

Merespons putusan MK itu, KPU mengaku akan mempelajari terlebih dahulu. Namun sepertinya KPU tetap cenderung menggunakan penghitungan yang selama ini dilakukan. “Nanti kami pelajari dulu. Tetapi biasanya putusan MK itu berlaku sejak ditetapkan,” ujar anggota KPU Andi Nurpati, di Jakarta.

Menurut Andi, jika putusan MK tidak berlaku surut, maka apa yang telah ditetapkan KPU tidak akan berubah. Menurut dia, peraturan KPU tentang penetapan perolehan kursi merupakan terjemahan dari UU No 10/ 2008 tentang Pemilu Legislatif. Karena itu, lanjutnya apabila ada peraturan yang tidak sesuai, maka koreksi dapat dilakukan sejak awal.

Pendapat KPU sepertinya juga mendapat dukungan dari mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursidan Baldan. Menurut politisi Partai Golkar tersebut, putusan MK soal penetapan kursi telah melampaui kewenangan dalam hal sengketa pemilu.

“Kewenangan MK hanya terkait sengketa hasil berdasar sengketa yang menyangkut penghitungan angka rekapitulasi, bukan pada peraturannya. Itu wewenang KPU,” tandasnya, Jumat (12/6) di Jakarta.

Ia menjelaskan, saat pembahasan RUU Pemilu, soal sisa suara di dapil yang masih memiliki sisa kursi yang bisa diikutkan dalam penghitungan berikutnya (tahap III). Menurut dia, jika di dapil telah habis kursinya, maka tak perlu lagi diikutkan dalam penghitungan tahap berikutnya.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat (final and binding) di satu sisi serta peran MK hanya menerapkan soal sengketa suara dalam Pemilu, sepertinya akan menjadi polemik atas penetapan kursi DPR ini.

Jika dirunut ke belakang, masalah ini berawal dari perubahan pola penghitungan kursi DPR oleh KPU sesaat menjelang pertemuan dengan DPR. Bahkan Cetro menilai perubahan mekanisme yang dilakukan KPU hanya untuk menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon lain. Jika tudingan itu terbukti, independensi KPU memang patut dipertanyakan. [P1]

Sumber : http://pemilu.inilah.com/berita/2009/06/12/114962/batu-sandungan-caleg-dari-mk/

PHPU Partai Demokrat: Majelis Mengesahkan Alat Bukti Para Pihak

2009-06-07T21:03:00.000+07:00

Majelis Hakim mensahkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, serta Pihak Terkait pada sidang PHPU Partai Demokrat, Sabtu (6/6).

Jakarta, MKOnline - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan perkara yang diajukan Partai Demokrat, di ruang panel II lt. 4 gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat no.6 Jakarta, Sabtu (6/6/09). Sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) ini dipimpin A. Mukthie Fajar, beranggotakan Muhammad Alim dan Maria Faria Indrati, yang dibuka pada pukul 08.00 WIB. Hadir dalam persidangan, yakni Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Pihak Terkait, dan saksi-saksi.

Pemohon diwakili 12 kuasanya, dan Termohon diwakili 4 kuasanya. Sedangkan Turut Termohon yang hadir dari KPU Kab. Ketapang, KPU Kab. Samosir, KPU Minahasa Utara, KPU Prov. Papua, KPU Kab. Yahokimo, KPU Kab. Lahat, KPU Kab. Magelang, KPU Kota Depok, KPU Dompu, KPU KIP Kab. Aceh Utara, KPU Kab. Mamasa, KPU Kota Manado, KPU Kota Bekasi, KPU Kota Bitung, KPU Kab. Konawe, KPU Kab. Batubara II Prov. Sumatera Utara, KPU Kab. Sumba Barat Daya, KPU Kota Batam, KPU Kota Semarang, KPU Kab. Cilacap, KPU Kota Surabaya, KPU Kab. Ende, KPU Kab. Rote Ndau.

Sidang juga dihadiri Pihak Terkait, yakni Partai Gerindra, Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan PNI Marhaenisme.

Dalam sidang dengan agenda pengesahan alat bukti, majelis hakim mengesahkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait. Majelis hakim memberi catatan pada bukti Pemohon, karena daftar bukti untuk dapil II Kota Sibolga pada bukti P51, P-52, dapil III Kabupaten Samosir pada P-53, P-54, P-54A, P-54B, P-54C, P-54D, P-54E, tidak sama dengan bukti fisik yang diajukan.

Pada pengesahan alat bukti Turut Termohon, majelis hakim merasa kesulitan, karena Turut Termohon tidak membuat daftar pada alat bukti. Ada yang membuat daftar alat bukti tidak berurutan, tidak teratur dan juga daftar alat bukti tulisan tangan yang sulit dibaca.

Sebelum menutup persidangan, majelis hakim memberi kesempatan Pemohon dan Termohon menyampaikan closing statement. Partai Demokrat hanya menyampaikan seluruh daftar bukti tambahan sudah diserahkan ke MK. Sedangkan kuasa Termohon menyampaikan dengan mengutip adagium dalam prinsip kehidupan berdemokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan. Termohon berharap agar tidak mempermainkan suara rakyat dengan bukti yang tidak valid. Termohon juga kembali menegaskan, bukti yang diajukan sudah sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pemilu. (Nur R/MH)

MA pertegas aturan pemeriksaan pejabat negara

2009-06-04T19:57:00.000+07:00

Thursday, 04 June 2009 19:07 WIB

WASPADA ONLINE

MATARAM - Ketua Mahkamah Agung (MA), H. Harifin Tumpa, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2009 untuk mempertegas aturan pemeriksaan pejabat negara yakni kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Suryanto, SH, MH, di Mataram, Rabu (3/6), mengatakan, SE Ketua MA yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2009 itu berisi petunjuk izin penyidikan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPRD.

"Isinya mempertegas maksud pasal 36 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," ujarnya.

Pasal 36 ayat 1 Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik.

Sementara pasal 36 ayat 2 menegaskan bahwa dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

Agar tidak ditafsirkan secara beragam maka Ketua MA menerbitkan surat edaran untuk mempertegas pasal 36 UU Pemerintahan Daerah itu.

Dalam surat edarannya yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia, Ketua MA menegaskan bahwa jika sudah ada surat permintaan izin pemeriksaan dan telah lewat waktu 60 hari, maka izin persetujuan penyelidikan/penyidikan dari presiden menjadi tidak relevan lagi.

Surat edaran Ketua MA itu juga ditembuskan kepada Wakil Ketua MA, Ketua Muda MA, Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu berarti semua pihak terkait menerima surat edaran Ketua MA untuk dijadikan acuan dalam pemeriksaan pejabat negara seperti kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD," ujar Suryanto sambil menunjukkan SE Ketua MA itu.

Dengan demikian, SE Ketua MA itu dapat dipedomani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dalam penanganan perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara.

Seperti diketahui, selama tahun 2008 penyidik Kejati NTB mengajukan permohonan izin pemeriksaan sebagai tersangka terhadap empat orang pejabat negara.

Empat orang pejabat negara itu yakni Gubernur NTB periode 2003-2008, Drs H. Lalu Serinata, dua orang anggota DPRD NTB masing-masing Rahmat Hidayat dan Abdul Kahfi serta Walikota Bima, Drs H.M. Nur Latif.

Serinata, Rahmat Hidayat dan Abdul Kahfi, berstatus tersangka sejak Agustus 2008 terkait dugaan penyalahgunaan dana APBD NTB tahun anggaran 2003 sebesar Rp7,9 miliar dan dana tidak tersangka tahun 2003 sebesar Rp2,5 miliar rupiah.

Saat itu, penyidik Kejati NTB membutuhkan izin presiden untuk memeriksa Serinata sebagai tersangka dan izin Mendagri untuk memeriksa Rahmat Hidayat dan Abdul Kahfi juga sebagai tersangka.

Namun, hingga Serinata mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur NTB terhitung 1 September 2008, surat izin presiden itu belum juga turun sehingga penyidik menunggu sampai Serinata tidak lagi berstatus pejabat negara.

Setelah tidak lagi menjabat Gubernur NTB, penyidik leluasa memeriksa Serinata sebagai tersangka disertai kebijakan penahanan pada tanggal 27 Oktober 2008.

Kini, berkas perkara Serinata sudah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, dan sidang putusan atas perkara itu dijadwalkan 10 Juni mendatang.

Saat ini pun, penyidik Kejati NTB membutuhkan izin Mendagri untuk memeriksa dua orang anggota DPRD NTB yang masih menjabat hingga akhir April 2009.

Bahkan, izin itu akan semakin sulit karena Rahmat Hidayat, salah seorang tersangka dana APBD NTB tahun 2003, akan dilantik menjadi anggota DPR karena meraih suara cukup banyak dalam pemilu legislatif 9 April lalu.

Sementara permohonan izin pemeriksaan Walikota Bima sebagai tersangka juga telah diajukan penyidik Kejati NTB pascapenetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan terminal AKAP tahun anggaran 2005 dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp9 miliar lebih, sejak Juli 2008.
Sumber : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=92825&Itemid=91
(dat01/ann)